- Komisi dapat dikenakan PPh 21 dengan mekanisme berbeda tergantung status penerimanya, baik Pegawai Tetap maupun Bukan Pegawai.
- Cara menghitung PPh 21 komisi adalah menentukan penghasilan bruto, DPP, lalu menerapkan tarif sesuai ketentuan PPh 21 yang berlaku.
Komisi sering menjadi bagian dari skema penghasilan sales, agen, tenaga pemasaran, atau pihak lain yang menerima imbalan berdasarkan pencapaian tertentu.
Bagi perusahaan yang mengelola penggajian di banyak cabang atau unit bisnis, penghitungan PPh 21 atas komisi perlu memperhatikan status penerima penghasilan dan karakter pembayarannya, karena perlakuan pajaknya bisa berbeda dari penghasilan pegawai tetap pada umumnya.
Kesalahan mengklasifikasikan penerima atau menghitung dasar pengenaan pajak dapat menyebabkan potongan pajak tidak sesuai.
Tantangan ini terasa lebih nyata ketika komisi diberikan kepada dua kategori penerima sekaligus dalam satu perusahaan, misalnya tim sales internal yang berstatus pegawai tetap dan mitra atau agen lepas yang menjual produk secara independen.
Kedua kategori ini terlihat mirip dari sisi bisnis karena sama-sama menerima komisi atas hasil penjualan, tetapi dari sisi perpajakan, keduanya harus dihitung dengan formula yang berbeda.
Jika tidak diperlakukan secara terpisah sejak awal, proses payroll dan pelaporan pajak berisiko menghasilkan angka yang tidak sesuai ketentuan.
Artikel ini akan membahas siapa yang dikenakan PPh 21 atas komisi, rumus dan langkah penghitungannya, contoh kasus, hingga bagaimana perusahaan dapat mengelola perhitungan ini secara lebih terstruktur.
Apakah Komisi Dikenakan PPh 21?
Jawabannya, ya. Komisi dapat menjadi objek pemotongan PPh 21, tergantung siapa penerimanya dan dalam hubungan apa komisi tersebut diberikan.
PMK 168/2023 memasukkan honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa orang pribadi ke dalam kategori penghasilan yang dapat dipotong PPh 21.
Namun, perlakuan pemotongannya tidak seragam. Poin krusial yang sering terlewat adalah membedakan apakah komisi diterima oleh pihak yang berstatus bukan pegawai atau oleh pegawai tetap yang menerima komisi sebagai bagian dari skema kompensasinya.
Komisi yang Diterima Bukan Pegawai
Kategori ini mencakup pihak-pihak seperti:
- agen;
- sales freelance;
- tenaga pemasaran independen;
- tenaga ahli tertentu;
- pihak lain yang memberikan jasa secara independen tanpa hubungan kerja tetap.
Untuk kategori Bukan Pegawai, PMK 168/2023 menetapkan dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima.
Komisi yang Diterima Pegawai Tetap
Jika komisi merupakan bagian dari penghasilan pegawai tetap karena adanya hubungan kerja, jangan langsung menggunakan formula Bukan Pegawai.
Komisi dalam konteks ini perlu diperlakukan sebagai bagian dari penghasilan pegawai, mengikuti ketentuan PPh 21 pegawai tetap secara umum.
Sebagai gambaran, seorang sales employee menerima gaji Rp8 juta ditambah komisi Rp5 juta pada bulan tertentu. Komisi tersebut masuk ke penghasilan bruto pegawai, bukan otomatis diperlakukan sebagai pembayaran kepada Bukan Pegawai.
Aturan PPh 21 Komisi yang Berlaku
Penghitungan PPh 21 atas komisi mengacu pada beberapa ketentuan perpajakan berikut:
- PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Aturan ini mengatur petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, termasuk komisi di dalamnya.
- UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya ketentuan PPh orang pribadi dan tarif Pasal 17.
- PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, beserta perubahannya, untuk ketentuan administrasi perpajakan termasuk pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak.
Dalam praktiknya, perusahaan perlu menggunakan ketentuan tersebut secara bersamaan. PMK 168/2023 menjadi acuan utama untuk menentukan mekanisme penghitungan PPh 21 atas komisi berdasarkan status penerimanya, sedangkan ketentuan dalam UU PPh dan aturan administrasi perpajakan menjadi dasar untuk tarif serta pelaksanaan kewajiban perpajakannya.
Cara Menghitung PPh 21 Komisi untuk Bukan Pegawai
Untuk Bukan Pegawai, penghitungan PPh 21 atas komisi dilakukan dengan menentukan penghasilan bruto, menghitung 50% dari penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajak (DPP), lalu menerapkan tarif Pasal 17 sesuai lapisan penghasilan.
