Lengkap! Berikut Pengertian serta Beda UMK, UMR, dan UMP

Apa beda UMK, UMR dan UMP? Umk adalah singkatan dari apa? Lalu arti UMP juga singkatan UMR apa? Insight Talenta akan membahasnya di sini.

Kalau membicarakan tentang gaji karyawan ketiga istilah ini selalu disebut-sebut. Bagi calon karyawan, fresh graduate, istilah ini bisa jadi patokan untuk mau mendaftar atau tidak.

Kita semua tahu kalau ketiganya adalah standar gaji minimal yang diterima karyawan. Setiap tahun ketiga singkatan ini jadi topik hangat, apalagi di Hari Buruh.

Namun bukan itu saja, banyak juga dari karyawan yang masih bingung untuk membedakannya. Padahal mereka tentu perlu tahu untuk memastikan upah yang diterimanya sudah sesuai dengan ketentuan.

Untuk memahami arti dan beda UMK, UMR dan UMP tentu tidak bisa dilepaskan dari skema pengupahan di Indonesia.

Ada cukup banyak peraturan terkait dengan pengupahan di Indonesia, yang nantinya akan dibahas dalam artikel di bawah ini.

Sistem penggajian karyawan swasta menurut Depnaker jadi acuan cara menghitung gaji karyawan yang mesti dicermati oleh pengusaha karena kalau tidak patuh menaatinya bisa menuai sanksi berupa kurungan maupun denda.

Hal ini tentu saja tidak diinginkan oleh para pengusaha mengingat akan merugikan perusahaan.

Skema pengupahan ini juga sangat erat kaitannya dengan bagaimana implementasinya dalam komponen gaji yang diterima karyawan setiap bulannya. Lalu bagaimana UMK, UMR dan UMP bisa diterapkan dalam bisnis?

Awal Mula Definisi UMR di Indonesia

UMR adalah salah satu istilah yang paling sering kita dengar dalam kaitannya dengan jumlah upah minimal.

Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu singkatan dan penjelasan UMR, juga bagaimana awal mula defini ini mempengaruhi skema pengupahan di Indonesia.

UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional. Sejumlah upah minimum yang dibayarkan kepada karyawan di suatu wilayah tertentu.

Istilah dan penerapan UMR dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1999.

Kemudian, peraturan ini direvisi dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Dalam regulasi terdahulu, yang dimaksud sebagai UMR adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur untuk jadi acuan pendapatan minimal di daerah tersebut.

Untuk peraturan yang lebih baru, arti istilah UMR dibedakan dan dipecah menjadi UMP dan UMK. Hal ini sesuai dengan tingkatan wilayah yang diaturnya.

Namun demikian tidak menjadikan penyebutan istilah UMR di masyarakat menghilang. UMR masih jadi istilah yang umum digunakan untuk menyebut upah minimum.

Apa Beda UMK, UMR, dan UMP?

Sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana asal-usul beda UMK, UMR dan UMP. Lalu bagaimana dengan penerapannya untuk saat ini?

Bermula dari keputusan menteri di atas, UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Dimana arti UMP adalah upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah provinsi.

Sementara itu, UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMK adalah singkatan dari standar upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah kabupaten atau kota.

Berikutnya, siapa yang menjadi pengambil kebijakan penetapan upah? Sebenarnya, baik UMK dan UMP masih sama-sama diputuskan oleh gubernur.

Namun demikian, untuk penetapan UMK, kepala daerah setempat yaitu bupati atau walikota punya kewenangan untuk mengusulkan jumlah upah minimum kepada gubernur.

Sementara bagi kabupaten atau kota yang tidak mengusulkan besaran UMK-nya maka akan mengikuti besaran UMP yang berlaku di provinsi untuk pemberian upah buruh dan karyawan di daerah tersebut.

Kalau kita lihat dari contoh Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, untuk tahun 2021 ini, UMP yang ditetapkan adalah Rp1.765.000. Sementara itu, UMK per kabupaten dan kota adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan SK Gubernur No. 340/KEP/2020 tentang besaran UMK Kabupaten/Kota di DIY, berikut besaran UMK terbaru DIY tahun 2021.

