Wajib Tahu! Ini Dia Dasar Pengenaan PPh Pasal 21

Wajib Tahu! Ini Dia Dasar Pengenaan PPh Pasal 21

Jika Anda rutin membayar pajak, pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah “dasar pengenaan pajak PPh 21”.  Setiap warga negara yang sudah bekerja diharuskan untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).  PPh 21 sendiri diartikan sebagai pungutan wajib sehubungan pekerjaan berupa gaji, tunjangan, honorarium, dan upah yang dibayarkan oleh penerima penghasilan  atau wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghitung besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan, maka wajib pajak membutuhkan dasar pengenaan PPh 21. Sebenarnya, apa itu dasar pengenaan pajak? Simak artikel di bawah ini untuk lebih jelasnya.

Mengenal Dasar Pengenaan Pajak PPh 21

Agar dapat menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya, maka dibutuhkan komponen-komponen perhitungan pajak. Komponen inilah yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak.  Secara garis besar, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat didefinisikan sebagai dasar atau pokok yang dipergunakan untuk menghitung atau memotong besarnya PPh 21 terutang. Pemberlakuan DPP ini bergantung pada status kepegawaian sang wajib pajak.

Apa Saja yang Termasuk Dasar Pengenaan Pajak PPh 21?

Kebijakan mengenai Dasar Pengenaan Pajak dimuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 9 Ayat 1. Menurut peraturan dirjen pajak tersebut, inilah dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21:

Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak merupakan penghasilan wajib pajak yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 dalam kurun waktu satu tahun. Bagi siapa saja penghasilan kena pajak tersebut berlaku?

  1. Pegawai Tetap. Pegawai tetap adalah seorang pegawai yang menerima gaji atau upah dalam jumlah tertentu secara berkala per bulan.
  2. Pegawai Tidak Tetap. Kebalikan dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap adalah seorang pegawai yang menerima gaji atau upah berdasarkan ketentuan tertentu dan biasanya tidak teratur.
  3. Penerima Pensiun berkala. Penerima pensiun berkala adalah seseorang secara pribadi atau ahli warisnya yang menerima imbalan untuk pekerjaan yang dahulu pernah dilakukan.
  4. Bukan Pegawai. Dari namanya sudah jelas, bahwa wajib pajak bukan tidak termasuk pegawai tetap maupun tidak tetap, atau seorang pekerja lepas atau bekerja secara pribadi.

Adapun rumus perhitungan penghasilan kena pajak bagi masing-masing subjek adalah sebagai berikut.

  • Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, rumus perhitungannya adalah penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.
  • Bagi pegawai tetap, rumus perhitungannya adalah penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak.
  • Bagi bukan pegawai, rumus perhitungannya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. 

Penghasilan Kumulatif

Penghasilan yang dalam satu hari bisa melebihi Rp450.000. Ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap atau pekerja lepas yang menerima upah harian, mingguan, satuan, borongan selama penghasilan dalam satu bulan belum melebihi Rp4.500.000.

Penghasilan Bruto I

Yakni 50% dari total penghasilan bruto atau penghasilan kotor, berlaku bagi bukan pegawai dengan imbalan yang sifatnya tidak berkesinambungan.

Penghasilan Bruto II

Jumlah seluruh penghasilan bruto, berlaku bagi penerima penghasilan selain yang telah disebutkan sebelumnya.

Baca juga: Pusing Menghitung PPH 21? Permudah dengan Aplikasi Gaji Karyawan!

Contoh Perhitungan DPP PPh 21

Untuk mempermudah memahami DPP PPh 21, Talenta akan menyajikan contoh perhitungannya sebagai berikut.

Pras merupakan seorang karyawan tetap di sebuah perusahaan. Dia belum menikah dan memiliki pendapatan Rp10.000.000 setiap bulannya. Pras sudah bekerja di perusahaan tersebut selama setahun. Bagaimana contoh perhitungan DPP PPh 21 Pras?

Cara menghitung DPP PPh 21 untuk Karyawan Tetap: 

Gaji Setahun (Penghasilan brutto) = 12 x 10.000.000 = Rp. 120.000.000
Biaya Jabatan* =  5% x Rp. 120.000.000 = Rp. 6.000.000
Penghasilan Netto = Rp. 120.000.000 – Rp. 6.000.000 = Rp. 114.000.000
PTKP** =  Rp. 54.000.000
DPP PPh 21 = Penghasilan Netto – PTKP

= Rp. 114.000.000 – Rp 54.000.000

= Rp. 60.000.000

PPh 21 Terutang = 5% x 60.000.000

= Rp 3.000.000

PPh 21/bulan = 3.000.000/12

= Rp. 250.000

*) Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan

**) Karena Pras kondisinya belum kawin dan belum memiliki tanggungan, maka Pras berhak mendapatkan PTKP golongan TK0 yang dikenalan sebesaar Rp. 54.000.000. Selengkapnya tentang PTKP dapat Anda lihat di sini.

Lebih lengkapnya, Anda dapat mempelajari cara menghitung gaji karyawan melalui eBook Panduan Menghitung Gaji Karyawan yang dapat Anda unduh secara gratis

Itulah beberapa dasar pengenaan pajak PPh 21 dan contoh perhitungannya yang perlu dipahami oleh wajib pajak. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dasar pengenaan pajak PPh 21 bagi setiap wajib pajak berbeda-beda berdasarkan status kepegawaiannya. Sebagai warga negara yang baik, jangan lupa untuk membayar pajak Anda tepat waktu. 

Untuk menghitung gaji atau pajak penghasilan karyawan dengan lebih praktis, Anda bisa memanfaatkan software payroll seperti Talenta. Cari tahu selengkapnya mengenai produk Talenta di website Talenta atau isi formulir berikut ini untuk mencoba demo gratis Talenta secara langsung. 


PUBLISHED20 May 2020
Poppy
Poppy