Yuk Simak Cara Hitung PPh 21 dengan Metode Gross dan Nett

Yuk Simak Cara Hitung PPh 21 dengan Metode Gross dan Nett

Ada yang belum tahu apa itu PPh 21? Jika belum tahu, maka pasti juga tidak akan tahu bagaimana menghitung PPh 21 dengan metode Gross, Gross Up, dan Nett. Mari kita mulai dengan pengertian PPh 21. 

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.

PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri atau disebut dengan wajib pajak. Ada 6 kategori yang masuk dalam peserta wajib pajak PPh 21 yaitu:

Pahami Penghitungan PPh 21 Dengan Mengikuti Kursus Online Gratis Bersertifikat di Mekari University

Baca juga: Siap-siap Lapor SPT, Kenali Dulu Apa Itu PPh 21 dan Cara Menghitungnya

  1. Pegawai;
  2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh 21;
  3. Bukan pegawai atau mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yaitu: Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris, Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya, Olahragawan, Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, Pengarang, peneliti, dan penerjemah, Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, Agen iklan, Pengawas atau pengelola proyek; Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara, Petugas penjaja barang dagangan, Petugas dinas luar asuransi, Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
  4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama,
  5. Mantan pegawai,
  6. Wajib pajak PPh 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
    • Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya,
    • Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja,
    • Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu,
    • Peserta pendidikan dan pelatihan,
    • Peserta kegiatan lainnya.

Komponen Perhitungan Pajak Penghasilan 21

komponen perhitungan pph 21

Dari gambar di atas, Anda perlu memperhatikan Anda perlu memperhatikan beberapa poin karena akan sangat mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan 21. Misalnya, premi jaminan kecelakaan kerja yang dibagi  menjadi lima (5) kelompok yaitu;

  1. Kelompok I: premi 0.24% x upah sebulan
  2. Kelompok II: premi 0.54% x upah sebulan
  3. Kelompok III: premi 0.89% x upah sebulan
  4. Kelompok IV: premi 1.27% x upah sebulan
  5. Kelompok V: premi 1.74% x upah sebulan

Selain premi jaminan kesehatan, perusahaan juga wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0.3% dari gaji atau upah karyawan tersebut.

Selain jaminan kematian, perusahaan juga wajib mengatur iuran jaminan kesehatan. Semenjak pertengahan 2015, iuran jaminan kesehatan adalah 5% dari gaji per-bulan yaitu 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai.

Batas paling tinggi gaji per-bulan sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2 kali PTKP dengan status perkawinan dengan 1 anak. Sedangkan untuk keluarga lainnya yang terdiri dari anak ke-empat dan seterusnya, orang tua dan mertua, besar iurannya adalah 1% per-orang dari gaji.

Ada lagi yaitu biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan. Sama dengan biaya jabatan, karyawan juga berhak mendapatkan biaya pensiun dengan persenan yang sama dengan biaya jabatan namun dengan biaya maksimal berbeda, hanya sebesar Rp 200.000 per-bulan.

Beberapa komponen lainnya adalah jaminan hari tua yaitu 3.7% ditanggung perusahaan, 2% ditanggung karyawan. Jaminan pensiun sebesar 2% untuk pemberi kerja dan 1% untuk karyawan serta jaminan kesehatan yang dibayar sebesar 1%.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Komponen penting dalam perhitungan PPh 21 tidak luput dari penghasilan tidak kena pajak yaitu penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No.101/PMK.010/2016, tarif PTKP tahun 2019 sebagai berikut:

  • Rp 54.000.000/tahun atau Rp 4.500.000/bulan  untuk wajib pajak orang pribadi
  • Rp. 4.500.000/tahun atau Rp 375.000/bulan untuk wajib pajak yang kawin atau berkeluarga
  • Rp 54.000.000/tahun atau Rp 4.500.000/bulan  untuk wajib pajak orang pribadi yang bersuami dengan gabungan dari penghasilan suami
  • Rp 4.500.000/tahun atau Rp 375.000/bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Bagaimana Cara Menghitung PPh 21?

Secara umum ada 3 metode yang bisa dilakukan untuk menghitung PPh 21 yaitu dengan metode Nett, Gross, dan Gross Up. Sebelum menghitung, ada baiknya melihat lapisan Tarif PPh 21 yang dikenakan kepada Wajib pajak.

  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000 dikenakan  tarif pajak sebesar 5%,
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 dikenakan tarif sebesar 15%,
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 25%.
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 30%. 

Metode Nett

Menghitung PPh 21 dengan menggunakan metode Nett adalah pemotongan pajak dimana perusahaan yang menanggung pajak karyawannya. 

Baca juga: Bingung Gaji Kena Potong Biaya Jabatan 5% di PPh 21, Ini Aturannya

Metode Gross

Menghitung PPh 21 dengan menggunakan metode Gross adalah pemotongan pajak dimana karyawan yang menanggung pajak.

Bagaimana cara menghitungnya?

Misalnya, berapa sih pajak yang ditanggung perusahaan dengan gaji yang ditawarkan Rp 11.000.000 per bulan untuk seorang karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan (PTKP TK/0)?