Berikut detail langkah-langkahnya:
1. Tentukan Penghasilan Bruto Komisi
Tentukan terlebih dahulu jumlah komisi yang dibayarkan kepada penerima Bukan Pegawai. Nilai komisi tersebut menjadi penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung DPP PPh 21.
Contoh:
Seorang sales agent menerima komisi sebesar Rp10.000.000 dari perusahaan.
2. Hitung Dasar Pengenaan Pajak
Untuk Bukan Pegawai, dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 ditetapkan sebesar 50% dari penghasilan bruto.
Artinya, setelah mengetahui nilai komisi bruto, kalikan jumlah tersebut dengan 50% untuk mendapatkan DPP.
Contoh:
Jika penghasilan bruto dari komisi sebesar Rp10.000.000, maka:
DPP = 50% × Rp10.000.000 = Rp5.000.000
Baca Juga: Dasar Pengenaan Pajak PPh 21, Begini Penjelasannya
3. Terapkan Tarif Pasal 17
Setelah DPP diketahui, terapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (pajak progresif) sesuai lapisan penghasilan kena pajak.
– Sampai dengan Rp60 juta: 5%
– Di atas Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta: 15%
– Di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta: 25%
– Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar: 30%
– Di atas Rp5 miliar: 35%
Contoh:
DPP dari komisi sebesar Rp10.000.000 adalah Rp5.000.000. Karena jumlah tersebut masih berada pada lapisan pertama, tarif yang digunakan adalah 5%.
Tarif PPh 21 = 5%
4. Hitung PPh 21 Terutang
Setelah DPP dan tarif diketahui, hitung PPh 21 dengan mengalikan DPP dengan tarif Pasal 17 yang berlaku.
Hasil perhitungan ini merupakan jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan dari komisi yang dibayarkan kepada Bukan Pegawai.
Contoh:
DPP = Rp5.000.000
Tarif Pasal 17 = 5%
PPh 21 = Rp5.000.000 × 5% = Rp250.000
Cara Menghitung PPh 21 Komisi untuk Pegawai Tetap
Berbeda dengan Bukan Pegawai, komisi milik pegawai tetap dihitung melalui mekanisme yang terintegrasi dengan penghasilan bulanannya.
1. Gabungkan Komisi dengan Penghasilan Bruto Pegawai
Untuk pegawai tetap, komisi yang dibayarkan sebagai bagian dari hubungan kerja digabungkan dengan penghasilan lain yang diterima pada masa pajak tersebut.
Dengan begitu, komisi tidak dihitung menggunakan formula khusus Bukan Pegawai, tetapi menjadi bagian dari penghasilan bruto pegawai dalam penghitungan PPh 21.
Contoh:
Seorang sales employee menerima pada bulan berjalan:
- Gaji = Rp10.000.000
- Tunjangan = Rp2.000.000
- Komisi = Rp5.000.000
Maka:
Penghasilan bruto = Rp10.000.000 + Rp2.000.000 + Rp5.000.000 = Rp17.000.000
2. Tentukan Penghasilan Bruto pada Masa Pajak
Setelah komisi digabungkan dengan penghasilan lainnya, hitung total penghasilan bruto yang diterima pegawai pada masa pajak ketika komisi dibayarkan.
Nilai bruto inilah yang menjadi dasar untuk menerapkan tarif efektif bulanan (TER) pada masa pajak selain masa pajak terakhir.
Contoh:
Seorang sales employee menerima pada bulan berjalan:
- Gaji = Rp10.000.000
- Tunjangan = Rp2.000.000
- Komisi = Rp5.000.000
Maka:
Penghasilan bruto = Rp17.000.000
Nilai Rp17.000.000 tersebut yang digunakan dalam penghitungan PPh 21 bulan berjalan dengan TER sesuai kategori PTKP pegawai.
3. Hitung PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
Untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, PPh 21 pegawai tetap dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto pada bulan tersebut dengan TER bulanan.
Besaran TER ditentukan berdasarkan kategori PTKP dan jumlah penghasilan bruto bulanan, sehingga tarif yang digunakan dapat berbeda untuk setiap pegawai.
Contoh:
Dari perhitungan sebelumnya, penghasilan bruto pegawai pada bulan berjalan adalah Rp17.000.000. Misalnya pegawai tersebut masuk TER Kategori A dan berdasarkan tabel TER, penghasilan bruto Rp17.000.000 dikenakan tarif 8%.
