7 Faktor yang Memengaruhi Kenaikan Upah Tenaga Kerja

By Mekari TalentaPublished 12 Jun, 2023 Diperbarui 20 Maret 2024

Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) tenaga kerja di Indonesia?

Upah minimum sudah ada sejak tahun 1969. Dalam 50 tahun terakhir, Indonesia telah tiga kali mengganti standar hidup sebagai dasar penetapan upah minimum.

Di Indonesia, ada dua jenis upah minimum, yang berlaku di tingkat provinsi (UMP) dan di tingkat kabupaten dan kota (UMK).

Sejarah Upah Minimum di Indonesia

upah tenaga kerja

Upah minimum 1969 hingga 1995

Upah minimum mulai menetapkan kebutuhan fisik minimum (CFM) pada tahun 1956 melalui perjanjian tripartit dengan ahli gizi.

Peraturan upah minimum pertama kali diperkenalkan pada awal 1970-an setelah pembentukan Dewan Penelitian Upah Nasional dan Regional.

Kebijakan Upah Minimum mulai berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1989.

Upah minimum didasarkan pada pertimbangan KFM, yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK). gaji umum daerah, kelangsungan dan perkembangan perusahaan, dan tingkat perkembangan ekonomi daerah atau nasional.

Persyaratan upah minimum ini telah direvisi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per-01/Men/1990.

Upah minimum yang direvisi adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Gaji pokok minimum adalah 75 persen dari upah minimum.

Upah Minimum 1996 hingga 2005

KFM diubah menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) pada tahun 1996.

Didirikan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 81 Tahun 1995.

Komponen KHM yang terdiri dari makanan dan minuman, perumahan dan fasilitas, sandang, dan berbagai KHM merupakan acuan upah minimum berdasarkan Peraturan Departemen Tenaga Kerja No. 3 Tahun 1997 tentang Upah Minimum Regional (UMR).

Itu berlaku selama dua tahun. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Departemen Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum.

Upah minimum adalah upah pokok termasuk tunjangan tetap, terdiri dari UMR tingkat 1, UMR tingkat II, upah minimum sektoral daerah (UMSR) tingkat I dan UMSR tingkat II.

UMR dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan, indeks harga konsumen, kemampuan untuk pekerjaan, pembangunan dan keberlanjutan, ada juga gaji umum yang berlaku antar daerah, pasar tenaga kerja, pembangunan ekonomi dan pendapatan per kapita.

UMSR sekarang termasuk dalam analisis kapasitas perusahaan berdasarkan sektor. Keputusan Menteri Tenaga Kerja.

Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 226 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal Peraturan sebelumnya, ada beberapa istilah yang diubah.

UMSR Tingkat I diubah menjadi UMP, UMR Tingkat II menjadi UMK, UMSR Tingkat I menjadi UMS Provinsi, sedangkan UMSR Tingkat II menjadi UMS Kabupaten atau Kota.

Upah Minimum 2006 hingga sekarang

Pada tahun 2006, persyaratan upah minimum berbasis KHM digantikan oleh Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sebagaimana diatur dalam Peraturan Departemen Tenaga Kerja No. 17 Tahun 2005 tentang komponen dan tahapan KHL.

Komponen KHL terdiri dari tujuh kelompok kebutuhan, yaitu Pangan dan Minuman, Sandang, Perumahan, Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, Rekreasi, dan Tabungan.

Pemerintah merevisi kembali komponen KHL menjadi 60 komponen melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13, sebelumnya 46.

Tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan untuk mencapai sektor KHL (UMSK), berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Gaji. UMSK akan dihapuskan.

UMSK yang didirikan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku sampai dengan surat keputusan final.

UMSK tidak sah apabila UMP dan UMK lebih tinggi, dan gubernur wajib mencabut UMSK yang dibentuk setelah tanggal 2 November 2020 paling lambat satu tahun sejak tanggal penetapan. Gubernur tidak dapat lagi menetapkan UMSK.

Hitung dan bayar gaji karyawan secara otomatis dengan Mekari Talenta.

