Upah Borongan: Sistem Pembayaran Berbasis Hasil Kerja di Industri Konstruksi

Mengelola upah pekerja di proyek konstruksi tidak sesederhana mengalikan tarif dengan volume pekerjaan.

Tim HR dan payroll harus memastikan data hasil kerja dari berbagai lokasi proyek akurat, menghitung BPJS dan PPh 21 sesuai ketentuan, serta menyelesaikan payroll tepat waktu meskipun jumlah pekerja dan output berubah setiap periode.

Tantangan tersebut semakin besar karena regulasi payroll terus berkembang.

Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan pemahaman yang baik mengenai sistem upah borongan agar proses penggajian tetap akurat, transparan, dan sesuai regulasi.

Artikel ini akan membahas sistem upah borongan, dasar hukumnya, cara menghitungnya, hingga praktik terbaik pengelolaannya bagi tim HR dan payroll.

Apa Itu Sistem Upah Borongan?

Upah borongan adalah sistem pengupahan yang dihitung berdasarkan volume atau hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, bukan berdasarkan jumlah jam atau hari kerja.

Semakin banyak output yang dihasilkan, semakin besar pula upah yang diterima pekerja.

Dalam praktik ketenagakerjaan, sistem ini dikenal sebagai piece-rate pay atau upah berdasarkan satuan hasil Tarifnya biasanya ditetapkan per unit, per meter persegi, atau per keseluruhan proyek yang disepakati sejak awal.

Di sektor konstruksi, contohnya sangat mudah ditemukan. Tukang keramik dibayar per meter persegi ubin yang terpasang, tukang cat dibayar per meter persegi dinding yang selesai dicat, dan tim pengecoran dibayar per volume beton yang berhasil dituang.

Sistem ini berbeda dari upah berbasis waktu karena tidak terikat pada jam kerja standar. Namun, bukan berarti perusahaan bebas menetapkan tarif secara sepihak, karena tetap ada kerangka hukum yang mengaturnya.

Bagi banyak kontraktor, sistem borongan juga menjadi solusi praktis di tengah keterbatasan jumlah pengawas lapangan.

Fokus pengawasan bisa dialihkan dari memantau kehadiran menjadi memverifikasi kualitas dan volume hasil kerja yang dilaporkan setiap pekerja atau tim.

Meski demikian, penerapan skema ini memerlukan kejelasan sejak awal proyek. Ruang lingkup pekerjaan, satuan hitung, dan tarif per unit harus disepakati bersama agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.

Perbedaan Upah Borongan, Upah Harian, dan Gaji Bulanan

Banyak perusahaan konstruksi mengombinasikan lebih dari satu sistem pengupahan dalam satu proyek.

Pekerja tetap biasanya menerima gaji bulanan, sementara tenaga kerja lapangan sering dibayar harian atau borongan sesuai kebutuhan proyek.

Ketiga sistem ini memiliki dasar perhitungan, tingkat kepastian pendapatan, dan cara pengelolaan administrasi yang berbeda.

Memahami perbedaannya penting agar HR tidak salah menerapkan skema pada jenis pekerja yang tidak sesuai.

Inti perbedaannya terletak pada apa yang dihargai oleh perusahaan. Upah borongan menghargai hasil, upah harian menghargai kehadiran, sedangkan gaji bulanan menghargai keterikatan kerja dalam jangka waktu tertentu.

Baca Juga: Cara Menghitung Upah Harian Karyawan beserta Contoh Perhitungannya

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Upah Borongan

Seperti sistem pengupahan lainnya, gaji borongan memiliki sisi positif sekaligus tantangan tersendiri.

Perusahaan konstruksi perlu menimbang keduanya sebelum menerapkan skema ini secara menyeluruh.

Kelebihan bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, sistem upah borongan menawarkan efisiensi yang sulit diperoleh melalui skema upah berbasis waktu.

Karena pembayaran didasarkan pada hasil pekerjaan, perusahaan dapat mengelola produktivitas, biaya, dan pelaksanaan proyek secara lebih terukur.

