News 4 min read

Perppu Cipta Kerja: Beberapa Perubahan yang Tuai Pro Kontra

By Jordhi FarhansyahPublished 02 Jan, 2023

Seperti yang sudah kita ketahui, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja di 30 Desember kemarin.

Kebijakan ini cukup banyak menuai protes oleh berbagai kalangan.

Menurut Presiden Joko Widodo sendiri, Perppu Cipta Kerja sendiri dikeluarkan karena kondisi mendesak dan kondisi global mengalami berbagai ancaman.

Apa saja isi dari Perppu Cipta Kerja yang menuai kontroversi? Simak selengkapnya di artikel Mekari Talenta berikut ini.

Tentang Perppu Cipta Kerja

Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terbit pada 30 Desember 2022.

Perppu ini terbit dan menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusi bersyarat.

Salah satu poin yang dibahas Perppu Cipta Kerja berkaitan dengan ketenagakerjaan dan tidak banyak berubah dari UU Cipta Kerja.

Berikut adalah beberapa di antaranya.

Pesangon Maksimal Karyawan PHK Sebanyak 9 Kali Upah

Salah satu hal yang diatur dalam Perppu Cipta Kerja adalah pesangon untuk karyawan yang terkena PHK.

Pada Pasal 156 huruf 1 yang tertera pada halaman 562 Perppu Cipta Kerja tertulis bahwa pengusaha wajib memberikan pesangon atau uang penghargaan ketika karyawan terkena PHK.

Ketentuannya adalah sebagai berikut.

  • masa kerja kurang dari 1 tahun sebanyak 1 bulan upah
  • masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah
  • masa keria 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah
  • masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah
  • masa keria 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah
  • masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah
  • masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah
  • masa keria 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah
  • masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.

Ketentuan pesangon ini tidak berubah dari UU Cipta Kerja di mana maksimal pesangon yang diterima karyawan sebanyak 9 bulan upah.

Proses HR jadi lebih cepat dengan software HR terautomasi Mekari Talenta!

Aturan Dua Hari Libur dalam Satu Minggu yang Dihapus di Perppu Cipta Kerja

Perppu Ciptaker menghapus peraturan terkait hari libur karyawan pada Pasal 79 ayat 2 huruf b.

Berikut bunyi Pasal 79 ayat 2 selengkapnya.

Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi:

  1. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan
  2. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Aturan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 79.

Pada pasal tersebut, waktu istirahat pekerja diberikan waktu istirahat sebanyak 1 hari untuk 6 hari kerja dalam satu minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam satu minggu.

Kondisi PHK

Perppu Cipta Kerja mengatur pelarangan PHK pada 10 jenis kondisi yang tertuang dalam Pasal 153 ayat (1).

Berikut adalah daftarnya.

  • Berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus
  • Berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
  • Menikah
  • Hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya
  • mempunyai pertalian darah dan/ atau ikatan perkawinan dengan Pekerja/ Buruh lainnya di dalam satu Perusahaan
  • Mendirikan, menjadi anggota dan/ atau pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pekerja/ Buruh melakukan kegiatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan Pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama
  • Mengadukan Pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan Pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan
  • Berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan
  • Dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena Hubungan Kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Ketika pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada karyawan dalam kondisi-kondisi berikut, maka pengusaha wajib mempekerjakan kembali karyawan yang bersangkutan.

Aturan Cuti Panjang

Perppu Cipta Kerja tidak membahas secara jelas aturan cuti panjang sebanyak dua bulan yang merupakan hak khusus pada karyawan yang sudah bekerja selama 6 tahun berturut-turut.

Peraturan terkait cuti panjang memang tertera pada pasal 79 ayat 5, tapi pasal tersebut tidak menjelaskannya lebih rinci mengenai berapa banyak cuti yang didapatkan dan berapa lama masa kerja agar karyawan mendapatkan cuti tersebut.

Pasal tersebut hanya menyebutkan kesepakatan berdasarkan perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan.

Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai Perppu Cipta Kerja.

Memang, adanya Perppu ini menimbulkan perselisihan dari banyak pihak.

Meskipun demikian, implementasinya akan berbeda-beda setiap perusahaan.

Kita tinggal tunggu saja bagaimana perubahan dan penerapannya di waktu mendekat.

Kemudian berbicara soal ketenagakerjaan tentu erat kaitannya dengan HRD.

Untuk memudahkan Anda dalam mengelola manajemen HR di perusahaan, Anda bisa menggunakan software Mekari Talenta.

Anda bisa menghubungi tim ahli kami untuk mengetahui Mekari Talenta lebih lanjut dan berdiskusi mengenai kebutuhan pengelolaan HR di perusahaan Anda.

Jordhi Farhansyah
Penulis yang hobi fotografi analog.