Memahami Apa Itu Hubungan Industrial pada UU No. 13 Tahun 2003

Bagaimana pengadilan juga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai UU No. 13 Tahun 2003? Simak di Insight Talenta!

Berbicara mengenai hak dan kewajiban para pekerja dan perusahaan, hal tersebut tidak lepas dari yang namanya hubungan industrial.

Pada dasarnya, baik para pekerja maupun perusahaan memiliki tujuan bersama untuk mencapai sebuah keberhasilan.

Saya Mau Coba Gratis Talenta Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Talenta Sekarang!

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa hubungan antara kedua belah pihak tersebut bisa saja terjadi konflik.

Jika hal tersebut terjadi, perlu diadakan mediasi antara kedua belah pihak agar tercipta hubungan industrial yang harmonis. Namun apa sebetulnya hubungan industrial tersebut?

Talenta akan membahasnya secara detail mengenai hubungan industrial yang diatur dalam undang-undang. Mari simak penjelasan lengkapnya.

Apa Itu Hubungan Industrial?

Secara singkat, hubungan industrial merupakan sebuah hubungan yang terbentuk antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses berjalannya suatu usaha.

Pengertian hubungan industrial tertuang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 16 yang berbunyi:

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut bahwa terdapat tiga pihak yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pihak-pihak tersebut adalah pekerja, perusahaan, dan pemerintah.

Fungsi bagi ketiga pihak tersebut sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 102. Berikut adalah masing-masing fungsi mereka dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Pemerintah

Dalam hubungan industrial, pemerintah memiliki fungsi sebagai pihak yang membuat kebijakan, memberikan pelayanan, serta mengawasi jalannya sebuah usaha.

Selain itu, pemerintah juga berhak menindak jika ada pihak yang melanggar aturan yang sudah dimuat di peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Karyawan dan Serikat Pekerja

Untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, karyawan memiliki fungsi untuk menyelesaikan pekerjaannya di perusahaan sesuai dengan kewajiban mereka masing-masing.

Karyawan juga memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban di perusahaan dan menghindari terjadinya konflik.

Karyawan juga dapat menyampaikan pendapatnya secara demokratis serta mengembangkan keahlian mereka guna meningkatkan performa perusahaan.

Perusahaan atau Pengusaha

Sementara itu, sebuah perusahaan memiliki fungsi untuk menjalin hubungan yang baik dengan karyawan, mengembangkan usaha mereka, memberikan kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta memberi kesejahteraan untuk karyawan mereka.

Perusahaan juga sebisa mungkin harus menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan karyawan. Perusahaan harus memastikan hak-hak karyawan terpenuhi sehingga konflik bisa dihindari.

Baca Juga : SPSI: Demi Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis

Konflik atau Perselisihan  di dalam Hubungan Industrial

Dalam suatu hubungan antara pekerja dan perusahaan, terkadang konflik atau perselisihan tidak bisa dihindari. Hal ini terjadi karena berbagai faktor tetapi biasanya karena adanya perbedaan pendapat.

Penjelasan terkait perselisihan ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi:

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat Buruh dalam satu perusahaan.

Sementara itu, menurut pasal 2 UU No.2 tahun 2004 jenis perselisihan industrial terbagi menjadi empat jenis. Di antaranya adalah sebagai berikut.

Perselisihan Hak

Perselisihan ini bisa muncul karena ada hak karyawan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus memastikan bahwa mereka dapat berlaku adil dan memenuhi kewajiban mereka ke karyawan.

Perselisihan Kepentingan

Perselisihan karena kepentingan bisa muncul karena adanya perbedaan pendapat maupun adanya perubahan terkait peraturan secara sepihak yang tidak disetujui karyawan.

Jika perubahan-perubahan tersebut dapat menyalahi kontrak kerja karyawan, perselisihan akan sangat mungkin terjadi.

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Perselisihan ini dapat terjadi jika ada perbedaan pendapat antara karyawan maupun perusahaan mengenai PHK yang diberlakukan oleh sepihak.

Perselisihan antar Serikat Pekerja dalam Satu Perusahaan

Perselisihan ini muncul ketika ada kesalahpahaman mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam serikat pekerja.

Penyelesaian Perselisihan dalam Hubungan Industrial

Bagaimana pengadilan juga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai UU No. 13 Tahun 2003? Simak di Insight Talenta!

