Pentingnya Kebijakan Fiskal dalam Membangun SDM & Negara

Pentingnya Kebijakan Fiskal dalam Membangun SDM & Negara

Pernahkah Anda mendengar istilah kebijakan fiskal? Istilah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia ini ternyata diadopsi dari bahasa latin, yaitu fiscus atau seorang pemegang kuasa atas keuangan pertama pada zaman romawi kuno. Dalam bahasa inggris, fisc berarti pembendaharaan atau pengaturan keluar-masuknya uang yang ada dalam kerajaan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa fiskal ini digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintahan Negara. Fiskal sendiri dianggap sebagai pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran sebuah program untuk mencapai pendapatan nasional, produksi, perekonomian, dan digunakan sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian.

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.

Pengertian Fiskal

Menurut KBBI, fiskal berarti berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara. Sedangkan menurut Haryadi, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang diperlihatkan dari kebijakan fiskal adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara.

Instrumen Penyusunan Kebijakan

Berdasarkan penjelasan dari pengertian kebijakan fiskal, dapat terlihat beberapa instrumen penyusunannya. Terdapat 2 (dua) intrumen utama penyusun kebijakan ini, yakni:

  • Pendapatan Negara (Pajak)

Pemerintah menggunakan pajak sebagai instrumen fiskal untuk membiayai pembangunan. Di mana, kebijakan ini bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi, sehingga seluruh wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha wajib memberikan kontribusi pada negara.

  • Pengeluaran Negara

APBN (Anggaran Pembelanjaan Negara) merupakan suatu anggaran yang dimiliki pemerintah sebagai pengeluaran yang diperlukan pemerintah seperti biaya untuk pembangunan infrastruktur, biaya pembangunan untuk masyarakat umum, hingga biaya untuk keperluan operasional pemerintah sendiri. Keseluruhan pengeluaran ini termasuk pada instrumen fiskal yang nantinya akan ikut berkontribusi terhadap pembangunan negara.

Tujuan Utama Penerapan Kebijakan Fiskal

Untuk menjaga agar setiap warga berada pada posisi perekonomian yang baik dan stabil, pemerintah sebagai pemangku kebijakan, wajib membuat undang-undang maupun program demi tercapainya tujuan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang bisa memengaruhi perekonomian tersebut melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Kebijakan yang dibuat biasanya bertujuan untuk mencapai sasaran ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang baik, lapangan kerja yang tinggi, juga harga yang stabil. Selain itu kebijakan ini juga memiliki tujuan lainnya. Di bawah ini adalah beberapa tujuan penerapan kebijakan fiskal.

  • Mencapai kestabilan dan meningkatkan perekonomian

Seperti yang telah disinggung sedikit di atas, salah satu tujuan utama kebijakan fiskal adalah mencapai kestabilan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Di mana, pertumbuhan ekonomi akan membuat perusahaan berkembang dengan pesat. Ini akan menyebabkan peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat, sehingga kesejahteraan negara secara menyeluruh akan meningkat dan kestabilan ekonomi yang dicita-citakan akan tercapai.
Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus melakukan kebijakan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Sehingga, ketika pajak lebih rendah, konsumen bisa memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, di mana ini akan membantu meningkatkan investasi dan pendapatan bisnis. Selain itu, pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi juga bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

  • Membuka kesempatan kerja

Pengangguran menjadi salah satu masalah besar yang sering di alami setiap negara, khususnya Indonesia. Dengan penerapan kebijakan fiskal, pemerintah ingin mencapai tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Di mana, dengan jumlah pengangguran yang tinggi akan meningkatkan kecenderungan untuk tidak memiliki uang untuk dibelanjakan. Ini bisa berakibat pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.
Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah bisa mengurangi pajak dan menerapkan kebijakan fiskal yang mendorong dan menyebabkan perusahaan-perusahaan melakukan ekspansi. Hal ini akan secara bersamaan mendorong lapangan meningkatnya lapangan pekerjaan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

  • Menjaga stabilitas harga agar terhindar dari inflasi

Tujuan lain dari menerapkan kebijakan ini adalah menstabilkan kondisi perekonomian, dengan maksud untuk menghindari inflasi. Di mana, perekonomian negara akan mengikuti pola ekspansi global (booming), yang biasanya diikuti oleh perlambatan ekonomi (busts).
Pemerintah dapat mengurangi risiko ini dengan meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan ekspansi berlebihan yang bisa berdampak buruk, seperti inflasi tinggi. Intinya, pemerintah bisa mencoba memuluskan tren boom dan bust untuk mencapai tren pertumbuhan ekonomi secara konstan yang lebih stabil.

