THR Lebaran Wajib Dipotong Pajak, Begini Hitungannya

THR Lebaran Wajib Dipotong Pajak, Begini Hitungannya

Sudah dapat Tunjangan Hari Raya (THR)? Jika sudah, sekarang saatnya untuk membayar pajak dari THR yang Anda dapatkan. Setiap warga negara yang sudah bekerja atau melakukan usaha dan memiliki penghasilan wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.

Pembayar pajak disebut Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Setiap tahun, Wajib Pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi. 

Sementara itu, Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Note : Baca artikel Apakah THR Kena Pajak Lebih Besar dari Pajak Gaji Bulanan?

Siapa Saja yang Wajib Membayar PPh 21?

Ada beberapa kategori yang masuk dalam peserta wajib pajak PPh 21 yaitu:

  1. Pegawai,
  2. Bukan pegawai atau mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yaitu:
    1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris,
    2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya,
    3. Olahragawan,
    4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator,
    5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah,
    6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan,
    7. Agen iklan,
    8. Pengawas atau pengelola proyek;
    9. Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara,
    10. Petugas penjaja barang dagangan,
    11. Petugas dinas luar asuransi,
    12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
  3. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama,
  4. Mantan Pegawai
  5. Wajib pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
    1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya,
    2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja,
    3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu,
    4. Peserta pendidikan dan pelatihan,
    5. Peserta kegiatan lainnya. 

Kewajiban dan Cara Menghitung THR Karyawan bagi Perusahaan

Komponen Penghitungan PPh 21

Setiap pekerjaan akan menerima penghasilan dalam bentuk gaji pokok. Gaji pokok tersebut akan diberikan utuh atau dikenakan pajak tergantung dengan sistem penggajian sebuah perusahaan. 

Tipe distribusi gaji karyawan terbagi menjadi tiga yaitu, gross, gross up dan neto. Gross adalah pembayaran gaji dimana penanggungan pajak penghasilan dan elemen payroll lainnya dilakukan oleh karyawan.

Note : Baca artikel Ini Daftar Terbaru Jenis Usaha Terdampak COVID-19 yang Bebas PPh 21

Gross up adalah metode pembayaran gaji karyawan serta tunjangan pajak penghasilan dari badan usaha, kemudian neto adalah pemberian gaji ‘bersih’ kepada karyawan setelah penanggungan pajak penghasilan dan lainnya oleh badan usaha.

Sementara itu, di dalam proses penghitungan PPh 21, ada beberapa elemen penghasilan yang dimasukkan. Contohnya adalah penghasilan bruto, penghasilan tidak rutin, iuran BPJS, premi asuransi karyawan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, tunjangan PPh 21, biaya jabatan, biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Pajak No. 32 Tahun 2015, Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi acuan penghitungan PPh dalam satu tahun. 

Untuk pegawai tetap dan penerima pensiun rutin, PKP yang dikenakan adalah jumlah penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

Sementara itu, pegawai tidak tetap akan dikenakan PKP dengan formula Penghasilan Bruto (Gross) dikurangi PTKP. 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sesuai dengan namanya, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pendapatan yang tidak dikenai PPh. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101 Tahun 2016, Wajib Pajak tidak akan dikenakan PPh apabila penghasilan yang diperoleh sama dengan atau kurang dari Rp 54.000.000 dalam setahun.

Berikut adalah daftar tarif PTKP terbaru:

PTKP Pria/Wanita Lajang PTKP Pria Kawin PTKP Suami Istri Digabung
TK/0 Rp 54.000.000 K/0 Rp 58.500.000 K/I/0 Rp 112.500.000
TK/1 Rp 58.500.000 K/1 Rp 63.000.000 K/I/1 Rp 117.000.000
TK/2 Rp 63.000.000 K/2 Rp 67.500.000 K/I/2 Rp 121.500.000
TK/3 Rp 67.500.000 K/3 Rp 72.000.000 K/I/3 Rp 126.000.000

