Mengenal Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Cara Menghitungnya

Cara menghitung penghasilan kena pajak bagi pegawai sering menjadi pertanyaan, terutama bagi HR maupun perusahaan yang ingin memastikan perhitungan pajak karyawan sudah sesuai regulasi.

Sebagai dasar perhitungan pajak, Wajib Pajak perlu mengetahui berapa Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan. PKP dalam pemungutan pajak merupakan acuan utama dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh).

Meski pemotongan PPh 21 dilakukan oleh pemberi kerja, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia secara umum masih menjadi tantangan.

Data DJP menunjukkan rasio kepatuhan pelaporan pajak baru mencapai sekitar 60%, sehingga perusahaan perlu memastikan proses payroll dan pemotongan pajak karyawan dilakukan secara akurat dan sesuai regulasi.

Simak penjelasan lengkap mengenai cara menghitung PKP hingga dasar pengenaan pajak (DPP) bagi pegawai di artikel Mekari Talenta berikut ini.

Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak Bagi Pegawai

Mari kita bahas mulai dari bagaimana undang-undang mengatur penghasilan yang terkena pajak

Aplikasi Talenta bisa permudah perhitungan pajak penghasilan PPh 21 karyawan Anda

Penjelasan Penghasilan Kena Pajak Menurut Undang-Undang

Di Indonesia, PKP diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tepatnya pada Pasal 17, dijelaskan bahwa PKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi ditetapkan dalam persentase yang diklasifikasi jumlah penghasilan dalam satu tahun.

Untuk lebih jelasnya tarif pajak yang ditetapkan pemerintah ini jadi dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang adalah PKP.

Adapun besaran persentase tarif PKP / penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Sedangkan bagi Wajib Pajak Badan, tarifnya sebesar 25% berlaku sejak tahun pajak 2010 yang semula 28%.

Selain Pasal 17, Undang-Undang juga mengatur perhitungan PKP bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap pada Pasal 6.

Di mana PKP merupakan perhitungan dari penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya-biaya tertentu yang meliputi:

• Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan operasional usaha seperti biaya pembelian, bunga, premi asuransi
• Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi
• Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
• Kerugian karena penjualan
• Kerugian selisih kurs mata uang
• Biaya penelitian atau pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
• Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
• Piutang yang tidak dapat ditagih dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang
• Sumbangan dana dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah
• Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah
• Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah
• Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah

Dalam Pasal 6 UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh juga menjelaskan Wajib Pajak (WP) berhak mendapat kompensasi ketika mengalami kerugian setelah pemotongan dari penghasilan bruto.

Kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut hingga 5 tahun.

Sedangkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, perhitungan PKP / penghasilan kena pajak adalah bisa dikurangi dengan nilai PTKP.

Di tahap inilah perusahaan mulai berperan aktif, karena memahami struktur PKP dan PTKP tidak hanya berkaitan dengan kewajiban individu, tetapi juga menunjukkan pentingnya perpajakan karyawan untuk perusahaan dalam menjaga akurasi perhitungan payroll serta meminimalkan risiko kesalahan administratif.

Baca juga: Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) : Pengertian dan Cara Hitungnya

Dasar Pengenaan Pajak bagi Pegawai 

Penting bagi HRD atau Personalia untuk mengetahui bahwa dasar pengenaan pajak bagi pegawai diatur dalam Pasal 21 UU No.36/2008 Pajak Penghasilan.

Untuk lebih jelasnya, acuan cara menghitung dasar pengenaan Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai yang diatur dalam PER-16/2016 adalah sebagai berikut.

Baca juga: Dasar Pengenaan Pajak PPh 21, Begini Penjelasannya

Contoh dan Cara Menghitung Dasar Pengenaan PKP

Untuk lebih mudah memahami cara menghitung dasar pengenaan Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai, mari simak contoh tarif perhitungan subjek pajak dari KlikPajak.

Contoh pertama, Wajib Pajak yang memiliki Penghasilan Kena Pajak tidak lebih dari Rp50.000.000.

Di mana Andri adalah pegawai tetap dengan penghasilan Rp 8.000.000 perbulan dan telah bekerja lebih dari setahun dan masih melajang.

Lantas berapa Dasar Pengenaan Pajaknya?

Baca juga: Perubahan Tarif PPh 21 Progresif Berdasarkan UU HPP Terbaru Tahun Ini

Contoh kedua, Wajib Pajak yang memiliki penghasilan terkena pajak lebih dari Rp50.000.000.

Kali ini, Luqman adalah karyawan tetap dari perusahaan ternama dengan gaji Rp10.000.000 per bulan dan saat ini Ia belum menikah.

Maka perhitungannya akan seperti ini.

Baca juga: Bingung Gaji Kena Potong Biaya Jabatan 5% di PPh 21, Ini Aturannya

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Selain PKP, ada juga yang namanya PTKP. PTKP sendiri adalah nominal atau nilai dari penghasilan seorang karyawan yang tidak terkena pajak.

Jadi ketika gaji bersih per tahunnya tidak mencapai batas maksimal dari PTKP, maka ia tidak akan dikenakan pajak.

