Upah Minimum: Ketahui Mekanisme Penetapannya

Upah Minimum: Ketahui Mekanisme Penetapannya

Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan upah kepada seluruh karyawannya sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pengupahan sesuai standar minimal bertujuan supaya para pekerja memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi penghidupan yang layak.
Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan upah minimum? Pengertiannya menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 7 Tahun 2013 adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok (termasuk tunjangan tetap) yang telah ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah ini wajib dijadikan sebagai bahan acuan oleh perusahaan dan para pelaku industri sebagai standar minimal dalam memberikan upah kepada seluruh karyawannya.
Setiap daerah memiliki standar kebutuhan hidup layak yang tidak sama, sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada penetapan upah pekerja. Oleh karena itu, upah minimum tidak berlaku secara nasional tetapi hanya berlaku untuk wilayah tertentu yang meliputi provinsi dan kota/kabupaten, atau biasanya disebut dengan UMR.
Baca juga: Struktur dan Skala Upah Perusahaan, Tahapan dan Cara Membuatnya
 

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.

Jenis-Jenis Upah Minimum Menurut Undang-Undang

Dalam Permenakertrans maupun Undang-Undang Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015, disebutkan ada 4 jenis upah minimum, yaitu:

  1. Upah Minimum Provinsi atau UMP, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi.
  2. Upah Minimum Kabupaten atau Kota atau UMK, yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
  3. Upah Minimum Sektoral Provinsi atau UMSP, yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi. Sektoral yang dimaksud artinya adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI).
  4. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota atau UMSK, yang berlaku untuk sektor tertentu di satu wilayah kabupaten/kota.

 

Penetapan Upah oleh Gubernur

Upah minimum telah ditetapkan oleh gubernur sebagai kepala daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi. Dasar penetapan upah minimal (menurut Pasal 3 Permenakertrans) adalah kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Apa yang dimaksud dengan KHL? Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, KHL merupakan standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik selama 1 bulan. Sejak diluncurkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan upah seperti yang telah diatur dalam Pasal 88 Ayat 4.
Selain UMP, gubernur juga dapat menetapkan UMK dengan pertimbangan dari bupati atau walikota. Gubernur juga dapat menetapkan UMSP atau UMSK dengan kesepakatan organisasi perusahaan dan serikat pekerja di sektor yang bersangkutan. Ketentuannya adalah UMSP tidak boleh lebih rendah dari UMP dan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.
Penetapan dan pengumuman UMP oleh gubernur biasanya dilakukan secara serentak 1 November setiap tahun. Sedangkan UMK ditetapkan dan diumumkan setelah penetapan UMP, yaitu selambat-lambatnya tanggal 21 November. Upah minimum berlaku mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
 

Formula Perhitungan Upah

Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan telah menjelaskan mengenai perhitungan upah menggunakan formula sebagai berikut:

UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ΔPDBt}

Keterangan:

  • UMn adalah upah minimal yang akan ditetapkan.
  • UMt adalah upah minimal tahun berjalan.
  • Inflasit adalah inflasi yang dihitung dari September tahun sebelumnya hingga September tahun berjalan.
  • Sedangkan ΔPDBt adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan kuartal I dan II tahun berjalan.

 

Komponen Upah Minimum

Komponen upah terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan komposisi gaji pokok (menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003) minimal adalah 75% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap. Misalnya, UMR di sebuah kota adalah sebesar Rp 2.500.000, maka gaji pokok minimal adalah sebesar Rp 1.875.000 dan tunjangan tetap sebesar Rp 625.000. Atau untuk UMR Rp3.000.000, gaji pokok karyawan sedikitnya adalah sebesar Rp 2.250.000 dan tunjangan tetap sebesar Rp750.000.
Baca juga: Karyawan Tetap vs Karyawan Kontrak, Mana yang Terbaik?
 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah mengatur mengenai masalah upah minimum secara rinci. Menurut PP ini, gubernur telah menetapkan standar minimal upah sebagai jaring pengaman. Agar tidak terkena sanksi baik pidana kurungan maupun denda, sebaiknya Anda memastikan bahwa upah yang Anda berikan kepada seluruh karyawan di perusahaan Anda telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Agar proses perhitungan upah atau gaji karyawan terhitung dengan tepat sesuai undang-undang, gunakan aplikasi payroll seperti Talenta. Dengan menggunakan Talenta, tidak hanya proses penggajian yang dapat diselesaikan dengan mudah. Tetapi Anda juga dapat menghemat waktu untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi lainnya. Talenta hadir sebagai solusi tepat untuk manajemen HR di perusahaan Anda, yang memiliki fitur lengkap yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan Anda.
Talenta merupakan paket lengkap perhitungan payroll hingga perhitungan PPh 21 dan perhitungan BPJS, sekaligus pembayaran gaji karyawan. Anda bisa membayarkan gaji seluruh karyawan dengan sekali klik saja menggunakan Talenta. Ingin tahu lebih banyak tentang aplikasi payroll Talenta? Yuk, coba gratis sekarang juga.
 


PUBLISHED17 Oct 2019
Rishna
Rishna