Penting! Inilah Aturan Mempekerjakan Pekerja Harian Lepas

Aturan mempekerjakan freelance buruh tenaga pekerja harian lepas adalah seperti yang diatur oleh pemerintah berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Disini Insight Talenta akan mengulasnya

Dengan berbagai pertimbangan, ternyata tidak semua perusahaan harus mempekerjakan karyawan secara full time.

Karena alasan tertentu, perusahaan boleh mempekerjakan tenaga harian lepas dengan aturan tertentu.

Saya Mau Coba Gratis Talenta Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Talenta Sekarang!

Misalnya saja karena volume pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan berubah-ubah membuat tugas tersebut lebih cocok diselesaikan buruh harian lepas.

Alasan fleksibilitas pekerja juga bisa menjadi pertimbangan perusahaan karena dapat menghubungi mereka kapan saja ketika dibutuhkan.

Saat ini, status tenaga harian lepas cukup populer karena dirasa memberikan peluang yang besar untuk berkembang dibandingkan pekerja tetap atau full time.

Pekerja harian lepas atau yang biasa disebut freelancer tidak terikat kontrak jabatan dengan perusahaan mana pun.

Kondisi ini membuka kesempatan lebih luas lagi untuk mengembangkan jaringan dan pengetahuan.

Meskipun begitu, mempekerjakan buruh harian lepas tidak bisa sembarangan.

Status tenaga harian lepas telah diatur secara resmi oleh hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Aplikasi attendance management untuk kelola kehadiran karyawan yang lebih efektif

Aturan Mempekerjakan Buruh Tenaga Pekerja Harian Lepas Adalah Seperti Yang Diulas Disini

Ada hak-hak buruh harian lepas yang harus Anda penuhi.

Bagaimana aturannya secara lengkap dan detail?

Simak penjelasannya berikut dibawah ini!

Dasar Aturan Mempekerjakan Buruh Harian

Dasar Aturan Mempekerjakan Pekerja Harian Lepas

 

Baca Juga: Pengertian dan Jenis Kontrak Kerja Karyawan

Status pekerja harian lepas diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No/ KEP-100/Men/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Perjanjian Kerja Harian Lepas juga disebutkan pada Keputusan Menteri No. 100 Tahun 2004 yang merupakan pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan tentang PKWT.

KEPMEN tersebut menjelaskan bahwa buruh harian lepas termasuk bagian PKWT.

Namun, pada prakteknya ada beberapa hal yang tidak menganut aturan PKWT.

Baca Juga : Aturan Mempekerjakan Karyawan Outsourcing bagi Perusahaan

Penghitungan Upah Buruh Harian Adalah Berikut

Upah pekerja harian lepas dapat ditetapkan berdasarkan dua skema, yaitu berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil.

Upah yang dibayarkan berdasarkan waktu ditentukan dari jumlah hari kehadiran karyawan di kantor.

Yang pertama, bagi perusahaan dengan sistem kerja 6 hari seminggu, maka upah bulanan dibagi 25.

Yang kedua, bagi perusahaan dengan sistem kerja 5 hari seminggu, maka upah bulanan dibagi 21.

Untuk skema upah berdasarkan hasil, maka besarnya upah yang diterima oleh pekerja harian lepas tergantung pada volume pekerjaan yang telah diselesaikan pada satu hari.

Dasar penetapan upah harian tergantung pada kebijakan perusahaan, bisa jadi setiap perusahaan memiliki nilai upah yang berbeda.

Tidak hanya volume pekerjaan, kehadiran karyawan juga bisa menjadi pertimbangan dalam besaran upah yang diterima.

Baca Juga: Seputar Laporan Absensi yang Harus Anda Ketahui

Batas Waktu Kerja Buruh Tenaga Harian Adalah Berikut

Mempekerjakan pekerja harian lepas tidak bisa dilakukan secara terus-menerus.

Terdapat batas waktu yang mengatur, yaitu maksimal 21 hari dalam satu bulan.

Jika pelaksanaannya 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, maka status pekerja berubah menjadi karyawan tetap.

Jadi, pastikan bahwa perusahaan Anda tidak mempekerjakan pekerja harian lepas melebihi ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Tentang Aturan Payroll Di Indonesia : Penjelasan Terlengkapnya

Penghitungan Pajak Buruh Tenaga Harian Lepas Adalah Berikut

Setiap warga Indonesia yang berpenghasilan akan wajib dikenakan pajak penghasilan.

Namun bagaimana dengan aturan pajak penghasilan buruh harian lepas?

Berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku, pajak penghasilan diberikan pada minimal penghasilan Rp4.500.000 per bulan.

Artinya jika tenaga harian lepas memiliki penghasilan di bawah Rp4.500.000 dalam satu bulan maka dibebaskan dari pembayaran PPh 21.

Pembebasan pajak penghasilan 21 juga berlaku bagi pekerja harian lepas yang berhak atas upah tidak lebih dari Rp300.000 per hari.

Pajak akan kembali berlaku bagi karyawan yang memiliki upah di atas Rp450.000 per hari.

Jika pekerja lepas memiliki penghasilan kumulatif lebih dari Rp4.500.000 per bulan maka jumlahnya akan dikurangkan dari penghasilan kotor.

Baca Juga : Cara Hitung Gaji Karyawan dan Pentingnya Aplikasi Payroll

Itulah tadi aturan mempekerjakan pekerja harian lepas yang sesuai dengan kebijakan resmi pemerintah Indonesia.

Diatas telah dibahas secara lengkap aturan mempekerjakan freelance buruh tenaga pekerja harian lepas adalah seperti yang diatur oleh pemerintah berdasarkan UU Ketenagakerjaan.

Agar prosesnya mudah dan lancar, Anda dapat menggunakan bantuan software HRIS dalam mengatur jam kerja hingga pengupahan pekerja harian lepas.

Talenta adalah software HRD yang dilengkapi dengan fitur absensi online, pengelolaan cuti kerja karyawan, fitur employee benefit, aplikasi absen online, penggajian otomatis, mendukung sistem payroll perusahaan, hingga potongan pajak.

Saya Mau Coba Gratis Talenta Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Talenta Sekarang!

Silakan kunjungi website Talenta untuk mendapatkan informasi lengkap seputar produk-produk unggulan Talenta.

Jangan lewatkan kesempatan untuk mencoba gratis demo Talenta secara langsung dengan isi formulir ini.


PUBLISHED11 Jun 2020
Risna
Risna


Kelola payroll & administrasi HR jadi lebih mudah, siap kembangkan bisnis lebih cepat

Jadwalkan Demo

Jadwalkan Demo

Jadwalkan demo & konsultasi langsung dengan Talenta

Jadwalkan Demo
Coba Demo Interaktif

Coba Demo Interaktif

Eksplorasi fitur Talenta untuk kebutuhan payroll & administrasi HR

Coba Sekarang
WhatsApp Hubungi sales