 

Tarif PPh Pasal 21 Dengan dan Tanpa NPWP

Salah satu syarat untuk membayar pajak adalah memiliki NPWP. Sesuai penghasilan per tahunnya, masing-masing karyawan akan dikenakan tarif yang berbeda-beda. Menurut Perdirjen Pajak No. 32 Tahun 2015, tarif PPh 21 bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah sebagai berikut:

Tarif Progresif PPh 21

50.000.000/tahun

5%

50.000.000 – 250.000.000/tahun 15%
250.000.000 – 500.000.000/tahun 25%
> 500.000.000/tahun 30%

Tarif ini juga berlaku untuk karyawan yang belum memiliki NPWP, dengan catatan penambahan pajak sebesar 20% lebih tinggi dari tarif yang berlaku. Bagi Wajib Pajak dengan penghasilan kurang dari yang disebutkan, maka tidak akan dikenakan PPh. Namun, Wajib Pajak harus tetap melaporkan Surat Pemberitahuan atau SPT melalui kantor pajak terdekat atau online.

cara hitung THR

Cara Menghitung PPh 21 THR

Fitri telah bekerja di PT Sinar Biru selama 1 tahun 6 bulan. Statusnya belum menikah. Gaji pokok yang diterima Fitri adalah Rp 8.000.000 per bulan. 

Pada bulan Mei 2020, Fitri mendapatkan uang THR sebesar Rp 8.000.000 atau gaji utuh 1 bulan, karena masa kerjanya telah melebihi 12 bulan berturut-turut. Berapa PPh 21 yang harus Fitri bayarkan?

Pertama hitung PPh 21 per bulannya terlebih dahulu:

Gaji                                                  Rp     8.000.000
Biaya Jabatan                                Rp         400.000
5% x Gaji
__________________________________________ –
Penghasilan Neto Sebulan              Rp       7.600.000
Penghasilan Neto Setahun              Rp     91.200.000 (Rp 7.600.000 x 12)

  1. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): Penghasilan Neto Setahun – Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) TK/0 Rp 91.200.000 – Rp 54.000.000 =  Rp 37.200.000
  2. Hitung PPh 21 Terutang Setahun Pajak Progresif
    (5% x 37.200.000 = Rp 1.860.000)
  3. PPh 21 terutang setahun = Rp. 1.860.000

Kemudian, untuk penghitungan yang termasuk THR:
Gaji Rp     8.000.000

Penghasilan Bruto setahun Rp 8.000.000 x 12 = Rp 96.000.000

THR                                                                                 Rp   8.000.000
_____________________________________________ +
Penghasilan bruto                                                         Rp 104.000.000

 

Pengurang

  1. Biaya Jabatan = 5% x Penghasilan bruto: Rp    5.200.000
  2. Untuk mencari penghasilan neto setahun, penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurang tersebut: Rp 104.000.000 – Rp 5.200.000 = Rp 98.800.000
  3. Kemudian, penghasilan netto setahun tersebut dikurangi dengan PTKP. Karena Fitri belum menikah, maka PTKP nya adalah TK/0 (Rp 54.000.000).
    Rp 98.800.000 – Rp. 54.000.000 = Rp 44.800.000
  4. Kenakan tarif progresif sebesar 5 persen, karena jumlahnya kurang dari Rp 50.000.000
    5% x Rp 44.800.000 = Rp. 2.240.000

Setelah itu, untuk mengetahui berapa yang dikenakan PPh 21 terhadap THR, kurangi PPh 21 terutang setahun setelah dijumlahkan dengan THR yang didapat dengan PPh 21 terutang setahun sebelum dikenakan THR:

Rp. 2.240.000 – Rp 1.860.000 = Rp 380.000

Dengan demikian, pajak yang dikenakan untuk bulan Mei 2020 ketika Fitri dikenakan THR adalah sebesar Rp 380.000.


PUBLISHED14 May 2020
Delima Meylynda
Delima Meylynda