Ulasan Lengkap BPJS Kesehatan yang Harus Dipahami HR

Ulasan Lengkap BPJS Kesehatan yang Harus Dipahami HR

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengalami transformasi yang panjang. Kiprahnya dimulai di era Belanda dimana sudah tersedianya jaminan kesehatan di Indonesia saat itu.

Di tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda, upaya menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil (PNS) beserta keluarga tetap dilanjutkan. Prof. G.A. Siwabessy, selaku Menteri Kesehatan yang menjabat saat itu, mengajukan gagasan penyelenggaraan program asuransi kesehatan semesta (Universal Health Insurance).

Asuransi ini hanya mencakup kepesertaan PNS dan keluarga saja.

Kemudian pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan pegawai negara, penerima pensiun, beserta keluarga yang bersangkutan.

Note : Baca artikel Panduan Lengkap BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Lalu di tahun 1984, pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 dan 23 tentang perubahan status BPDPK menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bhakti (PHB). Lembaga ini melayani jaminan kesehatan PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarga yang bersangkutan.

Selang beberapa waktu, di tahun 1992 PHB berubah menjadi PT Askes (Persero) seperti yang disebut PP No. 6 Tahun 1992. PT Askes mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial. 

Di tahun 2005, PT Askes melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM) yang selanjutnya dikenal sebagai program Askeskin. Pelayanan kesehatan yang semakin inklusif ditandai dengan resmi beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 sebagai transformasi dari PT Askes. 

Dimulai dari dikeluarkannya UU No. 40 Tahun 2004 oleh pemerintah tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian disusul UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta menunjuk PT Askes sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, hingga PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan.

Tahun Perkembangan BPJS Kesehatan

 

Era Kolonial Belanda Adanya aminan kesehatan di Indonesia.

 

1949 Menteri Kesehatan Siwabessy mengajukan program asuransi kesehatan semesta (Universal Health Insurance). Asuransi ini hanya mencakup kepesertaan PNS dan keluarga saja.

 

1968 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK).

 

1984 Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 dan 23 tentang perubahan status BPDPK menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bhakti (PHB).

 

1992 PHB berubah menjadi PT Askes (Persero) seperti yang disebut PP No. 6 Tahun 1992.

 

2004 UU No. 40 Tahun 2004 oleh pemerintah tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

 

2005 PT Askes melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM) yang selanjutnya dikenal sebagai program Askeskin.

 

2004 Terbit UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta menunjuk PT Askes sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, hingga PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan.

 

Regulasi BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah sebuah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung terhadap presiden. Tugas utamanya adalah memberikan jaminan kesehatan nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Sesuai yang tertera di Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1, jaminan kesehatan nasional atau disebut juga sebagai jaminan sosial, adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi secara layak.

Berlaku di dalam sistem jaminan sosial ialah asuransi sosial yang beroperasi dengan cara mengumpulkan dana yang sifatnya wajib untuk kemudian diberikan kembali sebagai perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarga yang bersangkutan.

Note : Baca artikel Perhitungan Iuran BPJS Kesehatan Karyawan bagi Perusahaan

Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat selama 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial atau BPJS Kesehatan. 

Di dalam Pasal 15 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pemberi kerja diwajibkan mendaftarkan diri beserta pekerja atau karyawannya sebagai peserta BPJS. Apabila pemberi kerja tidak mengikuti peraturan di dalam UU tersebut, maka sanksinya adalah sebagai berikut:

  1. Teguran tertulis
  2. Denda, dan/atau
  3. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu

Sementara itu, besaran iuran BPJS Kesehatan perusahaan sebesar 5%. Rinciannya karyawan penerima upah hanya perlu membayar iuran sebesar 1% saja, sedangkan sisa 4% dibayarkan oleh perusahaan.

Manfaat BPJS Kesehatan

Sebagai penjamin kesehatan masyarakat, BPJS Kesehatan tentunya memiliki banyak manfaat. Fasilitas kesehatan BPJS di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Puskesmas 
  2. Dokter prakter perorangan
  3. Klinik pratama
  4. Dokter gigi
  5. RS Kelas D Pratama
  6. Rumah sakit
  7. Klinik utama
  8. Apotik PRB dan Kronis 
  9. Optik

Sementara itu, manfaat dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan meliputi:

Note : Baca artikel Bagaimana Cara Mendesain HR di Masa Depan?

