3 Perbedaan PPh 21 dan PPh 23

3 Perbedaan PPh 21 dan PPh 23

Baik sebagai perusahaan maupun sebagai pribadi, membayar pajak merupakan suatu kewajiban. Hal ini karena pajak merupakan salah satu kontribusi yang harus diberikan oleh warga negara atau badan kepada negaranya. Dengan pembayaran pajak tersebut, suatu negara dapat menyelenggarakan aktivitas pemerintahan, yang meliputi pembangunan infrastruktur, membayar subsidi, serta menggaji para aparatur negara. Terlebih di Indonesia, pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Jadi penting bagi Anda untuk mengetahui perbedaan PPh 21 dan PPh 23.

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai pengelola pajak pusat mendefinisikan pajak sebagai

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.”

Selain pajak pusat, pajak lainnya dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda atau Pemkot) atau yang biasanya disebut dengan pajak daerah. Jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel dan Restauran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sementara itu, pajak pusat sendiri terdiri dari pajak yang digolongkan berdasarkan jenisnya sebagai berikut Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Bawang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

Sebagaimana disebut si atas, salah satu pajak pusat yang harus dibayarkan baik perusahaan maupun perorangan kepada  Direktorat Jenderal Pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan didefinisikan sebagai, “pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.”

Direktorat Jenderal Pajak mengklasifikasikan pajak penghasilan menjadi dua jenis, yaitu 1) PPh 21 dan 2) PPh 23. Adapun keduanya masih berkaitan dengan penghasilan pegawai. Berikut ini adalah penjelasan mengenai PPh 21 dan PPh 23 yang bisa Anda pelajari lebih lanjut untuk mengenali dan mengetahui perbedaan di antara keduanya.

3 Perbedaan PPh 21 dan PPh 23:

1. Pengertian

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dimana penghasian tersebut berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh orang pribadi dalam negeri. Sedangkan PPh 23 adalah pajak atas penghasilan atas modal, atau yang berupa penyerahan jasa, atau hadiah, dan penghargaan.

2. Perbedaan Wajib Pajak

  • Wajib Pajak PPh 21

Wajib Pajak PPh 21 adalah pegawai, mantan pegawai (penerima pesangon), pensiun, penerima tunjangan dan jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak lainnya kategori bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan pemberian jasa.

Untuk lebih memahami perbedaan PPh 21 dengan PPh 23, Anda dapat melihat transaksi yang dilakukan. Apabila transaksi atas jasa dibayarkan kepada WP Pribadi dalam negeri, maka transaksi tersebut termasuk kelompok objek PPh Pasal 21. Sementara itu, apabila transaksi jasa dibayarkan kepada WP Badan dalam negeri, maka termasuk objek PPh Pasal 23.

  • Wajib Pajak PPh 23

Untuk wajib pajak PPh 23, dibagi kategorinya menjadi dua pihak yaitu, yang pertama adalah pihak pemotong dan yang kedua adalah pihak yang dipotong. Pihak pemotong PPh 23 antara lain 1) badan pemerintah, 2) subjek pajak badan dalam negeri, 3) penyelenggara kegiatan, 4) bentuk Usaha Tetap (BUT), 5) perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan 6) WP pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh DJP. Sementara pihak penerima penghasilan yang dipotong PPh 23 adalah 1) wajib pajak dalam negeri dan 2) Bentuk Usaha Tetap (BUT).

3. Tarif Pajak

Selain pengertian dan wajib pajaknya yang berbeda, PPh 21 dan PPh 23 memiliki perbedaan pada tarifnya.

Pada PPh 21, di Indonesia, kita mengenal tarif berjenjang di mana, penghasilan sampai Rp50 juta per tahun akan dikenai tarif sebesar 5%, penghasilan di atas Rp50-Rp250 juta per tahun akan dikenai tarif sebesar 15%, penghasilan di atas Rp250-500 juta per tahun akan dikenai tarif sebesar 25%, selanjutnya penghasilan di atas Rp500 juta per tahun akan dikenai tarif sebesar 30%.

Sementara itu, tarif PPh 23 ditentukan atas nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau jumlah bruto penghasilan yang diterima. Di bawah ini adalah tarif PPh 23 yang berlaku:

  • Tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen (pembagian dividen orang pribadi dikenakan pajak final yaitu 1%), serta hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh 21.
  • Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta (kecuali sewa tanah atau bangunan).
  • Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
  • Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

Selain mengetahui perbedaan antara PPh 21 dan PPh 23, sebagai pengusaha ataupun sebagai pribadi, Anda harus mengetahui kewajiban Anda atas PPh 21 dan PPh 23. Sehingga dalam proses administrasinya, Anda dapat memenuhi ketentuan Undang-undang.

Kewajiban Pegawai atas Pph 21 dan PPh 23

Meski dipotong tiap bulan oleh perusahaan, pegawai wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) setiap tahunnya. Batas pelaporan pajak adalah akhir bulan Maret setiap tahunnya. Jadi, pelaporan PPh 21 untuk penghasilan tahun pajak 2019, harus dilakukan selambat-lambatnya 31 Maret 2020. Namun, ada baiknya, sebelum tanggal tersebut, jika pegawai telah mendapatkan bukti potong dari perusahaan, pegawai segera melaporkannya melalui SPT PPh 21. Hal ini untuk mencegah adanya antrian pada web efiling Pajak.

Sementara itu, untuk PPh 23, wajib  dilaporkan setiap bulannya paling lambat tanggal 20 oleh pihak pemotong dengan mengisi SPT Masa PPh Pasal 23.

Kewajiban Perusahaan atas PPh 21 dan PPh 23

Kewajiban perusahaan atau pemberi kerja atas PPh 21 dan PPh 23 adalah sebagai berikut:

  1. Menghitung, memotong pajak pegawai (PPh 21) dan membayarkannya ke kas negara.
  2. Melaporkan PPh Pasal 23 (jika ada).

Baca juga : Cara Mudah Setor SPT Pajak Pribadi Lewat Manual, Online, dan ASP

Terkait dengan kewajiban perusahaan poin pertama seringkali Bagian HRD perusahaan mengalami banyak tantangan. Terutama apabila pelaksanaan perhitungan payroll masih manual. Jika perusahaan Anda masih menggunakan sistem manual dalam perhitungan payroll dan PPh, ada baiknya perusahaan Anda menggunakan bantuan aplikasi digital Talenta.

Aplikasi ini dapat mengintegrasikan database pegawai serta aplikasi payroll dengan proses penghitungan pajak pegawai. Proses perhitungan gaji (payroll) dan pajak dapat dilakukan secara simultan. Proses perhitungan PPh 21 pegawai yang selama ini manual dan rumit karena harus memasukkan banyak rumus dan variabel dapat menjadi mudah karena terotomasi.

Dengan cara tersebut, pekerjaan menjadi lebih efisien. Selain efisien, hasil perhitungan pun dapat lebih akurat karena human error saat penginputan manual dapat diminimalisasi. Pencetakan slip gaji dan bukti potong untuk masing-masing pegawai pun dapat dilakukan secara elektronik sehingga menghemat biaya dan waktu.

Selain meningkatkan efisiensi dan kepuasan pekerjaan, aplikasi ini pun dapat menolong perusahaan dalam meningkatkan compliance terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan menghindarkan perusahaan dari sanksi administratif yang mungkin timbul akibat keterlambatan atau kesalahan pembayaran pajak.


PUBLISHED17 Mar 2020
Emanuelle
Emanuelle