  • Hitung Penghasilan Neto: Pendapatan Bruto – Biaya Jabatan =

Gaji                                              Rp 11.000.000

Biaya Jabatan

5% x Gaji:                                     Rp 550.000

________________________________________________________ –

Penghasilan Neto Sebulan          Rp 10.450.000

Penghasilan Neto Setahun          Rp 125.400.000

    • Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): Penghasilan Neto Setahun – Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) TK/0
      Rp 125.400.000 – Rp 54.000.000 =  Rp 71.400.000
    • Hitung PPh 21 Terutang Setahun Pajak Progresif (karena Rp 71.400.000 lebih dari Rp 50.000.000)
      (5% x 50.000.000 = Rp 2.500.000) + (15% x 21.400.000 = Rp 3.210.000) = Rp 5.710.000.
    • Hitung PPh 21 Terutang Sebulan: Rp 5.710.000 : 12 = Rp 475.833

Metode Gross Up

Menghitung PPh 21 dengan metode Gross Up adalah pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Metode Gross Up ini lebih rumit. Adapun tunjangan pajak dihitung berdasarkan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) dengan mengikuti formula Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP):

Lapisan 1 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 0 – Rp 47.500.000 (PKP setahun – 0) x 5/95 + 0,

Lapisan 2 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 47.500.000 – Rp 217.500.000 (PKP setahun – Rp 47.500.000) x 15/85 + Rp 2.500.000,

Lapisan 3 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 217.500.000 – Rp 405.000.000 (PKP setahun – Rp 217.500.000) x 25/75 + Rp 32.500.000,

Lapisan 4 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Lebih dari Rp 405.000.000

(PKP setahun – Rp 405.000.000) x 30/70 + Rp 95.000.000.

Berikut ini cara menghitungnya dengan gaji Rp 11.000.000 per bulan untuk seorang karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan (PTKP TK/0):

    • Hitung Gaji Pokok Setahun:
      12 x Rp 11.000.000 = Rp 132.000.000
    • Hitung Penghasilan Bersih Setahun: (Gaji Pokok Setahun – Biaya Jabatan Setahun=)
      Biaya jabatan setahun: 12 x 5% x Rp 11.000.000 = Rp 6.600.000
      Penghasilan bersih setahun: Rp 132.000.000 – Rp 6.600.000 = Rp 125.400.000
    • Hitung Penghasilan Kena Pajak: (Penghasilan Bersih Setahun – PTKP =)
      Rp 125.400.000 – Rp 54.000.000 = Rp 71.400.000

Karena PKP setahun Rp 71.400.000, maka berlaku rumus lapisan kedua untuk mendapatkan Tunjangan Pajak, yaitu: (PKP setahun – Rp 47.500.000) x 15/85 + Rp 2.500.000 =)

Rp 71.400.000 – Rp 47.500.000 x 15/85 + Rp 2.500.000 = Rp 6.717.647

    • Hitung Tunjangan Pajak Sebulan Rp 6.717.647 : 12= Rp 559.803

Setelah itu, masukkan Tunjangan Pajak ke penghasilan bruto untuk menghitung PPh 21 karyawan. Jika benar maka besarnya tunjangan pajak sama dengan potongan PPh 21.

    • Hitung Gaji Pokok: Gaji Pokok + Tunjangan PPh 21
      Rp 11.000.000 + Rp 559.803 = Rp 11.559.803
    • Hitung Penghasilan Bersih: Gaji Pokok – Biaya Jabatan =
      Biaya jabatan: 5% x Rp 11.000.000 Rp 550.000 —>
      Rp 11.559.803 – Rp 550.000 = Rp 11.009.803
    • Hitung Penghasilan Bersih Setahun:
      12 x Rp 11.009.803 = Rp 132.117.636
    • Hitung Penghasilan Kena Pajak: Penghasilan Bersih Setahun – PTKP =
      Rp 132.117.636 – Rp  54.000.000 = Rp 78.117.636
    • Hitung Tarif PPh 21 Setahun dengan tarif progresif:
      5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
      15% x Rp 28.117.636 = Rp 4.217.645
      (Rp 2.500.000 + Rp 4.217.645 =  Rp 6.717.645)
    • Hitung Tarif PPh 21 Sebulan:
      Rp 6.717.645 : 12 =  Rp 559.803

Itulah beberapa hal terkait perhitungan PPh 21 dengan berbagai macam metode; gross dan nett. Mau lebih praktis? Anda bisa memanfaatkan software payroll atau software HR yang dilengkapi dengan perhitungan PPh 21 sesuai kebijakan perusahaan Anda.

Talenta merupakan salah satu software HR yang bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin menghitung penggajian secara tepat waktu dan dengan perhitungan yang akurat. Sehingga, Anda tidak perlu lagi menghitung komponen dalam PPh 21 secara manual. Tunggu apalagi? Ajukan demo Talenta sekarang!


PUBLISHED07 Feb 2020
Wiji Nurhayat
Wiji Nurhayat