Maka:
PPh 21 = Rp17.000.000 × 8% = Rp1.360.000
Baca Juga: Perhitungan PPh 21 Terbaru dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
4. Hitung PPh 21 pada Masa Pajak Terakhir
Pada masa pajak terakhir, penghitungan PPh 21 pegawai tetap dilakukan secara tahunan, bukan lagi dengan langsung menerapkan TER bulanan.
PPh 21 terutang dihitung menggunakan tarif Pasal 17 atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun, kemudian dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong pada masa pajak sebelumnya.
Contoh:
Misalnya setelah menghitung seluruh penghasilan selama satu tahun, diperoleh:
- PPh 21 terutang setahun = Rp18.000.000
- PPh 21 yang telah dipotong Januari–November = Rp15.000.000
Maka PPh 21 yang masih harus dipotong pada masa pajak terakhir:
Rp18.000.000 − Rp15.000.000 = Rp3.000.000
Jadi, perusahaan memotong Rp3.000.000 sebagai PPh 21 pada masa pajak teraakhir.
Contoh Perhitungan PPh 21 Komisi untuk Berbagai Kasus
Bagian ini membahas simulasi penghitungan untuk dua skenario yang paling sering ditemui di lapangan.
Contoh 1: Komisi Rp10 Juta untuk Bukan Pegawai
Seorang sales agent yang berstatus Bukan Pegawai menerima komisi sebesar Rp10.000.000 dalam satu transaksi, dan telah memiliki NPWP.
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Penghasilan bruto (komisi) | Rp10.000.000 |
| DPP (50% × penghasilan bruto) | Rp5.000.000 |
| Tarif Pasal 17 lapisan pertama | 5% |
| PPh 21 terutang | Rp250.000 |
| Komisi bersih diterima | Rp9.750.000 |
Perhitungannya sebagai berikut:
DPP = 50% × Rp10.000.000 = Rp5.000.000
PPh 21 = 5% × Rp5.000.000 = Rp250.000
Dengan demikian, sales agent tersebut menerima komisi bersih sebesar Rp10.000.000 − Rp250.000 = Rp9.750.000.
Contoh 2: Sales Employee Menerima Gaji dan Komisi
Berbeda dengan Contoh 1, kasus ini melibatkan pegawai tetap yang menerima gaji sekaligus komisi dalam bulan yang sama.
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Gaji | Rp10.000.000 |
| Komisi | Rp5.000.000 |
| Total penghasilan bruto | Rp15.000.000 |
Karena berstatus pegawai tetap, komisi ini tidak diperlakukan sebagai penghasilan Bukan Pegawai. Nilainya digabungkan dengan gaji, lalu dikalikan dengan TER bulanan sesuai kategori PTKP pegawai yang bersangkutan.
Sebagai ilustrasi, jika TER bulanan yang berlaku untuk kategori PTKP pegawai tersebut adalah 10%, maka PPh 21 bulan berjalan adalah 10% × Rp15.000.000 = Rp1.500.000.
Skema seperti ini sangat relevan bagi perusahaan yang menerapkan struktur gaji tetap ditambah insentif atau komisi variabel, karena komisi tidak dapat dipisah begitu saja dari perhitungan PPh 21 bulanan pegawai.
Baca Juga: Cara Menghitung Insentif Sales: Rumus, Metode, & Contoh Perhitungan
Perbedaan PPh 21 Komisi Pegawai dan Bukan Pegawai
Agar lebih mudah dipahami, berikut perbandingan singkat antara kedua skema tersebut.
| Aspek | Pegawai Tetap | Bukan Pegawai |
|---|---|---|
| Hubungan dengan perusahaan | Memiliki hubungan kerja dengan perusahaan dan menerima penghasilan sebagai pegawai. | Memberikan pekerjaan atau jasa secara independen tanpa hubungan kerja sebagai pegawai. |
| Contoh penerima komisi | Sales employee yang menerima gaji tetap dan komisi berdasarkan pencapaian penjualan. | Sales agent, agen pemasaran, atau tenaga pemasaran independen yang menerima imbalan berdasarkan jasa atau hasil penjualan. |
| Perlakuan komisi | Komisi menjadi bagian dari penghasilan pegawai dan diperhitungkan bersama komponen penghasilan lainnya. | Komisi merupakan imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. |
| Dasar penghitungan | Mengikuti mekanisme PPh 21 Pegawai Tetap berdasarkan penghasilan bruto dan ketentuan TER atau penghitungan tahunan pada masa pajak terakhir. | DPP ditetapkan sebesar 50% dari penghasilan bruto. |
| Tarif PPh 21 | Untuk masa pajak selain masa pajak terakhir menggunakan TER bulanan, sedangkan masa pajak terakhir menggunakan tarif Pasal 17 atas PKP setahun. | Menggunakan tarif Pasal 17 atas DPP sebesar 50% dari penghasilan bruto. |
| Contoh alur penghitungan | Gaji + tunjangan + komisi → penghasilan bruto → TER bulanan → PPh 21. | Komisi bruto → 50% × komisi bruto → tarif Pasal 17 → PPh 21. |
| Pengelolaan payroll | Diproses bersama komponen penghasilan pegawai dalam payroll. | Perlu diklasifikasikan dan dicatat sesuai status penerima serta dasar pembayaran sebelum dilakukan pemotongan PPh 21. |
Perbedaan ini yang membuat klasifikasi status penerima komisi menjadi langkah paling menentukan sebelum masuk ke tahap penghitungan.