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Yaitu pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan oleh:

  • Puskesmas atau yang setara
  • Praktik mandiri dokter gigi
  • Klinik pertama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/Polri
  • Rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara
  • Faskes penunjang: Apotik dan Laboratorium

Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

Manfaat yang ditanggung

Pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan (promotif preventif)

  • penyuluhan kesehatan perorangan;
  • imunisasi rutin
  • Keluarga Berencana meliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi, termasuk vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan BKKBN
  • Skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu, yang diberikan untuk mendeteksi risiko penyakit dengan metode tertentu atau untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan risiko penyakit tertentu
  • peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis

Pelayanan kuratif dan rehabilitatif (pengobatan)

  1. Administrasi pelayanan;
  2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
  3. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
  4. Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; 
  5. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama

Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama

Prosedur pelayanan:

  • Peserta datang ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat peserta terdaftar dan mengikuti prosedur  pelayanan kesehatan, menunjukkan kartu identitas peserta JKN-KIS/KIS Digital dengan status aktif dan/atau identitas lain yang diperlukan (KTP, SIM, KK).
  • Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP tempat peserta terdaftar. 
  • Apabila peserta melakukan kunjungan ke luar domisili karena tujuan tertentu yang bukan merupakan kegiatan yang rutin, atau dalam keadaan kedaruratan medis, peserta dapat mengakses pelayanan RJTP pada FKTP lain yang di luar wilayah FKTP terdaftar, paling banyak 3 (tiga) kali kunjungan dalam  waktu maksimal 1 bulan di FKTP yang sama.
  • Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar bukti pelayanan yang disediakan oleh masing-masing FKTP.
  • Atas indikasi medis apabila peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, peserta akan dirujuk Ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sesuai dengan sistem rujukan berjenjang secara online.

Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)

  1. Pendaftaran dan administrasi;
  2. Akomodasi rawat inap;
  3. Pemeriksaan, pengobatan dan  konsultasi medis;
  4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;

Pelayanan kebidanan, ibu, bayi dan balita meliputi

  1. Persalinan pervaginam bukan risiko tinggi;
  2. Persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar);
  3. Pertolongan neonatal dengan komplikasi;
  4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; dan
  5. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama.

Note : Baca artikel Sambut New Normal, Perusahaan Perlu Siapkan SOP Bekerja di Masa Pandemi

Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus, yang diberikan oleh:

  1. Klinik utama atau yang setara. 
  2. Rumah Sakit Umum baik milik Pemerintah maupun Swasta
  3. Rumah Sakit Khusus
  4. Faskes Penunjang: Apotik, Optik dan Laboratorium.

Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

  1. Administrasi pelayanan;
  2. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar yang dilakukan di unit gawat darurat;
  3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik;
  4. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
  5. Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
  6. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan (laboratorium, radiologi dan penunjang diagnostik lainnya) sesuai dengan indikasi medis;
  7. Rehabilitasi medis; dan
  8. Pelayanan darah.

Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

  1. Perawatan inap non intensif; dan
  2. Perawatan inap intensif (ICU, ICCU, NICU, PICU).

Payslip Talenta

Contoh Penghitungan BPJS Kesehatan

Sebagai Human Resources (HR), salah satu tugas penting adalah menghitung gaji karyawan. HR pun harus memastikan gaji yang diberikan kepada karyawan tidak salah hitung karena banyaknya potongan seperti BPJS Kesehatan.

Salah satu cara alternatif menghitung gaji paling mudah dan cepat dengan tingkat kesalahan sangat minim adalah dengan menggunakan aplikasi pembayaran gaji seperti Talenta. Dengan Payroll Talenta, Anda sebagai HR tidak perlu repot lagi menghitung secara manual gaji beserta potongan-potongan lainnya seperti BPJS Kesehatan.

Apabila Anda belum menggunakan aplikasi payroll, maka bisa menyimak contoh soal di bawah ini untuk menghitung potongan BPJS Kesehatan dari gaji Anda.

Raisah bekerja di perusahaan Maju Pesat yang berlokasi di Jakarta dengan status lajang. Adapun gaji pokok yang dia dapatkan adalah Rp7.500.000 dan tunjangan tetap sebesar Rp2.500.000.

Dia sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Berapakah total iuran bulanan BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan setiap bulan?

Jawab :

Hitungan iuran BPJS Kesehatan menggunakan angka patokan pendapatan gaji maksimal Rp12.000.000.

Dalam Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, pada pasal 30 disebutkan Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh perusahaan serta 1% dibayar oleh karyawan. Maka penghitungannya adalah

Tunjangan BPJS Kesehatan perusahaan: 4% x Rp10.000.000 = Rp400.000
Potongan gaji untuk iuran BPJS Kesehatan karyawan: 1% x Rp10.000.000 = Rp100.000
Total iuran BPJS Kesehatan: Rp500.000

Note : Mau tahu berapa rincian gaji yang kamu terima? Hitung di sini 

Note : Jangan dulu keluar, baca artikel terbaik kami Panduan Kembali Bekerja di Kantor dengan Aman saat New Normal

CTA Talenta


PUBLISHED06 Jul 2020
Wiji Nurhayat
Wiji Nurhayat