Beirkut beberapa kelebihannya:

• Mendorong produktivitas lebih tinggi, karena pekerja cenderung menyelesaikan tugas lebih cepat saat upah yang diterima berbanding lurus dengan output. Hal ini membantu perusahaan mengejar tenggat proyek yang ketat.
• Biaya tenaga kerja lebih mudah diprediksi, karena tarif per unit telah disepakati sejak awal sehingga estimasi biaya proyek dapat dihitung dengan lebih akurat.
• Mengurangi kebutuhan pengawasan jam kerja, karena fokus perusahaan beralih dari memantau kehadiran menjadi memastikan kualitas dan volume hasil pekerjaan yang diselesaikan.

Tantangan bagi HR dan Payroll

Meski menguntungkan dari sisi efisiensi biaya, sistem borongan menghadirkan tantangan administratif yang tidak sederhana bagi tim HR dan payroll, yakni:

• Quality control menjadi perhatian utama karena pekerja yang dibayar berdasarkan volume berpotensi mengejar kuantitas dengan mengorbankan kualitas pekerjaan. HR perlu memastikan ada mekanisme verifikasi hasil kerja sebelum upah dibayarkan.
• Payroll menjadi lebih kompleks karena setiap pekerja bisa memiliki volume output yang berbeda setiap periode. Sistem penggajian manual sangat rentan human error jika volume kerja tidak tercatat dengan rapi.
• Pajak juga perlu diperhitungkan dengan cermat, terutama untuk PPh 21 atas penghasilan yang sifatnya tidak tetap setiap bulan. Sejak 2024, perhitungan PPh Pasal 21 mengacu pada mekanisme Tarif Efektif Rata-rata (TER), sehingga perlakuan pajak atas pekerja dengan penghasilan yang berubah-ubah setiap bulan perlu memperhatikan ketentuan TER yang berlaku.
• BPJS. Apabila pekerja borongan memiliki hubungan kerja yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, perusahaan tetap berkewajiban mendaftarkannya dalam program jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Dasar perhitungan iuran biasanya mengacu pada rata-rata penghasilan yang diterima pekerja.
• Absensi menjadi kurang relevan sebagai dasar upah, tetapi tetap dibutuhkan untuk kepentingan pengawasan keselamatan kerja dan validasi kehadiran di lokasi proyek.
• Compliance adalah aspek yang paling krusial. Perusahaan harus memastikan seluruh perjanjian kerja borongan tercatat resmi dan tidak melanggar ketentuan pengupahan yang berlaku secara nasional.

Aturan Sistem Upah Borongan di Indonesia

Sistem upah borongan bukan skema informal yang bebas diterapkan tanpa dasar hukum. 

Ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 51 Tahun 2023.

1. Upah Borongan Merupakan Bentuk Upah Berdasarkan Satuan Hasil

PP Nomor 36 Tahun 2021 mengatur bahwa upah dapat ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil.

Dalam praktiknya, upah borongan merupakan bentuk implementasi dari sistem upah berdasarkan satuan hasil, atau yang secara internasional dikenal sebagai piece-rate pay.

Artinya, skema ini bukan celah hukum yang berada di luar sistem pengupahan resmi. Upah borongan justru diakui sebagai salah satu metode pengupahan yang sah selama diterapkan sesuai ketentuan.

2. Penetapan Tarif Upah Borongan Harus Berdasarkan Kesepakatan

Besaran tarif upah berdasarkan satuan hasil ditetapkan oleh pengusaha berdasarkan kesepakatan dengan pekerja. Ini berarti tarif per unit tidak boleh ditentukan sepihak tanpa persetujuan pekerja yang bersangkutan.

Ruang lingkup pekerjaan, target output, dan mekanisme pembayaran idealnya dituangkan secara tertulis dalam perjanjian kerja atau kontrak borongan.

Dokumentasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sekaligus menjadi acuan jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

3. Perusahaan Tetap Wajib Memenuhi Ketentuan Pengupahan yang Berlaku

Penerapan sistem borongan tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk mematuhi ketentuan pengupahan secara umum.

Perusahaan tetap tunduk pada aturan dalam PP Pengupahan yang telah diperbarui melalui PP Nomor 51 Tahun 2023, termasuk apabila pekerja tersebut termasuk kategori yang berhak memperoleh perlindungan upah minimum.

Ini menjadi pengingat bahwa fleksibilitas skema borongan tetap dibatasi koridor perlindungan pekerja.

Baca Juga: Payroll Compliance 2026: Panduan Lengkap yang Wajib Diketahui HR

4. Administrasi Payroll dan Dokumentasi Tetap Perlu Dikelola dengan Baik

Kepatuhan terhadap sistem upah borongan sangat bergantung pada kelengkapan dokumentasi administratif.

