Jangan Bingung, Ini Cara Mudah Menghitung PPh 21 Kenaikan Gaji

Jangan Bingung, Ini Cara Mudah Menghitung PPh 21 Kenaikan Gaji

PPh 21 atas kenaikan gaji karyawan memiliki perhitungan yang sedikit berbeda dan rumit. Pertimbangan lainnya juga jatuh kepada metode yang digunakan perusahaan dalam penghitungan PPh 21 kenaikan gaji yaitu surut (retrospektif) dan prospektif atau tidak surut.

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.

Sebagai departemen HR, Anda harus cermat memperhatikan penghitungan karena ada kemungkinan besar pajak yang dipotong dan dibayarkan mengalami penambahan untuk masa pajak setelah kenaikan gaji.

Sementara itu, bagi para karyawan yang baru saja mengalami kenaikan gaji, ada baiknya Anda juga menyimak cara penghitungan ini untuk mengetahui proses distribusi gaji secara transparan.

Note: Baca artikel Yuk Simak Cara Hitung PPh 21 Gross, Gross Up, dan Nett

Sebagai informasi, untuk kenaikan gaji yang berlaku surut (retrospektif), penghasilan selama beberapa bulan sebelumnya akan diakumulasikan. Sistem ini disebut rapel.

Sebagai contoh, kenaikan gaji ditetapkan pada bulan Agustus dan berlaku surut dari Januari. Kemudian pada bulan Agustus, karyawan akan menerima akumulasi kenaikan gaji (rapel) tujuh bulan sebelumnya dan gaji baru yang sudah naik.

Agar lebih jelas menghitung PPh 21 atas rapel kenaikan gaji, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Jumlah rapel dibagi dengan jumlah bulan perolehan rapel (contoh: 7 bulan).
  2. Jumlah rapel per bulan harus sama dengan jumlah naik gaji yang ditetapkan. Contoh, gaji ditetapkan naik Rp 1.000.000 pada bulan Agustus dan berlaku surut dari Januari. Rapel yang diterima di bulan Agustus adalah Rp 7.000.000. Jumlah rapel yang dibagikan 7 bulan (Januari – Juli), hasilnya harus sama dengan besar kenaikan gaji, yaitu Rp 1.000.000.
  3. Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum kenaikan gaji.
  4. PPh 21 atas gaji untuk bulan-bulan sebelumnya dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan.
  5. PPh 21 atas kenaikan gaji untuk beberapa bulan sebelum ditetapkannya kenaikan adalah selisih antara jumlah pajak yang memperhitungkan kenaikan gaji dengan jumlah pajak yang sudah dipotong pada bulan-bulan yang sama.

Ilustrasi menghitung PPh 21

Contoh penghitungan rapel pajak kenaikan gaji.

Budi berstatus sebagai karyawan tetap di PT Angin Puyuh. Pada Januari 2019, dia memperoleh gaji bulanan sebesar Rp 6.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000. Budi sudah kawin tetapi belum dikaruniai anak. Berapa PPh 21 yang harus dibayar Budi?

1. Menghitung Penghasilan Bersih (Neto Sebulan): (Gaji Pokok – Biaya Jabatan – Biaya Pensiun)

Gaji Pokok (Rp 6.750.000) – Biaya Jabatan (5% x Rp 6.750.000= Rp 337.500) – Biaya Pensiun (Rp 200.000) = Rp 6.212.500

Penghasilan Neto Setahun = 12 x Rp 6.212.500= Rp 74.550.000

Note: Baca artikel Bingung Gaji Kena Potong Biaya Jabatan 5% di PPh 21, Ini Aturannya

2. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): (Penghasilan Neto Setahun – Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) K/0)

Rp 74.550.000 – Rp 58.500.000 =  Rp 16.050.000 

3. Hitung PPh 21 Terutang Setahun: (5% x PKP)

5% x 16.050.000 = Rp 802.500

4. Hitung PPh 21 Terutang Sebulan: (PPh 21 Terutang Setahun : 12)

Rp 802.500 : 12 = Rp 66.875

Sementara itu, di bulan Agustus Budi mendapatkan kenaikan gaji sebesar Rp 1.000.000 menjadi Rp 7.750.000. Kenaikan gaji tersebut berlaku surut sejak 1 Januari 2019. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Budi menerima rapel sejumlah Rp 7.000.000 (selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari – Juli 2019). Berapa PPh 21 yang harus dibayar?

1. Menghitung Penghasilan Bersih Sebulan setelah kenaikan gaji (Neto Sebulan): (Gaji Pokok – Biaya Jabatan – Biaya Pensiun)

Gaji (Rp 7.750.000) – Biaya Jabatan (5% x Rp 7.750.000= Rp 387.500) – Biaya Pensiun (Rp 200.000) = Rp 7.162.500

Penghasilan Neto Setahun = 12 x Rp 7.162.500 = Rp 85.950.000

2. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): (Penghasilan Neto Setahun – Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) K/0)

Rp 85.950.000 – Rp 58.500.000 =  Rp 27.450.000 

3. Hitung PPh 21 Terutang Setahun: (5% x PKP) 

5% x Rp 27.450.000 = Rp 1.372.500

4. Hitung PPh 21 Terutang Sebulan: (PPh 21 Terutang Setahun : 12)

Rp 1.372.500 : 12 = Rp 114.375

Setelah ini, masuk ke dalam penghitungan potongan pajak setelah rapel gaji:

1. Hitung Potongan Januari – Juli: 7 (bulan) x PPh 21 Terutang Sebulan Kenaikan Gaji 

7 x Rp 114.375 = Rp 800.625

2. Potongan Januari – Juli yang sudah dilakukan: (7 (bulan) x PPh 21 Terutang Sebulan Sebelum Kenaikan Gaji

7 x Rp 66.875 = Rp 468.125

3. Hitung PPh 21 rapel kenaikan gaji: (Potongan 1 – Potongan 2)

Rp 800.625 – Rp 468.125 = Rp 332.500

Sehingga jumlah Rp 332.500 ditambahkan dengan perhitungan PPh 21 untuk bulan Agustus yaitu sebesar Rp 114.375 untuk kemudian dipotongkan terhadap gaji Budi di bulan itu ketika terjadi kenaikan gaji dan penerimaan rapel. Sehingga gaji yang didapat Budi setelah kenaikan gaji adalah Rp 7.750.000 – Rp 332.500 – Rp 114.375 = Rp 7.303.125.

Itulah beberapa hal terkait perhitungan PPh 21 atas kenaikan gaji. Mau lebih praktis? Anda bisa memanfaatkan software payroll atau software HR yang dilengkapi dengan perhitungan PPh 21 sesuai kebijakan perusahaan Anda.

Talenta merupakan salah satu software HR yang bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin menghitung penggajian secara tepat waktu dan dengan perhitungan yang akurat.

Sehingga, Anda tidak perlu lagi menghitung komponen dalam PPh 21 secara manual. Tunggu apalagi? Ajukan demo Talenta sekarang!


PUBLISHED19 Feb 2020
Wiji Nurhayat
Wiji Nurhayat