Menghitung PPh 21 Uang Lembur dengan Cepat dan Mudah

Menghitung PPh 21 Uang Lembur dengan Cepat dan Mudah

Kalau dilihat dari sisi kepentingan perusahaan, overtime atau kerja lembur bisa diasumsikan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas. Pertimbangannya adalah perusahaan tidak perlu menambah karyawan baru, hanya cukup menambah jam kerja karyawan yang sudah ada. Tapi jangan salah, gaji dari kerja lembur juga dikenakan pajak atau PPh 21 Uang Lembur. 

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.

Setiap perintah kerja lembur tentu harus mengikuti ketentuan. Aturannya ada dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 78 Ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan karyawan melebihi standar waktu kerja maka harus memenuhi syarat, yaitu ada persetujuan karyawan yang bersangkutan untuk mau kerja lembur.

Baca juga: Catat! Paket Kompensasi Penting bagi Karyawan

Waktu kerja lembur di sini adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu untuk 5 hari kerja, atau bekerja pada hari istirahat mingguan dan hari libur nasional. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Dengan kerja lembur, karyawan wajib mendapatkan tambahan upah yang disebut dengan upah lembur. Ketentuan tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 78 ayat (2),(4), pasal 85. 

Uang lembur yang diterima pegawai tetap termasuk penghasilan teratur yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Sebagai contoh, pada setiap hari Jumat perusahaan mengharuskan sebagian karyawan untuk bekerja melebihi jam kerja normal untuk menyelesaikan stock opname. Uang lembur dihitung dengan mengalikan tambahan jam kerja dengan tarif uang lembur yang ditetapkan pemberi kerja.

Sanksi bagi Perusahaan yang Tak Bayar Uang Lembur

Perusahaan yang terbukti tidak memenuhi hak upah lembur karyawannya akan dikenai sanksi. Hal ini diatur dalam pasal 78 ayat 2 dan pasal 85 ayat 3 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan untuk sanksinya diatur dalam pasal 187 ayat 1 yaitu dikenakan pidana kurungan paling singkat 1 bulan atau paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 100 juta.

Menghitung PPh 21 Uang Lembur       

Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 Uang Lembur sebenarnya tidak jauh berbeda. Dasar hukumnya tetap mengacu Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 yang diperbarui menjadi Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP.

Baca juga: Remote Working Jadi Tren, Menguntungkan atau Merugikan Perusahaan?

Perhatikan Contoh Soal Berikut

Rani adalah karyawati PT Maju Pantang Mundur. Statusnya sudah menikah dan belum memiliki anak. Gaji pokok yang diterima Rani adalah Rp 8.500.000 per bulan. Sementara itu, Rani rutin membayar iuran pensiun per bulannya sebesar Rp 50.000.

Pada bulan Januari 2020, Rani mendapatkan uang lembur sebesar Rp 2.000.000. Berapa PPh 21 yang harus dia bayar?

Langkah 1:

Gaji Pokok + Uang Lembur = Pendapatan Kotor

Rp  8.500.000 + Rp  2.000.000 = Rp  10.500.000

Langkah 2:

Biaya Jabatan + Iuran Pensiun = Komponen Pengurang

Rp 500.000 + Rp 50.000 = Rp 550.000

Langkah 3:

Pendapatan Kotor – Komponen Pengurang = Gaji Bersih

Rp 10.500.000 – Rp 550.000 = Rp 9.950.000

Langkah 4:

Hitung Gaji Bersih Setahun:  

12 x Rp 9.500.000 = Rp 119.400.000 

Langkah 5:

Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak:

Rp 54.000.000 (untuk dirinya sendiri) + Rp  4.500.000 (tambahan 1 suami) = Rp 58.500.000

Langkah 6:

Hitung Penghasilan Kena Pajak Setahun:

Gaji Bersih Setahun – Penghasilan Tidak Kena Pajak =

Rp 119.400.000 – Rp  58.500.000 = Rp 60.900.000 

Langkah 7:

Hitung PPh 21 Terutang Setahun:

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 10.900.000 = Rp 1.635.000

Rp 2.500.000 – Rp 1.635.000 = Rp 4.135.000

Langkah 8:

Hitung PPh 21 Terutang Sebulan:

Rp 4.135.000 : 12 Bulan = Rp 344.583

Jadi PPh 21 yang harus Rani bayar di bulan Januari 2020 adalah Rp 344.583.

Baca juga: Cara Melakukan Perhitungan PPh 21 Lengkap Berdasarkan PTKP Terkini

Itulah beberapa hal terkait perhitungan PPh 21 Uang Lembur. Mau lebih praktis? Anda bisa memanfaatkan software payroll atau software HR yang dilengkapi dengan perhitungan PPh 21 sesuai kebijakan perusahaan Anda.

Talenta merupakan salah satu software HR yang bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin menghitung penggajian secara tepat waktu dan dengan perhitungan yang akurat. Sehingga, Anda tidak perlu lagi menghitung komponen dalam PPh 21 secara manual. Tunggu apalagi? Ajukan demo Talenta sekarang!


PUBLISHED22 Jan 2020
Wiji Nurhayat
Wiji Nurhayat