Ketika satu perusahaan memiliki kedua jenis penerima sekaligus, misalnya tim sales internal di kantor pusat dan jaringan agen di berbagai wilayah, tabel di atas bisa menjadi acuan cepat sebelum data masuk ke sistem payroll.
Faktor yang Perlu Diperhatikan Saat Menghitung PPh 21 Komisi
Selain rumus dasar, ada beberapa faktor operasional yang perlu diperhatikan tim payroll, terutama ketika volume transaksi komisi cukup besar dan tersebar di banyak unit kerja.
Faktor-faktor ini yang biasanya membedakan perusahaan dengan proses payroll komisi yang rapi dan perusahaan yang masih sering menghadapi selisih perhitungan setiap periode.
1. Status Hubungan dengan Penerima
Pastikan terlebih dahulu apakah penerima komisi berstatus:
- pegawai tetap;
- pegawai tidak tetap;
- bukan pegawai;
- atau pihak lain yang memiliki perlakuan pajak berbeda.
2. Frekuensi Pembayaran Komisi
Perhatikan pula pola pembayarannya, apakah bersifat monthly commission, quarterly commission, annual commission, atau one-off commission.
Frekuensi ini memengaruhi bagaimana komisi digabungkan dengan penghasilan pada periode tertentu, terutama untuk pegawai tetap yang menggunakan mekanisme TER bulanan.
3. Besaran dan Struktur Komisi
Payroll juga perlu mengetahui struktur komisi yang diterapkan, misalnya fixed commission, percentage-based commission, tiered commission, target-based incentive, atau sales achievement bonus.
Struktur yang berbeda dapat memengaruhi cara pencatatan komisi sebelum masuk ke tahap penghitungan pajak.
4. Pastikan Data dan Identitas Perpajakan Penerima Lengkap
Kelengkapan data seperti NPWP, status PTKP, dan status hubungan kerja menjadi hal penting untuk administrasi perpajakan dan payroll.
Data yang tidak lengkap berpotensi menyebabkan tarif yang diterapkan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Dokumentasi Perhitungan
Perusahaan perlu memiliki audit trail yang jelas dari setiap tahap, mulai dari:
Commission calculation → approval → payroll input → tax calculation → withholding → reporting
Dokumentasi ini membantu proses penelusuran ketika terjadi pertanyaan atau koreksi di kemudian hari, baik dari karyawan yang mempertanyakan nominal potongan pajaknya maupun dari proses audit internal dan eksternal.
Tanpa audit trail yang jelas, tim payroll sering kali kesulitan menjelaskan mengapa nominal PPh 21 pada satu periode berbeda dari periode sebelumnya, terutama jika terdapat perubahan formula komisi atau status penerima di tengah tahun berjalan.
Kesalahan Umum dalam Menghitung PPh 21 Komisi
Meski rumusnya terlihat sederhana, praktiknya sering menimbulkan kesalahan berikut, terutama pada perusahaan yang mengelola komisi dalam volume besar dan lintas cabang.
1. Menganggap Semua Komisi Menggunakan TER
TER hanya berlaku untuk pegawai tetap pada masa pajak selain masa pajak terakhir. Menerapkannya secara pukul rata ke semua penerima komisi, termasuk Bukan Pegawai, adalah kesalahan yang cukup sering terjadi.
2. Langsung Mengalikan Komisi dengan Tarif 5%
Sebagian orang langsung mengalikan nilai komisi dengan tarif 5% tanpa menghitung DPP terlebih dahulu.
Padahal untuk Bukan Pegawai, tarif Pasal 17 dikenakan atas 50% dari penghasilan bruto, bukan atas nilai komisi secara utuh.
