Informasi Lengkap BPJS Ketenagakerjaan bagi Perusahaan dan Karyawan

Informasi Lengkap BPJS Ketenagakerjaan bagi Perusahaan dan Karyawan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan merupakan pengganti PT Jamsostek (Persero). Tugasnya memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia, baik pekerja formal maupun informal.

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program jaminan sosial, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda.

Lantas apa lagi yang harus diketahui perusahaan dan karyawan mengenai BPJS Ketenagakerjaan? Berikut ini ulasan lengkapnya dari Talenta by Mekari.

Note : Baca artikel Panduan Lengkap BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Lahirnya BPJS Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab negara. Fungsinya untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat.

Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security. Maksudnya adalah jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan punya sejarah yang panjang. Dimulai dari terbitnya Undang Undang No. 33 Tahun 1947 yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja.

Ada juga Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48 Tahun 1952 yang diperbarui menjadii PMP No. 8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh. Disusul dengan diterbitkan PMP No. 15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh dan PMP Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS).

Kemudian di tahun 1969 diberlakukannya UU No. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis, undang-undang ini menandakan proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja yang semakin transparan.

Kemudian, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). Isinya mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No. 34 Tahun 1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Melalui PP No. 36 Tahun 1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi:

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Note : Baca artikel Ketentuan Pencairan BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program.

Keempat program tersebut adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Semua program ini diperuntukkan bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik.

PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Tabel perkembangan BPJS Ketenagakerjaan

Tahun

 

Perkembangan BPJS Ketenagakerjaan

 

1947 Tahun 1947 dikeluarkan UU No. 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja

 

1951 Tahun 1951, dikeluarkan UU No. 2 Tahun 1951 sebagai pengganti UU No. 33 Tahun 1947

 

1952 Tahun 1952, dikeluarkan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48 Tahun 1952 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh

 

1956 Tahun 1956, aturan tersebut diperbarui menjadi PMP No. 8 Tahun 1956

 

1957 Tahun 1957 dikeluarkan PMP No. 15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh

 

1964 Tahun 1964 dikeluarkan PMP Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS)

 

1969 Tahun 1969 diberlakukannya UU No. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja

 

1977 Tahun 1977 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) dan terbit pula PP No. 34 Tahun 1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek

 

1992 Tahun 1992 terbit UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

 

1995 Tahun 1995 terbit PP No. 36 Tahun 1995 yaitu ditetapkannya PT Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja

 

2004 Tahun 2004 terbit UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

 

2011 Tahun 2011, ditetapkanlah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

 

2014 Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik yaitu BPJS Ketenagakerjaan

 

BPJS Ketenagakerjaan

Program Kepesertaan Pekerja

BPJS Ketenagakerjaan memiliki berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Tidak hanya itu, program BPJS Ketenagakerjaan yang dirancang pemerintah juga memberikan manfaat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Manfaat dan fasilitas yang tertera diciptakan untuk memfasilitasi kebutuhan layanan kepesertaan baik bagi tenaga kerja maupun perusahaan atau pemberi kerja. Dalam mendaftarkan perseorangan atau sekelompok peserta, BPJS Ketenagakerjaan memberikan layanan bagi masing-masing kategori.

Sesuai dengan Undang Undang No 24 Tahun 2011, ada 3 program utama BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Pada tanggal 1 Juli 2015, terdapat satu program yaitu Jaminan Pensiun.

Note : Baca artikel Persiapkan Masa Tua Melalui Program Jaminan Pensiun

Pekerja Penerima Upah (PU)

Penerima Upah atau PU adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Untuk kategori ini, BPJS memberikan jaminan sebagai berikut:

  • Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
  • Jaminan Kematian (JKm)
  • Jaminan Hari Tua (JHT)
  • Jaminan Pensiun (JP)

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Pekerja Bukan Penerima Upah atau BPU adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari usahanya. Untuk kategori ini, BPJS memberikan fasilitas sebagai berikut:

  • Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
  • Jaminan Kematian (JKm)
  • Jaminan Hari Tua (JHT)

Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Untuk kategori ini, BPJS memberikan fasilitas JKK dan JKm.

