Peraturan Lembur Karyawan Menurut Undang-Undang

Peraturan Lembur Karyawan Menurut Undang-Undang

Terkadang lembur harus dilakukan di beberapa kondisi yang tidak terprediksi atau mendadak. Jika terjadi lembur otomatis para pekerja tersita waktunya untuk bekerja lebih dari waktu yang telah ditentukan. Karena itu, perusahaan perlu mengetahui bagaimana aturan lembur karyawan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan terkait lembur karyawan pun telah diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 78 Ayat (1) Huruf a mengenai ketenagakerjaan.

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.

Peraturan lembur karyawan penting diketahui baik bagi karyawan maupun perusahaan agar tidak merugikan satu sama lain. Karena dalam beberapa kasus justru karyawan yang menginginkan lembur, karena memiliki manajemen cuti yang sedikit berbeda. Mereka ingin menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari seharusnya. Juga, penentuan upah lembur karyawan berbeda-beda disesuaikan dengan gaji masing-masing dan jumlah jam lembur. Hal ini wajib diketahui agar karyawan mendapatkan hak atas kewajiban yang sudah dijalani. Berikut ini cara perhitungan lembur yang sesuai dengan ketentuan dari Departemen Ketenagakerjaan yang diatur dalam undang-undang untuk karyawan di perusahaan.

Perhitungan Lembur Karyawan Berdasarkan Peraturan Undang-Undang

Ketentuan lembur untuk karyawan yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 78 No.13 Tahun 2003 adalah seperti berikut:

  1. Waktu lembur bagi pekerja maksimal hanya mencapai 14 jam dalam satu minggu.
  2. Waktu lembur kerja bagi karyawan boleh dilakukan maksimal 3 jam dalam satu hari, jadi tidak lebih dari 3 jam dalam satu hari.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP. 102 Men VI 2004 Pasal 1, perusahaan diharuskan membayar uang lembur kepada karyawan yang termasuk dalam kategori berikut ini:

  1. Bekerja lebih dari 7 jam dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu untuk mereka yang bekerja selama 6 hari.
  2. Bekerja lebih dari 8 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu untuk mereka yang bekerja selama 5 hari kerja.
  3. Bagi mereka yang pada hari istirahat mingguan dan hari libur nasional harus tetap bekerja.

Dalam hal lembur, perusahaan diperbolehkan meminta karyawannya untuk lembur dengan mengikuti persyaratan yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, upah per jam lembur yang dapat diterima dari perusahaan yaitu sebesar 1/173 dikalikan gaji dalam sebulan (gaji pokok dan tunjangan tetap). Ketentuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

  1. Upah lembur per jam adalah 1/173 kali gaji sebulan.
  2. Jika lembur di lakukan pada hari kerja, maka upah kerja lembur jam pertama akan dibayar sebesar 1,5 kali upah per jam.
  3. Pada setiap jam kerja lembur berikutnya karyawan akan dibayar 2 kali upah lembur per jamnya.

Sedangkan ketentuan untuk kerja lembur di hari libur adalah sebagai berikut:

  1. Upah lembur per jam adalah 1/173 kali gaji sebulan.
  2. Jika bekerja selama 6 hari kerja per minggu (40 jam/minggu), maka:
    • Untuk 7 jam pertama, per jam mendapatkan dua kali upah lembur per jam.
    • Untuk jam ke-8,  mendapat tiga kali upah lembur per jam.
    • Untuk jam ke-9 sampai dengan jam ke-10, upahnya empat kali upah lembur per jam.
  3. Jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek (misalnya Jumat), maka:
    • Untuk 5 jam pertama, per jam-nya mendapatkan dua kali upah lembur per jam.
    • Untuk jam ke-6, mendapatkan upah tiga kali upah lembur per jam.
    • Untuk jam ke-7 dan ke-8, upahnya empat kali upah lembur per jam.
  4. Jika bekerja selama 5 hari kerja per minggu (40 jam/minggu), maka:
    • Untuk 8 jam pertama, mendapatkan upah per jam sebesar dua kali upah lembur per jam.
    • Untuk jam ke-9, mendapatkan upah tiga kali upah lembur per jam.
    • Untuk jam ke-10 sampai dengan jam ke-11, upahnya empat kali upah lembur per jam.

 

Jika Hak Upah Lembur Karyawan Tidak Terpenuhi

Jika hak upah lembur karyawan tidak terpenuhi, perusahaan tentu akan mendapatkan sanksi. Barang siapa yang melanggar ketentuan pemberian upah lembur seperti yang telah diatur Undang-Undang Tenaga Kerja no.13/2003 Pasal 78 Ayat 2 dan Pasal 85 Ayat 3, akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan, paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 dan paling banyak Rp. 100.000.000. Tentang sanksi ini, tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 187 Ayat 1.

Pembayaran upah lembur yang masuk dalam pengelolaan gaji tentu akan lebih mudah bila menggunakan sistem payroll yang terintegrasi. Dalam hal ini Anda dapat mengandalkan Talenta yang telah dipercaya oleh banyak perusahaan. Selain payroll, sistem ini juga dapat memperhitungkan pemotongan BPJS dan perhitungan pajak penghasilan. Sehingga semua variabel dalam penggajian karyawan tidak akan terlewat dan mempermudah kerja HR. Talenta akan membantu Anda mengelola jadwal lembur para karyawan dengan lebih efektif dan efisien. Segera gunakan Talenta dan rasakan manfaat untuk perusahaan Anda!


PUBLISHED26 Aug 2019
Ervina
Ervina