Faktor yang Memengaruhi Besarnya Kenaikan Upah Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan menurut undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia ditentukan berdasarkan kesepakatan, kontrak kerja atau menurut peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kenaikan upah tenaga kerja dilakukan melalui peninjauan dan penyesuaian secara berkala terhadap struktur dan lingkup pengupahan, dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas dan keterampilan perusahaan.

Kebijakan penggajian sendiri mengacu pada struktur dan skala gaji yang berlaku di perusahaan, yaitu kisaran gaji dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk kelompok jabatan dari yang terendah hingga yang tertinggi.

Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi besarnya pertumbuhan upah tenaga kerja.

1. Regulasi Pemerintah

Setiap tahun pemerintah mengumumkan kenaikan upah minimum sebagai jaring pengaman bagi pekerja untuk memastikan upah memungkinkan kehidupan yang layak.

Upah minimum adalah upah terendah bagi pegawai pada jabatan terendah dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Dengan kenaikan upah minimum, perusahaan harus menyesuaikan struktur dan tingkat upah operasional.

Persentase kenaikan upah dapat mengikuti kenaikan upah minimum atau ditetapkan berbeda, selama upah terendah tidak boleh di bawah upah minimum.

2. Kemampuan Perusahaan

Skala bisnis dan kondisi finansial perusahaan memengaruhi kemampuan dalam membayar gaji tenaga kerja.

Seperti pada masa pandemi, ketika banyak perusahaan terdampak wabah COVID-19, banyak industri merumahkan tenaga kerja karena tidak sanggup membayar upah, apalagi menaikkan upah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021 asimetris, dengan mempertimbangkan dampak pandemi terhadap perusahaan.

Sektor usaha yang terdampak positif, seperti industri farmasi dan kesehatan, atau yang tidak terpengaruh wabah wajib mengikuti kenaikan UMP sebesar 3,27%.

Sedangkan sektor yang terdampak negatif pandemi tidak wajib menaikkan upah minimum.

3. Kebutuhan Hidup Layak

Kebutuhan hidup layak (KHL) adalah standar kebutuhan hidup seorang pekerja lajang untuk hidup layak secara fisik dalam satu bulan.

KHL diperoleh dari hasil survei yang dilakukan Dewan Pengupahan Nasional dan ditinjau setiap lima tahun.

Menteri Ketenagakerjaan kemudian menetapkan KHL sebagai salah satu pertimbangan untuk kenaikan upah minimum.

KHL 2020 memiliki 64 komponen yang dikelompokkan dalam 7 jenis kebutuhan, yaitu makanan dan minuman, sandang,perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi serta rekreasi, tabungan, dan jaminan sosial.

KHL menghitung kuantitas kebutuhan layak per bulan, misalnya kategori makanan dan minuman, dibutuhkan beras 10 kg, daging 0,75 kg, ikan segar 1,2 kg, telur ayam 1 kg, sayuran 7,5 kg, buah 4,5 kg, dan seterusnya.

4. Kompensasi rata-rata

Upah rata-rata di pasaran adalah upah yang dibayarkan oleh beberapa perusahaan untuk jenis pekerjaan yang sama dan golongan jabatan sama.

Umumnya, perusahaan menggunakan upah rata-rata untuk menetapkan kisaran gaji yang ditawarkan kepada tenaga kerja.

Jika terjadi kenaikan upah di pasaran, misalnya karena ketersediaan tenaga kerja untuk jenis pekerjaan tersebut semakin terbatas, maka perusahaan dapat memberikan kenaikan upah tenaga kerja.

Ini dapat mencegah tenaga kerja pindah ke perusahaan lain yang memiliki upah lebih tinggi.

5. Jabatan dan Tanggung Jawab

Struktur dan skala upah di perusahaan menggambarkan jenjang upah, dengan semakin tingginya golongan jabatan, maka semakin besar kompensasi yang diterima.

Ini merupakan wujud sistem pengupahan yang adil, saat pekerjaan dengan tanggung jawab lebih besar mendapatkan imbalan yang juga lebih besar.

Apabila terjadi perubahan peran atau penambahan tugas dan tanggung jawab, maka pihak perusahaan biasanya akan menawarkan kenaikan gaji yang disesuaikan dengan tanggung jawab baru.

Karena itu, promosi jabatan selalu diikuti dengan kenaikan gaji.

6. Peran Serikat Pekerja

Serikat pekerja dan pengusaha dapat mengadakan perjanjian kerja bersama (PKB) yang mengatur masalah pengupahan.

Selain itu, melalui dialog, serikat pekerja juga dapat memengaruhi keputusan perusahaan tempat mereka bekerja untuk meminta kenaikan upah.

Itu yang terjadi pada saat pemerintah memutuskan tidak menaikkan upah minimum 2021, ketika beberapa serikat buruh di perusahaan yang tidak terdampak pandemi COVID-19 melakukan dialog dengan perwakilan perusahaan agar tetap menaikkan upah minimum sendiri.

7. Masa kerja

Sebagian besar perusahaan mempertimbangkan masa kerja tenaga kerja sebagai dasar untuk memberikan penyesuaian atau kenaikan gaji.

Tenaga kerja dengan masa kerja yang lebih banyak berpeluang mendapat kenaikan gaji dibanding tenaga kerja yang baru bekerja setahun.

Masa kerja menggambarkan kontribusi dan loyalitas tenaga kerja terhadap perusahaan.

Kenaikan gaji diberikan sebagai bentuk penghargaan perusahaan terhadap tenaga kerja.

Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) Tenaga Kerja?

Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan standar upah yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun untuk setiap wilayah/provinsi di Indonesia.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan UMR antara lain:

  1. Produktivitas Tenaga Kerja: Produktivitas tenaga kerja menjadi pertimbangan utama dalam penetapan UMR. Pemerintah cenderung menetapkan UMR yang sebanding dengan tingkat produktivitas tenaga kerja di suatu wilayah. Semakin tinggi produktivitas, umumnya UMR akan lebih tinggi.
  2. Tingkat Inflasi: Tingkat inflasi juga mempengaruhi penetapan UMR. Jika inflasi tinggi, pemerintah mungkin menaikkan UMR untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup dan mempertahankan daya beli tenaga kerja.
  3. Pertimbangan Ekonomi: Pertimbangan ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, kebutuhan investasi, dan kondisi pasar tenaga kerja, juga berperan dalam penetapan UMR. Pemerintah berusaha menemukan keseimbangan antara memberikan perlindungan bagi pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
  4. Kondisi Sosial: Aspek sosial juga dapat mempengaruhi penetapan UMR. Pemerintah berusaha memperhatikan kebutuhan dasar pekerja dan kesejahteraan sosial dalam menetapkan UMR.
  5. Konsultasi dengan Stakeholder: Pemerintah biasanya melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, seperti serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan lembaga terkait lainnya, dalam menentukan UMR. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak ini juga mempengaruhi proses penetapan UMR.
  6. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan ekonomi secara keseluruhan, dapat mempengaruhi penetapan UMR. Misalnya, adanya kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi keputusan penetapan UMR.

Perlu dicatat bahwa faktor-faktor ini bersifat umum dan dapat bervariasi di setiap wilayah/provinsi.

Penetapan UMR merupakan proses yang kompleks dan melibatkan pertimbangan berbagai aspek untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan pekerja dan pertumbuhan ekonomi.

Acuan Penentuan Upah di Pasar Tenaga Kerja

Penentuan upah di pasar tenaga kerja didasarkan pada interaksi antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Faktor-faktor berikut mempengaruhi penentuan upah di pasar tenaga kerja:

  1. Tingkat Pendidikan dan Keterampilan: Tingkat pendidikan dan keterampilan seseorang mempengaruhi nilai pasar tenaga kerja. Tenaga kerja dengan pendidikan dan keterampilan tinggi cenderung memiliki nilai lebih tinggi dan dapat menuntut upah yang lebih tinggi.
  2. Permintaan Tenaga Kerja: Permintaan tenaga kerja dalam suatu industri atau sektor akan mempengaruhi penentuan upah. Jika permintaan tenaga kerja tinggi, cenderung akan ada tekanan untuk meningkatkan upah agar dapat menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas.
  3. Penawaran Tenaga Kerja: Jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam pasar juga berpengaruh. Jika penawaran tenaga kerja melebihi permintaan, hal ini dapat menyebabkan penurunan upah. Sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja terbatas, perusahaan cenderung bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja dengan menawarkan upah yang lebih tinggi.
  4. Kondisi Ekonomi: Kondisi ekonomi secara keseluruhan memengaruhi penentuan upah. Ketika ekonomi tumbuh dan mengalami kemajuan, upah cenderung naik. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang lesu, upah bisa mengalami tekanan penurunan.
  5. Hukum dan Regulasi: Hukum ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah terkait upah juga memengaruhi penentuan upah di pasar tenaga kerja. Misalnya, adanya undang-undang tentang upah minimum atau peraturan tentang perlindungan pekerja dapat memberikan pedoman dalam menetapkan upah.
  6. Negosiasi dan Serikat Pekerja: Dalam beberapa kasus, serikat pekerja atau asosiasi pekerja dapat berperan dalam menegosiasikan upah dengan pihak pengusaha. Serikat pekerja dapat menggunakan kekuatan kolektif untuk menuntut upah yang lebih tinggi bagi anggotanya.

Penting untuk diingat bahwa penentuan upah di pasar tenaga kerja bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Perubahan dalam kondisi ekonomi, permintaan pasar, dan regulasi pemerintah dapat memengaruhi perubahan dalam tingkat upah yang ditawarkan dan diterima di pasar tenaga kerja.

Upah Tenaga Kerja sebagai Pertimbangan Penting

Dalam rekrutmen, nominal gaji atau upah selalu menjadi pertimbangan penting kandidat untuk memilih dan melamar pekerjaan, apalagi jika perusahaan menjanjikan kenaikan gaji secara berkala.

Untuk menarik kandidat dengan iklan lowongan kerja, Anda dapat menyebutkan paket kompensasi dan benefit daripada hanya mencantumkan gaji.

Tunjangan karyawan, bonus, asuransi, dan cuti juga menjadi daya tarik bagi kandidat di luar gaji.

Mekari Talenta Rekomendasi Aplikasi Untuk Kelola Pengaturan Upah Tenaga Kerja Terbaik Sesuai UU

Mekari Talenta adalah salah satu software HRIS untuk manajemen sumber daya manusia.

Software HRIS biasanya bertujuan mengurangi beban kerja administrasi di bidang penggajian, perpajakan karyawan, absensi online, dan performance appraisal.

Selain itu, Mekari Talenta juga menyediakan fitur mobile friendly yang disebut employee-self service yang dapat memudahkan karyawan untuk mengakses Mekari Talenta melalui smartphone masing-masing.

Fitur-fitur yang disediakan Mekari Talenta juga dilengkapi dengan detail-detail sehingga memudahkan HR dalam melakukan pekerjaan.

Misalnya, pada fitur payroll aplikasi Mekari Talenta, komponen seperti bonus, tunjangan, pajak, insentif, dan lain-lain ditambahkan otomatis.

Dengan demikian perhitungan akan menjadi lebih efisien dan efektif.

Dengan adanya fitur-fitur ini maka tentu saja pengelolaan sumber daya di dalam perusahaan jauh lebih baik dan lebih optimal.

Tertarik menggunakan Mekari Talenta? Coba gratis demo aplikasinya dengan berkonsultasi pada tim sales kami sekarang juga.

Image
Mekari Talenta
Mekari Talenta adalah software HR berbasis komputasi awan yang aman dan telah dipercaya oleh ribuan perusahaan di Indonesia. Profil ini dipetakan khusus untuk artikel-artikel editorial dari redaksi Insight Talenta.