Pekerja Migran

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Untuk kategori ini, BPJS memberikan fasilitas JKK, JKm, dan JHT.

Jenis Layanan

Untuk setiap peserta, layanan yang diberikan pada umumnya adalah JKK, JKm, JHT dan JP. Setiap jenis layanan memiliki manfaatnya masing-masing. Di bawah ini disebutkan beberapa manfaat untuk masing-masing peserta.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

  • Perlindungan atas risiko Kecelakaan Kerja mulai dari perjalanan pergi, pulang, dan ditempat bekerja, serta perjalanan dinas,
  • Perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis,
  • Santunan upah selama tidak bekerja (12 bulan pertama 100%, bulan seterusnya 50% hingga sembuh),
  • Santunan Kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48x upah yang dilaporkan oleh perusahaan (pemberi kerja) atau peserta,
  • Bantuan Beasiswa untuk 2 orang anak dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja maksimal sebesar Rp174 juta,
  • Bantuan untuk kesiapan kembali bekerja. Pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja.

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja berkisar antara 0,24% – 1,74% bergantung pada jenis usaha perusahaan. Iuran tersebut dibayarkan setiap bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan.

Jaminan Pensiun

Iuran jaminan pensiun adalah sejumlah uang yang wajib dibayar secara teratur setiap bulan oleh peserta dan pemberi kerja. Besaran iuran JP adalah 3% dari upah bulanan pekerja.

Nilai 3% ditanggung bersama oleh pemberi kerja dengan pembagian 2% dari upah ditanggung oleh pemberi kerja sedangkan 1% dari upah ditanggung oleh pekerja yang merupakan peserta JP.

Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan.

Sementara itu, batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun (JP) yang sebelumnya (2019) sebesar Rp8.512.400,- menjadi Rp8.939.700,- per bulan di 2020.

Manfaat jaminan pensiun diberikan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Syarat-syarat untuk peserta mendapatkan JP adalah sebagai berikut :

  • Pekerja perusahaan atau perseorangan
  • Pemberi kerja mendaftarkan pekerja dengan usia paling banyak 1 bulan sebelum memasuki usia pensiun yaitu 56 tahun
  • Sejak tanggal 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya, hingga mencapai 65 tahun.

Manfaat Program Jaminan Pensiun :

  • Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)
  • Manfaat Pensiun Cacat (MPC)
  • Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)
  • Manfaat Pensiun Anak (MPA)
  • Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)
  • Manfaat Lumpsum
  • Manfaat Pensiun diberikan berupa manfaat pasti
  • Formula Manfaat Pensiun adalah 1% dikali Masa iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas)
  • Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran Manfaat Pensiun bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya
  • Dalam hal peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun
  • Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun

Jaminan Kematian (JKm)

  • Santunan sekaligus sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah)
  • Santunan berkala selama 24 Bulan sebesar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah)
  • Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Total manfaat keseluruhan manfaat jaminan kematian yang diterima sebesar Rp42.000.000,-

Note : Baca artikel BPJS Ketenagakerjaan: Program Beserta Iurannya yang Harus Diketahui Perusahaan

Santunan Beasiswa

1. Diberikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun.

2. Diberikan untuk 2 (dua) orang anak peserta.

3. Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.

4. Besaran manfaat beasiswa JKM sesuai dengan tingkat pendidikan :

  • TK sampai SD/sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal selama 8 tahun.
  • SMP/sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal selama 3 tahun.
  • SMA/sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 tahun.
  • Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 tahun.

5. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.

6. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.

7. Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.

Besaran iuran untuk JKm adalah 0,3% untuk pekerja penerima upah, Rp 6.800 untuk pekerja perseorangan, mulai dari 0,21% untuk pekerja jasa konstruksi dan Rp 370.000 untuk pekerja migran.

