Insight Talenta

Penting! Inilah Prosedur PHK Karyawan yang Sebaiknya Dipatuhi

Penting! Inilah Prosedur PHK Karyawan yang Sebaiknya Dipatuhi

Hubungan antara perusahaan dan karyawan tidak selalu berjalan mulus. Risiko PHK selalu ada kapan saja dan di mana saja dengan alasan apa saja. Kondisi ini tentu adalah hal yang paling tidak diinginkan baik dari sisi karyawan maupun perusahaan. PHK adalah jalan akhir yang harus ditempuh untuk menghindari terbuangnya waktu dan aset perusahaan.  

Memberhentikan seseorang dengan alasan apapun memang tidak pernah menyenangkan. Hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan terjadi karena kesepakatan. Ketika hubungan kerja ini berakhir harus berdasarkan kesepakatan pula. Biasanya perselisihan PHK muncul karena tidak terjadi kesepakatan di antara keduanya. Untuk mencegahnya, ada beberapa prosedur PHK yang harus dipenuhi. 

1. Prosedur PHK

Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK sejatinya memiliki prosedur yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Proses PHK juga harus berdasarkan etika atau golden rules dan juga dilakukan dengan komunikasi dua arah. Bagaimana prosedur yang harus dilalui perusahaan dalam melakukan PHK?

a. Tahap Pertama: Musyawarah

Ketika terjadi PHK, prosedur pertama kali yang harus ditempuh adalah dengan melakukan musyawarah oleh kedua belah pihak,  yaitu pihak karyawan dan perusahaan. Musyawarah ini bertujuan untuk mendapatkan pemufakatan yang dikenal dengan istilah bipartit. Melalui musyawarah ini, kedua belah pihak melakukan pembicaraan untuk menemukan solusi terbaik untuk perusahaan maupun karyawan.

b. Tahap Kedua: Media dengan Disnaker

Jika ternyata dalam permasalah yang terjadi tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, maka bantuan tenaga dinas tenaga kerja (disnaker) setempat diperlukan. Tujuannya adalah untuk menemukan cara penyelesaian apakah melalui mediasi atau rekonsiliasi. 

c. Tahap Ketiga: Mediasi Hukum

Ketika pada tahap bantuan Disnaker tidak mampu menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak, maka upaya hukum bisa dilakukan hingga pengadilan. Jika memang pada hasil akhir PHK tetap dilaksanakan, maka diajukan dengan melakukan permohonan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lembaga ini biasa disebut dengan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), disertai dengan alasan kenapa PHK dilakukan.

d. Tahap Ke-empat: Perjanjian Bersama

Jika ternyata dalam proses musyawarah di tingkat bipartit telah mencapai suatu kesepakatan maka hal ini sebaiknya dituangkan dalam Perjanjian Bersama. Di dalam surat perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan didaftarkan ke PHI setempat. Hal yang sama juga perlu dilakukan jika ada kesepakatan pada tingkat mediasi dan konsiliasi dengan bantuan Disnaker. 

e. Tahap Ke-lima: Memberikan Uang Pesangon

Jika terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib memberikan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja yang seharusnya diterima oleh karyawan. Aturan tentang pemberian pesangon dan uang penghargaan telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 2 dan Pasal 3. 

2. Kompensasi untuk Karyawan yang Terkena PHK

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjelaskan alasan PHK karyawan serta kompensasi yang akan diterima oleh karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur PHK harus berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. 

Kasus PHK terjadi biasanya dimulai dari pihak perusahaan. Sebenarnya, karyawan pun juga boleh mengajukan PHK jika perusahaan yang bersangkutan melakukan sejumlah pelanggaran. Misalnya saka tindakan penghinaan secara kasar, penganiayaan, ancaman hingga pembayaran upah yang tidak tepat selama tiga bulan berturut-turut. 

Perusahaan sebaiknya mengetahui tahapan PHK karyawan yang tepat, termasuk juga berkaitan dengan kompensasi karyawan. Harapannya, ketika semua sudah berjalan sesuai prosedur maka tidak akan ada masalah di kemudian hari. Perlu diketahui bahwa ada aturan pemberian kompensasi PHK dijelaskan secara detail. Misalnya karyawan yang mendapatkan PHK karena perusahaan tutup karena merugi atau perusahaan tutup karena tidak merugi.

Tidak semua proses PHK akan memberikan pesangon atau kompensasi bagi karyawan yang bersangkutan. Misalnya saja PHK karena pengunduran diri dari karyawan yang bersangkutan.

3. Pentingnya Dokumen Pendukung dalam Prosedur PHK

Dalam menyiapkan proses atau tahapan PHK karyawan, sebaiknya perusahaan memiliki dokumen atau data pendukung. Dokumen tersebut berisi tentang faktor alasan atau penyebab perlunya melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan. Misalnya bentuk pelanggaran seperti apa yang sudah dilakukan karyawan, atau apakah karyawan yang bersangkutan mendapatkan surat peringatan. Dan beberapa dokumen lain yang memang berkaitan dengan prosedur pemutusan hubungan kerja. 

Sebelum pada akhirnya perusahaan harus melakukan kebijakan PHK, Anda dapat mencoba melakukan pengelolaan SDM dengan bantuan software HR. Talenta adalah salah satu software HR terbaik di Indonesia. Dengan software Talenta, Anda dapat mengetahui data tentang kinerja karyawan yang dilihat dari total kehadiran, lembur, ketepatan waktu, dan jumlah cuti yang diajukan. Sehingga alasan PHK dapat diperkuat dengan adanya data kinerja karyawan yang kurang baik. Terlebih jika Anda perlu memilih karyawan mana yang harus di PHK dan mana yang tidak, jangan sampai pemilihan tersebut berdasar atas kesubjektivan Anda saja.

Dapatkan informasi produk Talenta di website Talenta atau isi formulir berikut ini untuk mencoba demo Talenta secara gratis. 


PUBLISHED05 May 2020
Risna
Risna