-
Tarif pajak 5% tidak dikenakan langsung pada gaji Rp5 juta, melainkan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP) setelah dikurangi PTKP.
- Nominal PPh 21 setiap karyawan berbeda karena dipengaruhi status PTKP, besaran penghasilan, dan mekanisme perhitungan pajak yang berlaku.
Mengelola perhitungan PPh 21 menjadi semakin kompleks ketika perusahaan harus memastikan setiap pemotongan pajak dilakukan secara akurat dan sesuai regulasi terbaru.
Kesalahan dalam menghitung pajak karyawan tidak hanya berisiko menimbulkan koreksi administrasi, tetapi juga dapat memengaruhi kepatuhan perusahaan dan kepercayaan karyawan terhadap proses payroll.
Kompleksitas tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejak 2024 untuk menyederhanakan mekanisme pemotongan PPh 21 bulanan.
Menurut Direktorat Jenderal Pajak, sebelum penerapan TER terdapat sekitar 400 skenario perhitungan PPh Pasal 21 yang harus disesuaikan dengan berbagai kondisi wajib pajak, sehingga penyederhanaan dilakukan untuk mengurangi beban administrasi sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam proses payroll.
Artikel ini akan menjelaskan apakah gaji Rp5 juta benar-benar dikenai pajak 5%, bagaimana cara menghitung PPh 21 yang benar, serta memahami konteks aturan perpajakan yang berlaku.
Belakangan, beberapa media memberitakan mengenai gaji Rp5 juta kini kena pajak penghasilan 5 persen di tahun 2023. Sebetulnya, sedikit ada miskonsepsi terkait pemberitaan yang beredar di media.
Pertama, tidak semua orang mengerti mengenai perhitungan pajak penghasilan.
Dengan headline yang menyebutkan bahwa penghasilan Rp5 juta kini kena pajak sebesar 5 persen, akan ada persepsi untuk sebagian orang kalau pemerintah seakan meningkatkan besaran tarif pajak untuk masyarakat berpenghasilan Rp5 juta ke atas tanpa mengerti konteksnya terlebih dahulu.
Kedua, penetapan PKP atau Penghasilan Kena Pajak sebesar 5 persen untuk orang yang berpenghasilan Rp60 juta per tahun atau Rp5 juta per bulan bukan lah peraturan baru.
Pemerintah telah menetapkan tarif PKP terbaru pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP dari yang sebelumnya empat lapisan menjadi lima lapisan.
Di peraturan tersebut, batas perhitungan tarif PKP ditingkatkan dari yang sebelumnya sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp60 juta.
Adanya perubahan tarif pajak pada lapisan awal tarif PKP ini tentu akan meringankan wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah.
Masyarakat yang pendapatannya kurang dari Rp5 juta per bulan, misalnya Rp4,5 juta, kini tidak lagi terkena pajak meski tetap perlu melaporkan SPT tahunannya.
Sebagai contoh, mari kita menghitung PPh 21 Wajib Pajak yang memiliki penghasilan netto sebesar Rp60 juta per tahun, belum menikah, dan tidak memiliki tanggungan menggunakan tarif terbaru sesuai UU HPP
PKP = Penghasilan Netto – PTKP
Rp60.000.000 – Rp54.000.000 = Rp6.000.000
Tarif pajak progresif = 5% x Rp6.000.000 (PKP) = Rp300.000
Berarti, PPh 21 terutang selama setahunnya adalah Rp300.000 atau Rp25.000 per bulan.
Sementara itu, tambahan lima lapisan tarif Penghasilan Kena Pajak PPh 21 yang lengkap menurut UU HPP kini menjadi sebagai berikut.
- Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta dikenakan tarif PPh sebesar 5%
- Penghasilan kena pajak lebih dari Rp60 juta hingga Rp250 juta dikenakan pajak 15%
- Penghasilan lebih dari Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta tarif PPh yang dikenakan 25%
- Penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar sebesar 30%
- Penghasilan di atas Rp5 miliar dikenakan PPh sebesar 35%
Proses payroll dan administrasi pajak yang tidak terkelola dengan baik dapat memakan waktu dan berisiko menimbulkan kesalahan. Mekari Talenta Payroll Service membantu memastikan setiap proses berjalan lebih efisien, tepat waktu, dan sesuai regulasi yang berlaku.