Namun, ia tetap perlu melaporkannya dengan SPT.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besaran dari penghasilan yang tidak dikenakan, artinya seseorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulanan tidak mencapai ketentuan PTKP.

Meski sudah diringankan bebannya, orang tersebut tetap wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Ketentuannya sendiri sudah di ataru dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 di mana hingga kini belum ada perubahan.

Pada ketentuan tarif PTKP 2019 yang disusun dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101/ PMK.010/2016. Sedangkan untuk peTKrhitungan lebih detail ada di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Untuk ketentuan PTKP bagi pegawai diatur dalam PMK No. 102/PMK.010/2016 yang belum berubah hingga sekarang. Berikut selengkapnya:

• WP pribadi tanpa tanggungan Rp54.000.000
• Penghasilan suami ditambah istri Rp112.500.000
• WP pribadi yang memiliki status kawin ada penambahan Rp. 4.500.000
• Anggota keluarga sedarah yang jadi tanggungan di mana maksimal sebanyak 3 tanggungan ada penambahan sebesar Rp4.500.000

Dalam skala organisasi yang lebih besar, pengelolaan PTKP sering melibatkan banyak variabel seperti perubahan status karyawan, jumlah tanggungan, hingga pembaruan regulasi perpajakan.

Untuk menjaga konsistensi perhitungan dan memastikan kepatuhan administrasi tetap terjaga, perusahaan dapat memanfaatkan layanan payroll outsourcing seperti dari Mekari Talenta.

Layanan ini membantu mengelola payroll dan perhitungan pajak karyawan oleh tim ahli profesional secara lebih terstruktur, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca: Begini Aturan dan Simulasi Perhitungan PTKP PPh 21 Terbaru

Status Penghasilan Tidak Kena Pajak

Ada beberapa status terkait PTKP yang perlu diketahui dengan sejumlah kode di mana hal ini juga dapat menentukan status pajak seseorang. Berikut adalah penjelasannya.

Status Lajang

• PTKP TK/0 seorang yang belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan
• PTKP TK/1 seorang yang belum menikah namun memiliki satu tanggungan
• PTKP TK/2 seorang yang belum menikah dan mempunyai dua tanggungan
• PTKP TK/3 seorang yang belum menikah dan memiliki tiga tanggungan

Status Kawin

• PTKP K/0 artinya telah menikah dan tidak mempunyai tanggungan
• PTKP K/1 telah menikah dan memiliki satu tanggungan
• PTKP K/2 telah menikah dan memiliki dua tanggungan
• PTKP K/3 telah menikah dan memiliki tanggungan

Status PTKP Digabung

• PTKP K/1/0 penghasilan suami dan istri digabung dan tidak mempunyai tanggungan
• PTKP K/1/1 penghasilan suami dan istri digabung dan memiliki satu tanggungan
• PTKP K/1/2 penghasilan suami dan istri digabung dan memiliki dua tanggungan
• PTKP K/1/3 penghasilan suami dan istri digabung dan memiliki tiga tanggungan

Kelola Pajak Penghasilan Lebih Mudah dengan Software Payroll

Untuk cara menghitung PPh Pasal 21 memang sedikit menyulitkan dan menyita waktu dan sangat riskan jika Anda tidak benar-benar memahami peraturan perpajakan.

Untuk lebih mempermudah perhitungan pajak bagi karyawan, Anda bisa mengandalkan software Payroll Mekari Talenta, yang merupakan bagian dari ekosistem software terintegrasi Mekari.

Dengan Mekari Talenta, Anda bisa menghitung gaji bersih karyawan dengan komponen penyerta seperti PPh, cara menghitung THR, kompensasi, dan tunjangan lainnya dengan mudah dan terintegrasi.

Contoh slip gaji karyawan yang dibuat dengan aplikasi payroll Mekari Talenta menampilkan juga seberapa besar pajak penghasilan PPh 21 karyawan tersebut.

Mekari Talenta juga menyediakan simulasi perhitungan pajak atau payroll kalkulator PPh 21 sebagai gambaran perhitungan pajak penghasilan karyawan Anda.

Namun, jika kebutuhan payroll perusahaan semakin kompleks atau tim internal ingin lebih fokus pada aktivitas strategis, Mekari Talenta juga menyediakan jasa payroll outsourcing.

Melalui layanan ini, perusahaan akan didukung tim ahli profesional yang membantu mengelola proses penggajian secara end-to-end, mulai dari perhitungan gaji, PPh 21, BPJS, hingga pelaporan sesuai regulasi Indonesia.

Dengan begitu, risiko kesalahan perhitungan dapat diminimalkan tanpa harus menambah beban kerja tim HR.

Baik menggunakan software payroll maupun dukungan payroll service, Mekari Talenta membantu perusahaan menjaga akurasi penggajian sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

Jika ingin mengotomatisasi payroll dengan software atau menyerahkan proses penggajian kepada tim ahli profesional, Anda dapat menjadwalkan demo Software Payroll Mekari Talenta atau konsultasi dengan tim kami terkait layanan payroll outsourcing sesuai kebutuhan bisnis Anda.