HR perlu memastikan setiap komponen berikut tersedia dan terarsip dengan rapi.

• Perjanjian kerja atau kontrak borongan yang mencantumkan ruang lingkup dan tarif
• Tarif per unit atau per proyek yang telah disepakati kedua belah pihak
• Bukti volume atau hasil pekerjaan sebagai dasar perhitungan upah
• Slip upah yang mencantumkan rincian perhitungan secara transparan
• Perhitungan PPh 21 jika penghasilan pekerja memenuhi kriteria kena pajak

Dokumentasi yang rapi bukan hanya soal kepatuhan administratif. Ini juga menjadi pelindung perusahaan apabila sewaktu-waktu terjadi audit ketenagakerjaan atau sengketa upah dengan pekerja.

Industri yang Paling Banyak Menggunakan Sistem Upah Borongan

Upah borongan tidak hanya diterapkan di sektor konstruksi, meski konstruksi tetap menjadi industri yang paling identik dengan skema ini.

Beberapa sektor lain juga mengandalkan sistem serupa karena karakteristik pekerjaannya yang berbasis output.

1. Konstruksi

Industri konstruksi menjadi pengguna terbesar sistem gaji borongan karena hampir semua pekerjaan lapangan bisa diukur volumenya.

Pemasangan bata, pengecatan, hingga pengecoran memiliki satuan hasil yang jelas dan mudah diverifikasi.

Karakteristik proyek konstruksi yang bersifat sementara dan bertenggat waktu ketat juga membuat sistem borongan lebih relevan dibanding gaji bulanan tetap.

Kontraktor dapat menyesuaikan jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan tiap fase proyek.

2. Manufaktur

Di lini produksi manufaktur, upah borongan sering diterapkan untuk pekerjaan yang bersifat repetitif dan terukur, seperti perakitan komponen atau pengemasan produk. Output per unit menjadi tolok ukur yang jelas bagi perusahaan.

Skema ini membantu perusahaan manufaktur menjaga kecepatan produksi tanpa harus menambah pengawasan ketat terhadap jam kerja karyawan lini produksi.

Baca Juga: Strategi SDM Perusahaan Manufaktur yang Efektif dan Modern

3. Pertanian

Sektor pertanian juga banyak mengandalkan upah borongan, terutama pada musim panen yang membutuhkan tenaga kerja tambahan dalam waktu singkat. Pekerja biasanya dibayar berdasarkan jumlah hasil panen yang dikumpulkan.

Sifat pekerjaan musiman ini membuat skema borongan lebih praktis dibanding kontrak kerja jangka panjang yang kurang efisien dari sisi biaya.

4. Logistik

Di industri logistik, upah borongan umum diterapkan pada pekerja bongkar muat atau kurir yang dibayar berdasarkan jumlah paket atau muatan yang berhasil diselesaikan. Volume kerja menjadi indikator utama besaran upah.

Model ini sejalan dengan karakteristik industri logistik yang volumenya bisa berfluktuasi tajam tergantung musim atau permintaan pasar.

5. Kreatif/Freelance

Meski konteksnya berbeda dari pekerjaan fisik, sektor kreatif dan freelance juga menerapkan prinsip serupa upah borongan melalui skema pembayaran per proyek atau per output karya. 

Desainer, penulis, atau editor sering dibayar per unit pekerjaan yang diselesaikan.

Bagaimana Sistem Upah Borongan Bekerja?

Untuk memahami penerapan upah borongan secara praktis, HR perlu mengetahui dasar penetapan upah dan metode perhitungannya di lapangan.

Apa yang Menjadi Dasar Pembayaran Sistem Upah Borongan?

Dasar pembayaran sistem upah borongan bertumpu pada beberapa elemen kunci yang saling berkaitan.

Elemen-elemen berikut menjadi acuan utama dalam menentukan besaran upah yang diterima pekerja.

