Bingung Gaji Kena Potong Biaya Jabatan 5% di PPh 21, Ini Aturannya

Bingung Gaji Kena Potong Biaya Jabatan 5% di PPh 21, Ini Aturannya

Pernah melihat slip gaji karyawan yang telah dipotong PPh 21? Mengapa penghasilan bruto yang Anda terima selalu dipotong sebesar 5% untuk biaya jabatan?

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.

Ya, biaya jabatan ternyata sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pajak Penghasilan. Rinciannya terdapat dalam Pasal 21 ayat (3) UU PPh yang mengatur penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong PPh 21 setiap bulan adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

Baca juga: Siap-siap Lapor SPT, Kenali Dulu Apa Itu PPh 21 dan Cara Menghitungnya

Sementara itu, dasar dikenakannya biaya jabatan sebesar 5% diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.03/2008. Di dalam PMK itu dijelaskan bahwa biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan. 

Secara umum dijelaskan biaya jabatan dalam PPh 21 adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan pegawai tetap. Biaya Jabatan tetap dapat dikurangkan (deductible), terlepas dari apakah pegawai mempunyai jabatan ataupun tidak.

Mengenal Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Cara Menghitung Biaya Jabatan di PPh 21:

Contoh 1:

Anwar merupakan karyawan tetap dengan status lajang di PT Gundala Putra Petir dengan gaji sebesar Rp 6.000.000 per bulan. Untuk mendapatkan penghasilan bersih atau neto, gaji Anwar harus dikurangkan biaya jabatan sebesar 5% yaitu Rp 300.000 (5% x Rp 6.000.000).

Contoh 2:

Apabila Anwar dengan status yang sama mendapatkan gaji Rp 11.000.000 per bulan, berapa biaya jabatan yang dia harus bayar?

Biaya jabatan yang ditanggung Anwar adalah Rp 500.000. Alasannya biaya jabatan  yang diterima Anwar tidak dihitung berdasarkan rumus 5% × Rp 11.000.000, karena hasilnya Rp 550.000, lebih besar dari Rp 500.000 sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Cara Menghitung PPh 21:

Pertama:

Hitung Penghasilan Neto: Pendapatan Bruto – Biaya Jabatan =

Rp 6.000.000 – (5% x 6.000.000) = Rp 5.700.000

Kedua:

Hitung Penghasilan Neto Setahun            

12 x Rp 5.700.000 = Rp 68.400.000

Ketiga:

Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): Penghasilan Neto Setahun –                      Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) TK/0

Rp 68.400.000 – Rp 54.000.000 = Rp 14.400.000

Keempat:

Hitung PPh 21 Terutang Setahun:

5% x Rp 14.400.000 = Rp 720.000

Kelima:

Hitung PPh 21 Terutang Sebulan:

Rp 720.000 : 12 = Rp 60.000

Itulah beberapa hal terkait dengan biaya jabatan dalam perhitungan PPh 21. Mau lebih praktis? Anda bisa memanfaatkan software payroll atau software HR yang dilengkapi dengan perhitungan PPh 21 sesuai kebijakan perusahaan Anda.

Talenta merupakan salah satu software HR yang bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin menghitung penggajian secara tepat waktu dan dengan perhitungan yang akurat. Sehingga, Anda tidak perlu lagi menghitung komponen dalam PPh 21 secara manual. Tunggu apalagi? Ajukan demo Talenta sekarang!


PUBLISHED06 Feb 2020
Wiji Nurhayat
Wiji Nurhayat