Solusi Cepat Menghitung PPh 21 Gaji Karyawan saat PSBB Jakarta: Beli Software HRD!

Solusi Cepat Menghitung PPh 21 Gaji Karyawan saat PSBB Jakarta: Beli Software HRD!

Beli software HRD adalah hal yang sangat penting untuk membantu proses penghitungan Pajak Penghasilan karyawan atau PPh 21 terutama saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta. Dengan penerapan PSBB Jakarta, seluruh aktivitas perkantoran dibatasi sehingga diperlukan software HRD untuk mengelola kebutuhan karyawan.

Adapun PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya.

Wajib Pajak atas PPh Pasal 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan Wajib Pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

Note : Baca artikel Panduan Lengkap Penghitungan PPh 21 Karyawan dengan Contoh Soal

Pandemi Belum Berakhir, Software Absensi Berbasis Cloud Jadi Solusi

Mengenai PSBB Jakarta

Pemprov DKI Jakarta mulai 14 September 2020 hingga 25 September 2020 kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. PSBB Jakarta jilid II yang berlaku hari ini lebih ketat dibandingkan aturan sebelumnya.

Penerapan PSBB Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta.

Selama masa PSBB, seluruh warga di DKI Jakarta dianjurkan untuk:

1. Tetap di rumah dan tidak bepergian,
2. Kecuali ada keperluan mendesak,
3. Kecuali beraktivitas dalam usaha esensial yang diperbolehkan.

Note : Baca artikel Tips HR Kelola Karyawan Selama PSBB Jakarta

Sektor Bisnis yang Boleh Tetap Buka saat PSBB Jakarta

Selama PSBB Jakarta, 11 sektor usaha atau bisnis tetap boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas 50%. Ke-11 sektor bisnis tersebut adalah:

1. Kesehatan
2. Bahan pangan, makanan, minuman
3. Energi
4. Komunikasi dan teknologi informasi
5. Keuangan, Perbankan, Sistem Pembayaran, Pasar Modal
6. Logistik
7. Perhotelan
8. Konstruksi
9. Industri strategis
10. Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.
11. Kebutuhan sehari-hari

Kegiatan Esensial yang Dapat Beroperasi dengan Pembatasan Kapasitas

Tempat-tempat ini boleh beroperasi dengan maksimal 50% karyawan:

1. Kantor perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya.
2. BUMN/BUMD yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
3. Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor sosial dan/atau kebencanaan.

Kecuali kantor Pemerintah yang bersifat pelayanan langsung kepada publik yang terkait dengan kebutuhan mendasar, seperti pemadam kebakaran, kesehatan, dan lain-lain. Pengaturan kantor pemerintah beroperasi, sesuai pengaturan Permen PAN-RB di zona dengan risiko tinggi, dengan maksimal 25% pegawai.

Bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan di atas, maka seluruh usaha dan kegiatan pada lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit selama 3 hari operasi.

Kegiatan Non Esensial Dapat Beroperasi dengan Pembatasan Kapasitas

Tempat-tempat ini boleh beroperasi dengan pembatasan kapasitas:

  1. Pimpinan kantor dan tempat kerja wajib mengatur mekanisme bekerja dari rumah bagi para pegawai. Apabila sebagian pegawai harus bekerja
    di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25% pegawai berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan.
  2. Pasar dan pusat perbelanjaan dapat beroperasi dengan menerapkan batasan kapasitas paling banyak 50% pengunjung yang berada dalam
    lokasi dalam waktu bersamaan. Restoran, rumah makan, cafe di dalam pusat perbelanjaan hanya boleh menerima pesan antar / bawa pulang.

Bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan di atas, maka seluruh usaha dan kegiatan pada lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit selama 3 hari operasi.

Note : Baca artikel Ulasan Lengkap Soal Aturan PSBB Jakarta yang Harus Diketahui HR

payroll otomatis berbasis cloud

Menghitung PPh 21

Proses penghitungan PPh 21 tidaklah sederhana. Ada tiga metode yang digunakan untuk menghitung PPh 21. Ketiga metode tersebut adalah metode nett, metode gross, dan metode gross up.

Metode Nett

Penggunaan metode nett dalam penghitungan PPh 21 merupakan pemotongan pajak karyawan yang ditanggung sepenuhnya oleh pihak perusahaan. Jadi dalam hal ini, karyawan menerima total gaji persis seperti yang dijanjikan di awal.

Sebagai contoh, perusahaan menawarkan gaji kepada karyawan sebesar Rp7.000.000 per bulan. Maka di akhir bulan, karyawan akan menerima gaji sesuai jumlah tersebut, tanpa potongan pajak karena sudah ditanggung oleh perusahaan. Cara ini diyakini mampu meningkatkan produktivitas karena karyawan merasa mendapat keuntungan dari perusahaan berupa tanggungan pajak penghasilan.

Metode Gross

Penghitungan PPh 21 dengan metode gross merupakan pemotongan pajak yang ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Misalnya seorang karyawan memiliki gaji sebesar Rp10.000.000 per bulan. Berikut contoh penghitungan pajak karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan (PTKP TK/0).