• Pertama, hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan diverifikasi kualitasnya.
• Kedua, volume pekerjaan yang menjadi ukuran kuantitatif dari hasil kerja tersebut, misalnya jumlah meter persegi atau jumlah unit.
• Ketiga, output per unit yang menjadi satuan hitung baku dalam kontrak.
• Keempat, target proyek yang telah ditetapkan sejak awal sebagai acuan penyelesaian pekerjaan.
• Kelima, kesepakatan kerja yang mengikat kedua belah pihak terkait tarif, ruang lingkup, dan mekanisme pembayaran. Tanpa kesepakatan yang jelas, potensi sengketa upah borongan akan jauh lebih tinggi.

Bagaimana Upah Pekerja dengan Sistem Kerja Borongan Dihitung?

Pada dasarnya, upah borongan dihitung berdasarkan hasil pekerjaan, bukan jumlah jam atau hari kerja.

Satuan perhitungannya ditentukan sejak awal melalui kesepakatan dalam perjanjian kerja atau kontrak sehingga kedua belah pihak memiliki acuan yang jelas mengenai besaran upah yang akan diterima.

Beberapa metode perhitungan yang umum digunakan antara lain:

• Berdasarkan unit. Cocok untuk pekerjaan yang hasilnya dapat dihitung per satuan.
  Contoh: pemasangan instalasi listrik dengan tarif Rp75.000 per titik. Jika pekerja menyelesaikan 40 titik, maka upah yang diterima adalah 40 × Rp75.000 = Rp3.000.000.
• Berdasarkan luas (m²). Umumnya digunakan pada pekerjaan konstruksi atau finishing bangunan, seperti pemasangan keramik atau pengecatan dinding.
  Contoh: tarif pemasangan keramik Rp90.000 per m². Jika luas yang dikerjakan mencapai 120 m², maka upahnya sebesar 120 × Rp90.000 = Rp10.800.000.
• Berdasarkan volume. Lazim diterapkan pada pekerjaan yang diukur dalam satuan volume, misalnya pengecoran beton.
  Contoh: tarif pengecoran Rp350.000 per m³. Jika volume pekerjaan mencapai 25 m³, maka total upah menjadi 25 × Rp350.000 = Rp8.750.000.
• Berdasarkan proyek. Digunakan ketika seluruh pekerjaan dibayar dengan satu nilai borongan tanpa memisahkan setiap unit pekerjaan.
  Contoh: pembangunan satu unit rumah tipe standar disepakati dengan nilai borongan Rp180 juta. Selama ruang lingkup pekerjaan sesuai kontrak, pembayaran mengikuti nilai proyek yang telah disepakati, bukan berdasarkan jumlah hari kerja atau volume pekerjaan.

Cara Menghitung Upah Borongan

Setelah memahami dasar dan pendekatan perhitungan, HR perlu mengetahui rumus dasar yang digunakan untuk menghitung upah borongan secara akurat.

Rumus Perhitungan Sistem Upah Borongan

Secara umum, rumus dasar perhitungan upah borongan adalah sebagai berikut.

Upah = Tarif Borongan × Jumlah Output

Dalam praktiknya, tarif borongan ditentukan lebih dulu berdasarkan kesepakatan, lalu dikalikan dengan jumlah hasil kerja yang berhasil diselesaikan pada periode pembayaran tertentu. Semakin tinggi kompleksitas pekerjaan, biasanya tarif per unit yang ditetapkan juga akan semakin besar.

HR perlu memastikan volume output yang digunakan sebagai dasar perhitungan sudah diverifikasi oleh pengawas lapangan. Tanpa validasi ini, risiko kesalahan perhitungan upah akan meningkat signifikan.

Contoh Perhitungan Upah Borongan pada Proyek Konstruksi

Berikut beberapa ilustrasi perhitungan upah borongan pada pekerjaan konstruksi.

Perlu diingat bahwa tarif dapat berbeda di setiap daerah bergantung pada tingkat kesulitan pekerjaan, spesifikasi material, serta kesepakatan antara perusahaan dan pekerja.

Dari contoh di atas terlihat bahwa besaran upah borongan sepenuhnya bergantung pada volume pekerjaan yang berhasil diselesaikan dan tarif yang telah disepakati di awal, bukan berdasarkan jumlah jam atau hari kerja.

Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan satuan pekerjaan, tarif, serta ruang lingkup pekerjaan secara jelas dalam kontrak untuk menghindari perbedaan interpretasi selama proyek berlangsung.

Contoh Perhitungan Upah Borongan Pekerja Bangunan

Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh perhitungan upah borongan untuk seorang pekerja bangunan yang mengerjakan pemasangan keramik lantai selama satu bulan.