Jaminan Hari Tua (JHT)

Besaran iuran JHT adalah 5,7% dari upah dimana 2% dibayarkan pekerja sedangkan 3,7% pemberi kerja. Upah didasarkan pada nominal upah sebulan, yaitu terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

Manfaat JHT diberikan dalam bentuk uang tunai yang jumlahnya adalah hasil akumulasi iuran dan pengembangannya. Uang tunai tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus kepada peserta dengan syarat:

A. Peserta mencapai usia 56 tahun
B. Meninggal dunia
C. Cacat total tetap

Peserta yang dikategorikan ke dalam usia pensiun termasuk yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun, atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia selamanya.

Pengambilan sebagian tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi peserta.

  • Jika setelah mencapai usia 56 tahun peserta masih bekerja dan memilih untuk menunda pembayaran JHT maka JHT dibayarkan saat yang bersangkutan berhenti bekerja.
  • BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam setahun.
  • Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT sbb :
    1. Janda/duda
    2. Anak
    3. Orang tua, cucu
    4. Saudara Kandung
    5. Mertua
    6. Pihak yang ditunjuk dalam wasiat
    7. Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan

Jika terjadi JHT kurang bayar akibat pelaporan upah yang tidak sesuai, menjadi tanggung jawab perusahaan

Payslip Talenta

Contoh Penghitungan BPJS Ketenagakerjaan

Sebagai HR, salah satu tugas penting adalah menghitung gaji karyawan. HR pun harus memastikan gaji yang diberikan kepada karyawan tidak salah hitung karena banyaknya potongan seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Salah satu cara alternatif menghitung gaji paling mudah dan cepat dengan tingkat kesalahan sangat minim adalah dengan menggunakan aplikasi pembayaran gaji seperti Talenta. Dengan Payroll Talenta, Anda sebagai HR tidak perlu repot lagi menghitung secara manual gaji beserta potongan-potongan lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Apabila Anda belum menggunakan aplikasi payroll, maka bisa menyimak contoh soal di bawah ini untuk menghitung potongan BPJS Ketenagakerjaan dari gaji Anda.

Raisah bekerja di perusahaan Maju Pesat yang berlokasi di Jakarta. Adapun gaji pokok yang dia dapatkan adalah Rp7.500.000 dan tunjangan tetap sebesar Rp2.500.000.

Dia sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Berapakah total iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan setiap bulan?

Gaji pokok Rp7.500.000 harus ditambah tunjangan tetap Rp2.500.000 sehingga upah sebulan Raisah adalah Rp10.000.000.

Rinciannya BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan Raisah adalah :

Iuran JHT sebesar 5,7% x upah sebulan terdiri dari :

– Dibayar oleh perusahaan: 3,7% x Rp10.000.000 = Rp370.000

– Dipotong dari gaji karyawan: 2% x Rp10.000.000 = Rp200.000

Iuran JKK adalah 0,54% x Rp10.000.000 = Rp54.000 dibayar oleh perusahaan

Iuran JKM adalah 0,3% x Rp10.000.000 = Rp30.000 dibayar oleh perusahaaan

Iuran JP sebesar 3% dikalikan dengan upah sebulan dibayar oleh perusahaan dan karyawan. Karena nilai maksimal untuk perhitungan jaminan pensiun adalah Rp8.939.700 yang dijadikan dasar perhitungannya adalah:

Dibayar oleh perusahaan: 2% x Rp8.939.700 = Rp178.794

Dipotong dari gaji karyawan: 1% x Rp8.939.700 = Rp89.397

Total Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Raisah adalah:

Dari perusahaan : Rp54.000 + Rp30.000 + Rp178.794 = Rp262.794

Dipotong dari gaji karyawan : Rp200.000 + Rp89.397 = Rp289.397

Total iuran adalah Rp262.794 + Rp289.397 = Rp552.191

Note : Mau tahu berapa rincian gaji yang kamu terima? Hitung di sini 

Note : Jangan dulu keluar, baca artikel terbaik kami Panduan Kembali Bekerja di Kantor dengan Aman saat New Normal

CTA Talenta


PUBLISHED07 Jul 2020
Wiji Nurhayat
Wiji Nurhayat