Insight Talenta

Lengkap, Berikut Cuti Menikah Karyawan Kontrak Sesuai Undang-undang

Peraturan cuti menikah karyawan kontrak apakah memiliki perbedaan dengan hak cuti karyawan tetap menurut peraturan ketenagakerjaan?

Dalam beberapa hak dan kewajiban antara karyawan dengan status kontrak dan tetap memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Tidak heran bila kemudian ada pertanyaan apakah untuk hak cuti menikah sama atau ada perbedaan.

Cuti merupakah salah satu hak yang melekat pada diri masing-masing karyawan. Perusahaan juga wajib memberikannya sesuai dengan peraturan perundangan yang terkait.

Pengertian Cuti

Cuti dapat diartikan sebagai ketidakhadiran sementara karyawan ke pekerjaannya dengan keterangan dari yang bersangkutan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, cuti adalah hak karyawan yang wajib diberikan oleh perusahaan. Hal ini dilindungi oleh Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa karyawan berhak atas 7 (tujuh) hak cuti:

  • Cuti tahunan
  • Cuti besar
  • Cuti bersama
  • Cuti hamil dan melahirkan
  • Cuti haid
  • Cuti sakit
  • Cuti alasan penting

Dalam pengertian undang-undang ketenagakerjaan, cuti menikah bagi karyawan kontrak adalah termasuk dalam cuti penting.

Selain itu, yang juga penting menjadi catatan adalah dalam undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak disebutkan ada perbedaan antara hak cuti karyawan tetap dan karyawan kontrak.

Artinya, baik karyawan kontrak maupun karyawan tetap mendapatkan hak cuti yang sama dari perusahaan.

Baca juga: Pentingnya Mengetahui 8 Jenis Tunjangan Karyawan

Hak Karyawan Kontrak

Secara hukum, karyawan kontrak adalah mereka yang bekerja untuk perusahaan dalam waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara karyawan tersebut dan perusahaan pemberi kerja.

Oleh karena itu, karyawan kontrak juga sering disebut dengan karyawan PKWT, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Untuk hak dari karyawan kontrak sendiri yang penting untuk menjadi perhatian adalah pemutusan hubungan kerja, tunjangan hari raya (THR) dan cuti.

Ternyata, Aturan PKWT Hanya untuk 4 Pekerja Kontrak Ini Saja!

Pemutusan Hubungan Kerja

Untuk pemutusan hubungan kerja, menurut UU Cipta Kerja, apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu kontrak berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kontrak yang telah dijalani pekerja.

Hal yang sama berlaku bila pekerjaan selesai sebelum jangka waktu berakhir.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengamanahkan pengusaha memberikan uang kompensasi sebagai bentuk pesangon atau penghargaan masa kerja bagi karyawan kontrak, minimal jika karyawan kontrak sudah bekerja selama satu bulan berturut-turut.

THR

Perhitungan dan ketentuan THR yang diterima oleh karyawan kontrak dan karyawan tetap pada dasarnya sama.

Ketentuannya adalah karyawan berhak menerima THR sejumlah gaji satu bulan setelah melewati masa kerja 12 bulan berturut-turut.

Sedangkan, untuk karyawan dengan masa kerja mulai dari satu bulan berturut-turut makak akan diberlakukan perhitungan proporsional.

Untuk penghitungan proporsional, jumlah masa kerja dibagi 12 bulan lalu dikalikan dengan upah 1 bulan yang diterima.

Cuti

Secara garis besar, hak cuti bagi karyawan kontrak sama dengan karyawan tetap. Hal ini termasuk di dalamnya, cuti tahunan, cuti menikah karyawan kontrak dan semua jenis cuti yang diamanahkan oleh undang-undang.

Untuk cuti tahunan, karyawan kontrak juga berhak mendapatkan cuti 12 hari selama setahun. Syaratnya adalah karyawan tersebut telah bekerja selama satu tahun terus-menerus di perusahaan yang sama.

Saya Mau Coba Gratis Talenta Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Talenta Sekarang!

 

Artinya, karyawan yang belum memenuhi minimal masa kerja belum berhak menerima cuti tahunan, baik karyawan kontrak maupun karyawan tetap.

Jumlah cuti tahunan sebanyak 12 hari adalah ketentuan minimal, jika perusahaan memiliki ketentuan lain maka bisa dituangkan dalam perjanjian kerja.