Asumsi:

• Tarif borongan: Rp45.000 per m²
• Total pekerjaan yang diselesaikan: 250 m²
• Insentif penyelesaian lebih cepat: Rp500.000

Maka perhitungannya adalah:

Dari ilustrasi tersebut, pekerja memperoleh upah borongan sebesar Rp11.250.000 berdasarkan volume pekerjaan yang berhasil diselesaikan.

Karena pekerjaan selesai lebih cepat dari target, perusahaan memberikan insentif tambahan Rp500.000, sehingga total penghasilan kotor yang diterima pekerja pada bulan tersebut menjadi Rp11.750.000, sebelum dikurangi potongan yang berlaku sesuai ketentuan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan.

Contoh Slip Gaji Borongan

Transparansi slip gaji menjadi kunci kepercayaan pekerja terhadap sistem upah borongan. Berikut contoh format slip gaji borongan yang bisa dijadikan acuan oleh tim payroll:

Format seperti ini membantu pekerja memahami dengan jelas bagaimana upah mereka dihitung, sekaligus memudahkan tim HR ketika harus melakukan rekonsiliasi data payroll setiap periode.

Baca Juga: 20+ Contoh Slip Gaji Karyawan Swasta Lengkap Beserta Formatnya

Berapa Upah Borongan di Industri Konstruksi?

Berdasarkan praktik umum di lapangan, penghasilan pekerja borongan dapat sangat bervariasi tergantung lokasi proyek, volume pekerjaan, keterampilan, dan kesepakatan para pihak.

Tarif di wilayah Jabodetabek misalnya, cenderung lebih tinggi dibanding kota-kota kecil karena biaya hidup dan tingkat kompetisi tenaga kerja yang berbeda.

Jadi, tidak terdapat standar nasional mengenai tarif upah borongan.

Kisaran berikut dapat dijadikan gambaran umum, bukan acuan baku yang berlaku di semua daerah.

Gaji Kuli Bangunan Borongan Berapa?

Secara umum, penghasilan kuli bangunan dengan sistem borongan berkisar antara Rp3.500.000 hingga Rp7.000.000 per bulan, tergantung volume dan jenis pekerjaan yang diselesaikan.

Pekerja dengan keahlian khusus seperti tukang keramik atau tukang besi biasanya memiliki penghasilan di kisaran atas rentang tersebut.

Faktor lain yang memengaruhi besaran ini adalah durasi proyek dan kestabilan ketersediaan pekerjaan. Pekerja yang berpindah dari satu proyek ke proyek lain secara konsisten cenderung memiliki penghasilan bulanan yang lebih tinggi.

Gaji Borongan Pabrik Berapa?

Di sektor manufaktur, upah borongan biasanya berkisar antara Rp2.800.000 hingga Rp5.500.000 per bulan tergantung target produksi dan jenis industri.

Pekerja lini produksi dengan output tinggi dan tingkat kesalahan rendah umumnya memperoleh insentif tambahan di luar tarif dasar borongan.

Perbedaan tarif antar pabrik juga dipengaruhi oleh kompleksitas produk yang dihasilkan serta standar kualitas yang harus dipenuhi setiap unit produksinya.

Best Practice Mengelola Payroll dengan Sistem Upah Borongan di Industri Konstruksi

Mengelola payroll pekerja borongan di industri konstruksi tidak cukup hanya menghitung tarif dikalikan volume pekerjaan.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki prosedur payroll yang terstandarisasi sejak awal proyek.

Berikut beberapa praktik terbaik yang dapat diterapkan agar pengelolaan payroll sistem upah borongan menjadi lebih akurat, efisien, dan mudah diaudit.

1. Standarisasikan Penetapan Tarif dan Ruang Lingkup Pekerjaan

Langkah pertama adalah memastikan setiap pekerjaan borongan memiliki ruang lingkup yang jelas beserta satuan perhitungan yang disepakati.

Hindari menggunakan deskripsi pekerjaan yang terlalu umum karena berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi saat pembayaran dilakukan.

Misalnya, alih-alih hanya mencantumkan “pekerjaan pemasangan keramik”, perusahaan sebaiknya menjelaskan spesifikasi pekerjaan, jenis material, standar kualitas, luas pekerjaan, hingga tarif per meter persegi.