Ada beberapa tata cara penyelesaian masalah ketika terjadi perselisihan antara karyawan atau serikat pekerja dengan perusahaan. Berikut adalah di antaranya.

Perundingan Bipartit

Perundingan bipartit dilakukan antara perusahaan dengan serikat pekerja. Perundingan ini dimaksudkan agar dapat mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Penyelesaian lewat perundingan ini harus diselesaikan maksimal 30 hari sejak perundingan dilaksanakan. Jika di dalam perundingan telah dicapai kesepakatan, maka para pihak yang terlibat wajib membuat Perjanjian Bersama dan harus didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial.

Kesepakatan ini harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar konflik yang sama tidak terjadi lagi.

Bagaimana jika tidak terjadi kesepakatan dalam perundingan bipartit?

Perundingan Tripartit

Antara perusahan dengan serikat pekerja dapat melaksanakan perundingan tripartit di mana dalam perundingan ini mereka harus melibatkan fasilitator sebagai pihak ketiga yang menengahi keduanya. Berikut adalah tahapannya.

  • Mediasi

Lewat mediasi, perselisihan dilakukan dengan cara musyawarah yang ditengahi oleh satu orang atau badan tertentu, biasanya mediator berasal dari pihak Departemen Ketenagakerjaan.

Jika pada saat mediasi pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan, maka akan dituangkan dalam Perjanjian Bersama dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial.

  • Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan terkait kepentingan, pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan lewat musyawarah.

Konsiliasi akan ditengahi oleh konsiliator yang netral. Dalam pelaksanaannya, konsiliator akan mengeluarkan anjuran tertulis apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Namun, ketika kesepakatan sudah dicapai, maka kedua belah pihak harus menandatangani Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

  • Arbitrase

Lewat arbitrase, penyelesaian konflik atau perselisihan dilakukan di luar Pengadilan Hubungan Industrial.

Antara perusahaan dan serikat pekerja akan membuat kesepakatan tertulis berisi pernyataan untuk menyelesaikan perselisihan pada arbiter.

Keputusan yang dibuat melalui arbitrase sifatnya final dan akan mengikat kedua pihak yang berselisih.

Baca Juga : Berikut Fungsi, Pengertian, serta Manfaat Serikat Pekerja

Pengadilan Hubungan Industrial

Jika kedua belah pihak menolak untuk menggunakan anjuran dari pihak ketiga, maka perselisihan akan dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Peraturan terkait Pengadilan Hubungan Industrial diatur di dalam Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 yang memiliki keputusan yang absolut di mana akan memeriksa dan memutuskan:

  • Tingkat pertama mengenai perselisihan hak
  • Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
  • Tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK
  • Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan

Itulah tadi beberapa informasi terkait hubungan industrial yang terjadi antara perusahaan, karyawan, dan juga pemerintah selaku yang membuat peraturan.

Dalam prakteknya, segala perselisihan yang terjadi di perusahaan akan ada HRD yang menjembatani perusahaan dengan pihak karyawan.

Nah, salah satu software yang membantu segala keperluan administrasi HR di perusahaan adalah Talenta.

Dengan Talenta, Anda dapat mengurus segala administrasi HR dengan lebih efisien dengan fitur-fitur seperti Payroll, Manajemen Absensi, hingga Manajemen Performa.

Saya Mau Coba Gratis Talenta Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Talenta Sekarang!

Tertarik mencoba software HRIS Talenta? Coba gratis terlebih dahulu demonya dengan daftarkan diri Anda di tautan ini.

Nah, penjelasan mengenai bagaimana pengadilan juga penyelesaian perselisihan hubungan industrial hubungan industrial yang sesuai UU No. 13 Tahun 2003 telah diulas di Insight Talenta.

Semoga bisa bermanfaat untuk Anda yang memerlukannya.


PUBLISHED30 Jun 2021
Jordhi Farhansyah
Jordhi Farhansyah


Kelola payroll & administrasi HR jadi lebih mudah, siap kembangkan bisnis lebih cepat

Jadwalkan Demo

Jadwalkan Demo

Jadwalkan demo & konsultasi langsung dengan Talenta

Jadwalkan Demo
Coba Demo Interaktif

Coba Demo Interaktif

Eksplorasi fitur Talenta untuk kebutuhan payroll & administrasi HR

Coba Sekarang
WhatsApp Hubungi sales