Baca juga: Serba-serbi Karyawan Kontrak dan Perjanjian Kerja

Lama Cuti Menikah Karyawan Kontrak

Cuti menikah dalam pengupahan tidak termasuk dalam hak istirahat namun tetap dimasukkan sebagai kondisi tidak kerja yang tetap mendapatkan upah.

Hal ini sesuai dengan pasal 93 ayat 2, yang menyebutkan menikah merupakan salah satu alasan yang menyebabkan karyawan tidak masuk kerja atau tidak bisa melaksanakan pekerjaannya. Namun begitu, pengusaha tetap wajib membayarkan upahnya.

Akibatnya, cuti menikah tidak bisa memotong hak cuti tahunan yang banyaknya minimal 12 hari dalam satu tahun.

Mengingat tidak ada perbedaan dalam pemberian hak cuti menikah karyawan kontrak dan tetap maka berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan lamanya cuti menikah adalah 3 (hari).

Dengan asumsi, karyawan menggunakannya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pernikahan, 1 (satu) hari pelaksanaan, dan 1 (satu) hari lagi sesudah pelaksanaan.

Namun demikian, di lapangan yang sering kita temukan adalah karyawan menggabungkan cuti menikah dengan cuti tahunan. Dalam hal ini, HR baiknya menentukan batasan jumlah maksimal hari yang bisa diambil dalam sekali cuti, apalagi ketika cuti diambil berturut-turut.

Penting juga menjadi catatan bahwa 3 (tiga) hari cuti menikah adalah jumlah minimal yang disyaratkan oleh undang-undang. Jika perusahaan memiliki kebijakan cuti menikah yang lebih panjang tentu hal ini juga mungkin dan diperbolehkan.

Cuti menikah termasuk dalam cuti yang digaji. Mengutip dari pasal 93 UU Ketenagakerjaan:

  1. Upah atau gaji karyawan tidak dibayarkan perusahaan, ketika pekerja atau karyawan tidak melakukan pekerjaanya
  2. Ketentuan yang dimaksudkan dalam ayat (1) tidak berlaku dan perusahaan wajib membayarkan upah apabila pekerja atau buruh tersebut tidak masuk kerja karena pekerja atau buruh tersebut menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptis anak, ketika istrinya sedang melahirkan atau keguguran, suami istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga yang hidup dalam satu rumah dengannya meninggal dunia.

Jika perusahaan memiliki kebijakan dan aturannya sendiri, biasanya hal ini akan disebutkan dengan jelas dalam perjanjian kerja yang ditandatangani baik oleh pekerja maupun pemberi kerja.

Lebih Mudah Mengatur Prosedur Cuti Menikah Karyawan Kontrak dengan HRIS Talenta by Mekari

Beberapa perusahaan masih menggunakan metode manual seperti menulis dan mengumpulkan formulir pengajuan cuti.

Tentu jika perusahaan masih menggunakan metode ini juga tidak ada salahnya. Namun, proses pengajuan cuti tidak berhenti hanya pada saat pembuatan surat cuti dan pengumpulan oleh karyawan.

Penghitungan hari cuti, termasuk cuti menikah karyawan kontrak juga mempengaruhi perhitungan gaji dan benefit lain.

Oleh karena itu, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk memudahkan proses ini adalah dengan menggunakan sistem HRIS yang memfasilitasi pengajuan cuti secara online dan sudah terintegrasi dengan sistem payroll.

Prosedur pengajuan cuti menikah karyawan kontrak bisa diajukan melalui fitur Employee Self-Service (ESS) seperti yang ada di Talenta by Mekari.

Dengan menggunakan aplikasi ini, karyawan bisa mengajukan cuti menikah dan diajukan dari mana saja cukup dari handphone atau perangkat lain yang tersambung dengan internet.

Untuk alur approval cuti pun, bisa disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

Saya Mau Coba Gratis Talenta Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Talenta Sekarang!

 

Sistem Employee Self-Service memang mempermudah dan membuat proses pengajuan cuti lebih transparan, namun tidak berarti memotong jalur persetujuan yang berlaku di perusahaan.

Fitur ESS ini membuat karyawan dapat mengurus berbagai keperluan administrasi mereka yang lain secara mandiri, tidak hanya cuti.

Jika Anda tertarik untuk mencoba beragam fitur yang ditawarkan Talenta, silakan daftarkan perusahaan Anda di sini, untuk mendapatkan demo gratis bersama tim dari Talenta by Mekari.


PUBLISHED27 Oct 2021
Jordhi Farhansyah
Jordhi Farhansyah