Pelaku Bisnis Terdampak COVID-19 Dapat Insentif Pajak Mulai April

Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup sulit bagi Indonesia. Ekonomi lesu seiring merebaknya virus Corona. Demi mengangkat kembali gairah pasar, peemrintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak mulai April.

Harapan adanya perbaikan ekonomi di tahun ini pascakesepakatan perdagangan fase satu antara Amerika Serikat (AS) dengan China yang menghentikan sementara perang dagang seolah tenggelam dengan muncul berbagai ketidakpastian baru akibat wabah Virus Corona atau COVID-19.

COVID-19 yang berasal dari China ini dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, ekonomi daerah dan pusat porak-poranda dan memicu munculnya krisis baru. 

Pemerintah pun bergerak cepat agar Virus Corona tidak menggerogoti lebih dalam ekonomi Indonesia. Caranya, dengan memberikan empat insentif pajak guna membantu wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Keempat insentif tersebut terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Adapun ketentuan insentif pajak ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020. Berikut ini rinciannya seperti dikutip Talenta by Mekari, Selasa (31/3). 

Insentif Pajak Penghasilan atau PPh 21

Secara rinci, insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 akan diberikan kepada para pemberi kerja dari klasifikasi 440 lapangan usaha (cek di sini daftar jenis usahanya) yang merupakan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor atau KITE. Melalui insentif ini, pemerintah akan menanggung PPh Pasal 21 dari karyawan dengan penghasilan bruto tetap dan teratur yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 200 juta dalam setahun. 

Untuk mendapatkan insentif pajak ini, pemberi kerja dapat menyampaikan pemberitahuan untuk pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Insentif akan diberikan sejak Masa Pajak April 2020 hingga September 2020. 

Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

Pemerintah juga memberikan pembebasan insentif PPh Pasal 22 Impor yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak mengimpor barang.

Jadi Wajib Pajak yang dapat dibebaskan dari pungutan ini yaitu usaha yang sesuai dengan kode klasifikasi umum (KLU) terlampir pada PMK dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). 

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 harus diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak pusat terdaftar. Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020. 

Insentif Pajak PPh Pasal 25

Selanjutnya, pemerintah akan memberikan insentif pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 diajukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran secara tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. 

Jika wajib pajak memenuhi kriteria insentif tersebut, maka pengurangan besarnya angsuran akan berlaku sampai dengan Masa Pajak September 2020. 

Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Terakhir adalah insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Insentif ini akan diberikan bagi wajib pajak yang memiliki klasifikasi lapangan usaha (KLU) dan telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE. Selain itu, Pengusaha Kena Pajak ini adalah wajib pajak yang PPN lebih bayar restitusinya paling banyak Rp 5 miliar. 

Dengan syarat ini, wajib pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah. Jika memenuhi syarat, maka Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan berlaku untuk Masa Pajak sejak PMK 23 diundangkan sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.

Berikut ini daftar jenis usaha yang bisa mendapatkan insentif PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan PPN: