Inilah Aturan BPJS Karyawan dari Pemerintah

Inilah Aturan BPJS Karyawan dari Pemerintah

Seperti apa undang undang juga peraturan yang mengatur BPJS ketenagakerjaan juga BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan juga perusahaan? Disini Insight Talenta akan mengulasnya.

BPJS karyawan  ditujukan untuk memberi jaminan kesehatan dan hari tua merupakan hak seorang pekerja yang harus disediakan oleh setiap pemberi kerja.

Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan setiap karyawannya ke dalam program jaminan kesehatan milik pemerintah ini telah dikukuhkan sejak tahun 2015.

Saya Mau Coba Gratis Talenta Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Talenta Sekarang!

Ada dua program BPJS karyawan yang diwajibkan oleh pemerintah, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua program tersebut memiliki landasan hukum dalam penerapannya.

Berikut Ini Adalah Aturan Undang Undang Terkait BPJS Ketenagakerjaan Dan BPJS Kesehatan Karyawan dari Pemerintah

Apa sajakah peraturan dan perundang-undangan tentang BPJS Karyawan?

Undang Undang Juga Peraturan Pemerintah mengenai BPJS Kesehatan untuk Karyawan

Berikut Ini Adalah Aturan Undang Undang Terkait BPJS Ketenagakerjaan Dan BPJS Kesehatan Karyawan dari Pemerintah

1. Kewajiban Perusahaan sesuai UU No. 24 Tahun 2011

Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan para pekerja sebagai peserta program kesehatan milik pemerintah.

Semua pekerja, mulai dari karyawan tetap, pekerja lepas, dan pekerja asing yang telah bekerja selama minimal 6 bulan di Indonesia juga termasuk sebagai pegawai yang wajib diberikan tunjangan jaminan kesehatan BPJS.

Pemerintah mengundangkan Undang Undang BPJS. UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) diundangkan sebagai pelaksanaan ketentuan UU SJSN Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005.

Pada UU BPJS ini pemerintah membentuk dua BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berkedudukan dan berkantor di ibu kota Negara RI. BPJS sendiri dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.

Isi dari Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara lengkap bisa Anda baca, download atau unduh disini.

Baca Juga : Software Penggajian Sesuai Payroll System Indonesia

2. Jaminan Kesehatan sesuai PP No. 111/2013

Peraturan Pemerintah (Perpres) No. 11/2013 dikeluarkan untuk merevisi Perpres No. 12/2003 tentang jaminan kesehatan.

Selain undang undang yang telah disebutkan, di dalam Perpres tersebut, pemerintah mendefinisikan pekerja penerima upah (PPU), serta mengatur bahwa perusahaan juga wajib membayar iuran BPJS kesehatan dari keluarga pekerja, dengan ketentuan maksimal 5 orang meliputi: istri/suami sah, anak kandung sah, anak angkat yang sah, dan anak tiri dari perkawinan yang sah.

Isi dari Peraturan Pemerintah (Perpres) No. 11/2013 dikeluarkan untuk merevisi Perpres No. 12/2003 tentang jaminan kesehatan selengkapnya bisa Anda baca, download atau unduh disini.

Baca Juga : Peraturan Lembur Karyawan Menurut Undang-undang

3. Tarif Iuran sesuai PP No. 91 Tahun 2016

Perpres No. 19 Tahun 2016 mengatur tarif iuran bagian PPU.

Untuk badan usaha swasta, tarif iuran yang dikenakan adalah 5% dimana 4% merupakan tanggungan perusahaan dan 1% dipotong dari gaji karyawan.

Lalu isi dari Perpres No. 19 Tahun 2016 mengatur tarif iuran bagian PPU selengkapnya bisa Anda baca, download atau unduh disini.

Note: Tapera adalah iuran yang dipotong dari gaji karyawan setiap bulannya atau sama seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Baca artikel Memahami Tapera, Jenis Potongan Gaji Baru dengan Sistem Mirip BPJS

Undang Undang Juga Peraturan Pemerintah mengenai BPJS Ketenagakerjaan

Undang Undang Juga Peraturan Pemerintah mengenai BPJS Ketenagakerjaan

1. Kewajiban Perusahaan sesuai Undang Undang No. 24 Tahun 2014 Yang Juga Mengatur Terkait BPJS

Sama halnya dengan BPJS Kesehatan, Undang-Undang No.13 Tahun 2013 merupakan payung hukum yang mengatur kewajiban perusahaan memberikan jaminan hari tua dengan mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS milik pemerintah.

Baca Juga : UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2. Tata Cara Kepesertaan sesuai PP No. 14 Tahun 1993

Perpres No. 14 Tahun 1993 mencakup tata cara kepesertaan berikut dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja dan pekerja.

Di dalam peraturan ini, pemerintah menyebutkan tiga jaminan sosial untuk pekerja, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Untuk isi dari Perpres No. 14 Tahun 1993 selengkapnya bisa Anda baca, unduh atau download disini.

Baca Juga : Pemberian THR Karyawan Harus Sesuai Peraturan yang Berlaku

3. Kewajiban Kepersertaan Perusahaan sesuai PP No. 84 Tahun 2013

Perpres No.84 Tahun 2014 diterbitkan dengan tujuan menambah ketentuan yang berlaku dalam Perpres No.14 Tahun 1993.

Dalam undang undang peraturan terkait BPJS ini, pemerintah menetapkan bahwa badan usaha yang mempekerjakan karyawan sebanyak 10 orang atau lebih atau membayar total upah bulanan sebesar 1 juta Rupiah memiliki kewajiban untuk mengikutsertakan setiap tenaga kerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Kewajiban pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan karyawan berada di pundak perusahaan.

Setiap bulannya, perusahaan wajib melakukan perhitungan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan iuran BPJS Kesehatan sehingga status keikutsertaan karyawannya dalam dua program pemerintah tersebut tetap aktif.

Penghitungan pembayaran BPJS bulanan secara manual akan memakan waktu dan tidak efisien.

Untuk isi dari Perpres No.84 Tahun 2014 selengkapnya bisa Anda baca, unduh atau download disini.

Baca Juga : Pengusaha dan Pekerja Wajib Memahami UU Ketenagakerjaan

Hitung BPJS Karyawan Perusahaan Sesuai Undang Undang BPJS Lebih Mudah Dengan Talenta HRIS

Untuk meringankan beban staf finance dan tugas staff HRD dalam proses perhitungan BPJS untuk karyawan, perusahaan dapat mengadopsi teknologi HRIS Talenta

Produk dari Talenta menawarkan berbagai kemudahan dalam mengelola administrasi data Sumber Daya Manusia SDM, termasuk menghitung iuran BPJS secara online dan otomatis.

Selain itu, integrasi data hitungan dengan slip gaji serta payroll juga membuat penyelesaian pembayaran dan pemberian form slip gaji karyawan menjadi lebih efektif.

Saya Mau Coba Gratis Talenta Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Talenta Sekarang!

Hitung BPJS Karyawan Perusahaan Sesuai Undang Undang BPJS Lebih Mudah Dengan Talenta HRIS

Untuk informasi lebih lengkap mengenai produk Talenta, kunjungi website Talenta.

Nah, diatas adalah undang undang juga peraturan yang mengatur BPJS ketenagakerjaan juga BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan juga perusahaa.

Semoga bisa bermanfaat untuk Anda yang memerlukannya, dan jangan lupa untuk membagikannya ke sosial media.


PUBLISHED18 Jun 2020
Dio
Dio


Kelola payroll & administrasi HR jadi lebih mudah, siap kembangkan bisnis lebih cepat

Jadwalkan Demo

Jadwalkan Demo

Jadwalkan demo & konsultasi langsung dengan Talenta

Jadwalkan Demo
Coba Demo Interaktif

Coba Demo Interaktif

Eksplorasi fitur Talenta untuk kebutuhan payroll & administrasi HR

Coba Sekarang