Seluruh ketentuan tersebut perlu dituangkan dalam kontrak atau perjanjian kerja sehingga menjadi acuan bagi pekerja, pengawas lapangan, maupun tim payroll.

Standarisasi ini juga memudahkan perusahaan ketika mengelola banyak proyek secara bersamaan karena setiap proyek menggunakan dasar perhitungan yang konsisten.

2. Terapkan Mekanisme Verifikasi Volume dan Kualitas Sebelum Payroll Diproses

Dalam sistem upah borongan, volume pekerjaan menjadi dasar utama pembayaran. Namun, volume saja tidak cukup apabila kualitas pekerjaan belum memenuhi standar proyek.

Karena itu, perusahaan sebaiknya menerapkan proses verifikasi berlapis sebelum data dikirim ke tim payroll.

Pengawas lapangan dapat memvalidasi volume pekerjaan yang telah selesai sekaligus memastikan hasil pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan.

Dengan proses verifikasi tersebut, HR tidak perlu melakukan koreksi setelah payroll selesai dihitung.

Selain mengurangi risiko pembayaran yang tidak sesuai, langkah ini juga membantu menjaga kualitas proyek secara keseluruhan.

3. Integrasikan Data Kehadiran, Progres Proyek, dan Payroll

Walaupun besaran upah borongan tidak dihitung berdasarkan jam kerja, data kehadiran tetap memiliki fungsi penting.

Kehadiran dapat digunakan sebagai bukti pekerja berada di lokasi proyek, mendukung kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja, serta membantu investigasi apabila terjadi insiden di lapangan.

Idealnya, data absensi, laporan progres proyek, dan payroll saling terhubung dalam satu alur kerja.

Dengan demikian, HR tidak perlu mengumpulkan data secara manual dari berbagai supervisor proyek atau melakukan input berulang ke sistem yang berbeda.

4. Kelola Kepatuhan BPJS, Pajak, dan Dokumentasi Payroll Secara Terpusat

Salah satu tantangan terbesar dalam payroll konstruksi adalah tingginya mobilitas tenaga kerja. Pekerja dapat berpindah proyek, bergabung di tengah periode payroll, atau menyelesaikan pekerjaan sebelum proyek berakhir.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan administrasi kepesertaan BPJS, perhitungan PPh Pasal 21, serta dokumen payroll selalu diperbarui sesuai kondisi terbaru.

Selain slip gaji, perusahaan juga sebaiknya menyimpan kontrak kerja, bukti penyelesaian pekerjaan, laporan volume, hingga riwayat pembayaran dalam satu repositori yang mudah diakses ketika dibutuhkan.

Dokumentasi yang lengkap akan memudahkan perusahaan menghadapi audit, pemeriksaan regulator, maupun penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan perhitungan upah.

5. Gunakan Sistem Payroll atau Managed Payroll Service untuk Mengurangi Pekerjaan Manual

Semakin banyak proyek yang berjalan secara bersamaan, semakin kompleks pula proses payroll yang harus dikelola.

Mengandalkan spreadsheet atau perhitungan manual meningkatkan risiko kesalahan saat menghitung upah borongan, lembur, tunjangan proyek, BPJS, hingga PPh 21.

Karena itu, banyak perusahaan konstruksi beralih ke sistem payroll terintegrasi atau managed payroll service agar data pekerja dari berbagai lokasi proyek dapat dikelola secara terpusat dan proses payroll menjadi lebih akurat serta efisien.

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah Jasa Payroll Outsourcing dari Mekari Talenta.

Dengan dukungan payroll specialist, perusahaan dapat mengelola berbagai skema penggajian, mulai dari upah borongan, pekerja harian, hingga gaji bulanan, lengkap dengan perhitungan BPJS, PPh 21, tunjangan proyek, serta dokumentasi payroll untuk kebutuhan audit dan compliance.

Hasilnya, tim HR dapat mengurangi pekerjaan administratif, meminimalkan risiko human error, dan memastikan pembayaran gaji tetap tepat waktu meskipun mengelola banyak proyek secara bersamaan.

Konsultasikan kebutuhan payroll perusahaan Anda bersama tim Mekari Talenta Payroll Service untuk menemukan solusi pengelolaan payroll yang lebih akurat, terpusat, dan sesuai dengan kompleksitas operasional industri konstruksi.