Kota Yogyakarta: Rp2.069.530
Kabupaten Sleman: Rp1.903.500
Kabupaten Bantul: Rp1.842.460
Kabupaten Kulon Progo: Rp1.805.000
Kabupaten Gunungkidul: Rp1.770.000

UMR dalam Komponen Gaji Karyawan

Seperti yang sudah disebutkan di atas, UMR adalah besaran gaji minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya. Minimum gaji pokok yang diterima karyawan.

Dalam komponen gaji karyawan, sering kali, bukan hanya jumlah gaji pokok ini saja yang diterima. Hal ini tentu saja tergantung pada posisi karyawan dan kebijakan perusahaan.

Selain gaji pokok, karyawan biasanya juga menerima sejumlah tunjangan kerja, bonus dan benefit karyawan yang lain.

Penetapan gaji karyawan, bukanlah perkara yang mudah. Ada beberapa aturan terkait yang ketat mengatur hal ini.

Berdasar Pasal 41 PP Pengupahan, UMR adalah upah minimum yang bisa terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Misalnya, UMR di sebuah kabupaten sebesar Rp2.500.000, maka gaji pokok minimal yang diterima karyawan adalah Rp1.875.000 ditambah dengan tunjangan tetap sebesar Rp625.000.

Atau untuk UMR DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp4.416.187 maka pembagian porsinya adalah sebesar Rp3.312.140 sebagai gaji pokok dengan tunjangan tetap sebesar Rp1.104.046.

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan komponen upah dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa untuk gaji yang diterima karyawan adalah minimal 75% berupa gaji pokok dan 25% sisanya bisa ditambah dengan tunjangan tetap.

Itulah tadi beda UMK, UMR dan UMP. Melihat bagaimana ketatnya peraturan terkait pengupahan ini tentu perusahaan tidak ingin melanggarnya hingga bisa mengakibatkan mendapatkan sanksi.

Untuk pelanggaran peraturan terkait pengupahan ini bisa terkena sanksi baik pidana kurungan maupun denda.

Perusahaan tentu ingin memastikan pemberian upah pada karyawan telah taat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan penggunaan aplikasi tentu akan mempermudah perusahaan dalam hal penggajian karyawan. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan adalah Talenta. Talenta adalah aplikasi dan software payroll terbaik di Indonesia.

Dengan penggunaan Talenta, tentu tugas HR perusahaan akan sangat mudah karen aplikasi ini mengintegrasikan absensi dengan payroll.

Menggunakan aplikasi HRIS seperti Mekari Talenta akan jauh memudahkan proses administrasi HR sehari-hari mulai dari absensi, cuti dan juga lembur.

Ketiga hal tersebut juga yang akhirnya mempengaruhi pada penghitungan besaran upah atau gaji yang diterima masing-masing karyawan.

Talenta mengakomodasi perusahaan yang membutuhkan aplikasi untuk melakukan penghitungan gaji karyawan yang praktis dan juga tentunya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, menggunakan aplikasi HRIS yang sekaligus terhubung dengan payroll akan sangat memudahkan kerja divisi HRD.

Bukan hanya soal integrasinya, fitur Payroll di Mekari Talenta juga solusi untuk semua kebutuhan payroll di perusahaan.

Seperti penghitungan gaji termasuk dengan potong seperti pajak PPh 21, iuran asuransi kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan potongan-potongan lain.

Selain itu, untuk bukti pembayaran atau payslip juga bisa langsung di download dari aplikasi.

Di masa ketika WFH menjadi cara kerja baru di masa pandemi ini, tentu fitur yang satu ini bisa jadi sangat membantu baik HR maupun karyawan.

Di atas adalah contoh slip gaji karyawan yang dibuat dengan menggunakan aplikasi payroll Talenta

Bukan itu saja, untuk distribusi atau transfer gaji ke karyawan juga bisa dilakukan tanpa biaya administrasi tambahan ke semua bank.

Hal ini bisa dilakukan dengan fitur Payroll Disbursement.

Tentunya, fitur yang satu ini sangat membantu karena selain praktis juga sangat efisien dalam biaya.

Jika Anda tertarik untuk coba menggunakan fitur Payroll di Talenta, bisa jadwalkan demo gratis di sini.

Apa beda UMK, UMR dan UMP, arti UMP, singkatan UMR apa juga umk adalah singkatan dari apa telah dibahas Insight Talenta di atas. Semoga bisa bermanfaat!