3. Menghitung Komisi Secara Manual Tanpa Memperhatikan Pembayaran Sebelumnya
Risiko ini semakin besar ketika perusahaan membayar komisi secara quarterly atau menggunakan skema variable compensation yang kompleks, sehingga rawan terjadi duplikasi atau selisih perhitungan.
5. Tidak Melakukan Rekonsiliasi Payroll dan Tax
Kesalahan lain yang cukup umum adalah tidak melakukan pengecekan ulang di sepanjang alur berikut:
Commission sheet → payroll → tax withholding → tax reporting
Tanpa rekonsiliasi, selisih kecil pada satu tahap dapat terbawa hingga ke pelaporan pajak.
Semakin banyak cabang atau unit bisnis yang mengelola skema komisinya sendiri-sendiri, semakin besar pula peluang munculnya selisih semacam ini apabila tidak ada satu proses rekonsiliasi terpusat yang memantau seluruh alur tersebut.
Best Practice Perhitungan PPh 21 Komisi di Perusahaan dengan Banyak Karyawan
Untuk perusahaan yang mengelola komisi dalam jumlah besar dan lintas cabang, beberapa praktik berikut dapat membantu proses penghitungan berjalan lebih rapi.
Praktik-praktik ini juga membantu memastikan bahwa perhitungan PPh 21 komisi tetap konsisten meski skema kompensasi terus berkembang mengikuti kebutuhan bisnis.
1. Pastikan Perhitungan Komisi Terverifikasi sebelum Masuk Payroll
Pastikan nilai komisi telah dihitung dan divalidasi berdasarkan skema kompensasi yang berlaku sebelum dimasukkan ke payroll.
Dengan begitu, tim payroll dapat menggunakan nilai komisi yang sudah terverifikasi sebagai bagian dari penghasilan bruto dalam penghitungan PPh 21.
2. Gunakan Data Payroll sebagai Single Source of Truth
Pastikan data yang digunakan untuk menghitung komisi, payroll, dan PPh 21 berasal dari sumber yang konsisten, mengikuti alur:
Employee Data → Compensation → Commission → Payroll → Tax → Payslip
Pendekatan ini membantu mengurangi perbedaan data antartim HR, payroll, finance, dan tax, terutama ketika perusahaan memiliki banyak karyawan atau beberapa skema kompensasi sekaligus.
3. Standarkan Formula dan Proses Penghitungan
Dokumentasikan formula, komponen penghasilan, serta aturan yang digunakan dalam menghitung komisi dan PPh 21. Standarisasi ini dapat mencakup:
- formula perhitungan komisi;
- kategori penerima penghasilan;
- komponen penghasilan bruto;
- metode penghitungan PPh 21;
- jadwal pembayaran;
- proses approval dan koreksi.
Dengan begitu, penghitungan tidak lagi bergantung pada spreadsheet atau interpretasi masing-masing payroll specialist.
4. Automasi Perhitungan dan Rekonsiliasi Payroll
Automasi dapat membantu mengurangi human error pada proses yang berulang, terutama ketika volume transaksi komisi cukup besar setiap periode. Proses yang dapat diotomatisasi meliputi:
- commission calculation;
- tax calculation;
- payroll integration;
- approval workflow;
- payroll reconciliation;
- reporting;
- audit trail.
Dengan automasi ini, tim payroll juga dapat lebih cepat mengidentifikasi selisih antara komisi yang seharusnya dibayarkan, nilai yang masuk payroll, dan PPh 21 yang dipotong.
5. Gunakan Managed Payroll untuk Menangani Proses Payroll yang Kompleks
Ketika volume payroll, skema komisi, dan kebutuhan compliance semakin kompleks, perusahaan dapat mempertimbangkan managed payroll untuk mengelola proses payroll secara lebih terstruktur.
Dengan layanan payroll outsourcing dari Mekari Talenta, proses seperti pengolahan data payroll, perhitungan penghasilan dan pajak, rekonsiliasi, hingga administrasi payroll dapat ditangani dengan dukungan tim payroll khusus.
Pendekatan ini membantu tim HR mengurangi pekerjaan administratif dan memusatkan perhatian pada fungsi yang lebih strategis, sekaligus menjaga proses payroll tetap konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagi perusahaan yang mengelola komisi dari banyak cabang, tim sales internal, maupun jaringan mitra sekaligus, dukungan tim payroll khusus ini dapat menjadi penopang yang meringankan beban rekonsiliasi setiap periode.
Jika perusahaan Anda ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana solusi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan penghitungan komisi dan PPh 21 di perusahaan Anda, silakan hubungi tim Payroll Service kami untuk konsultasi lebih lanjut.