Penghasilan nett sebulan: gaji – biaya jabatan (5%): 10.000.000 – 500.000 = Rp9.500.000.

Penghasilan nett setahun: 9.500.000 x 12 = Rp114.000.000.

Penghasilan Kena Pajak (PKP): penghasilan nett setahun – Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) TK/0: 114.000.000 – 54.000.000 = Rp60.000.000.

PPh 21 Terutang Setahun Pajak Progresif (karena di atas 50.000.000):

(5% x 50.000.000) + (15% x 10.000.000) = 2.500.000 + 1.500.000 = Rp4.000.000.

PPh 21 Terutang Sebulan: 4.000.000 : 12 = Rp333.333.

Metode Gross Up

Penghitungan PPh 21 dengan metode gross up merupakan pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Penghitungan metode gross up jauh lebih rumit.

Tunjangan pajak dihitung berdasarkan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan mengikuti formula Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP):

Lapisan 1 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 0 – Rp 47.500.000 (PKP setahun – 0) x 5/95 + 0

Lapisan 2 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 47.500.000 – Rp 217.500.000 (PKP setahun – Rp 47.500.000) x 15/85 + Rp 2.500.000

Lapisan 3 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 217.500.000 – Rp 405.000.000 (PKP setahun – Rp 217.500.000) x 25/75 + Rp 32.500.000

Lapisan 4 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Lebih dari Rp 405.000.000 (PKP setahun – Rp 405.000.000) x 30/70 + Rp 95.000.000.

Berikut contoh penghitungan pajak karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan (PTKP TK/0) dengan gaji Rp10.000.000 per bulan.

Gaji setahun: 10.000.000 x 12 = Rp120.000.000.

Penghasilan nett setahun: (gaji setahun – biaya jabatan setahun)

Biaya jabatan setahun: 12 x 5% x Rp 10.000.000 = Rp6.000.000.

Penghasilan nett setahun: 120.000.000 – 6.000.000 = Rp114.000.000.

Penghasilan Kena Pajak: (Penghasilan nett setahun – PTKP):

114.000.000 – 54.000.000 = Rp60.000.000

Karena PKP setahun Rp60.000.000, maka berlaku rumus lapisan kedua untuk mendapatkan Tunjangan Pajak, yaitu: (PKP setahun – 47.500.000) x 15/85 + 2.500.000

(60.000.000 – 47.500.000) x 15/85 + 2.500.000 = Rp.4.705.882

Tunjangan Pajak Sebulan: 4.705.882 : 12 = Rp.392.156 

Note : Baca artikel Pahami Kriteria dan Persyaratan Insentif PPh 21 DTP Terbaru

aplikasi gaji online

Solusi Cepat Menghitung PPh 21 dengan Beli Software HRD

Di atas sudah dijelaskan metode-metode penghitungan PPh 21. Untuk memudahkan penghitungan dan menghindari kesalahan, gunakan software HRD yang dilengkapi dengan fitur penghitungan PPh 21 sesuai kebijakan perusahaan. Penggunaan software HRD merupakan solusi cepat dalam proses penghitungan PPh 21.

Kelebihan Software HRD

Penggunaan software HRD untuk menghitung PPh 21 gaji karyawan tentu memiliki banyak sekali kelebihan. HRD dapat melewati kerumitan proses penghitungan karena semua dapat terhitung otomatis dengan software HRD. Hasil penghitungan akan cepat keluar dan tidak mungkin terjadi kesalahan. Solusi ini tentu sangat akurat untuk menghindari terjadinya masalah di masa mendatang.

Fitur Payroll di Dalam Software HRD

Adanya fitur payroll sangat penting dalam software HRD. Proses penghitungan gaji dan potongan pajak dapat selesai dengan mudah dan cepat menggunakan satu software HRD. Pihak HRD hanya perlu memasukkan beberapa informasi dan ketentuan yang diperlukan dalam proses penghitungan gaji.

Setelah itu software akan melakukan penghitungan secara otomatis dan mengirimkan rincian gaji masing-masing karyawan. Dengan begitu, proses penghitungan akan selesai lebih cepat dan hasilnya tentu saja sangat akurat.

Demikian penjelasan lengkap mengenai penghitungan PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) yang penting untuk diketahui. Agar lebih praktis, gunakan dan beli software HRD yang dilengkapi dengan fitur penghitungan PPh 21 sesuai kebijakan perusahaan.

 Talenta, merupakan salah salah satu software HRD terbaik yang patut Anda miliki. Pasalnya, Talenta memiliki beragam manfaat dan solusi cerdas yang dapat membuat pekerjaan HR menjadi lebih mudah dan praktis saat PSBB Jakarta. 

Dibekali dengan berbagai fitur canggih seperti time and attendance management hingga payroll management, Talenta mampu memenuhi kebutuhan perusahaan perihal urusan administrasi personalia.

Selain itu, ada pula berbagai fitur HRIS Talenta yang menarik berupa pemenuhan kompensasi karyawan, reimbursement, dan juga absensi berbasis gps dan selfie. Tunggu apa lagi? Dapatkan demo Talenta di sini dan konsultasikan masalah HR Anda kepada kami!


PUBLISHED15 Sep 2020
Poppy
Poppy