Fungsi Kebijakan Fiskal

Terdapat 2 (dua) fungsi utama dari kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan aktivitas investasi.

  • Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud di sini bukan hanya sumber daya manusia, tapi juga sumber daya alam. Tanpa dua komponen ini, aktivitas ekonomi negara akan terancam. Namun, dengan kebijakan fiskal, kedua sumber daya ini akan menjadi lebih seimbang dan optimal dalam penggunaannya.

  • Mengoptimalkan Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi merupakan salah satu sumber pemasukan bagi devisa negara. Hal ini akan akan memberikan keuntungan bagi pemerintah dan negara karena saling menguntungkan antara pengusaha dan investor. Sehingga, dengan adanya kebijakan fiskal, maka pemilik modal akan mendapatkan peluang besar dalam menginvestasikan modalnya, sehingga bisa menambah devisa yang berarti akan meningkatkan perekonomian negara.

Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal

Pada dasarnya, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua jenis yaitu berdasarkan teori dan berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Apa perbedaan keduanya? Simak selengkapnya di bawah ini.

  • Kebijakan fiskal dari segi teori

Dalam jenis kebijakan ini, terdapat 3 (tiga) macam kebijakan dari segi teori yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini

  1. Kebijakan fiskal fungsional; Kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah, yang biasanya dapat ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja.
  2. Kebijakan fiskal yang disengaja; Kebijakan ini dilakukan dengan memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun pengeluaran pemerintah dengan tujuan mengatasi berbagai masalah ekonomi secara nasional. Dalam pelaksanaanya, kebijakan ini terbagi lagi menjadi 3 bentuk di dalamnya yaitu:
    1. membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah.
    2. membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak.
    3. membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah atau sistem pemungutan pajaknya.
  3. Kebijakan fiskal yang tidak disengaja; Kebijakan ini biasanya digunakan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif seperti proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran.
  • Kebijakan Fiskal dari Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran

Pada pelaksanaannya, kebijakan ini dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam yaitu:

  1. Kebijakan Fiskal Seimbang; Kebijakan ini membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi jumlah yang sama. Dan memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah negara tidak perlu meminjam dana, baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan sisi negatifnya adalah kondisi perekonomian akan terpuruk bila ekonomi negara dalam kondisi yang tidak menguntungkan.
  2. Kebijakan Fiskal Surplus; Tugas berat pemerintah jika menggunakan kebijakan ini adalah membuat jumlah pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran pada neraca keuangan negara. Ini menjadi cara yang efektif untuk menghindari inflasi, karena mampu menekan harga yang beredar di masyarakat.
  3. Kebijakan Fiskal Defisit; Pada pelaksanaannya, kebijakan ini berlawanan dengan kebijakan surplus. Di mana, dampak positif kebijakan ini adalah mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Namun, kebijakan ini bisa memberikan keadaan defisit secara terus menerus terhadap sebuah negara.
  4. Kebijakan Fiskal Dinamis; Manfaat dari penerapan kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu.

Contoh Penerapan Kebijakan Fiskal

Setelah mengetahui beberapa hal penting terkait kebijakan fiskal, Anda juga harus memahami bagaimana contoh penerapannya. Untuk lebih jelasnya, akan diperlihatkan beberapa contoh kebijakan tersebut:

  1. Pemerintah Indonesia pernah menaikkan harga pajak dengan maksud menambah pendapatan negara untuk mencapai kestabilan perekonomian.
  2. Pemerintah mengeluarkan obligasi untuk meminjam uang dari negara asing untuk pembangunan sarana infrastruktur yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.
  3. Pemerintah mewajibkan masyarakat memiliki NPWP untuk menambah wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara yang bisa membantu pembangunan negara.
  4. Mengelola anggaran dengan mengurangi pembelanjaan negara dan/atau menaikkan pajak yang dibebankan kepada masyaraka untuk perekonomian yang lebih stabil.

Itulah beberapa hal penting terkait kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan memahami ini semua, Anda bisa menjadi lebih mudah dalam membantu pemerintah untuk mencapai tujuannya. Sebagai HR Anda berperan untuk meningkatkan SDM yang dimiliki Indonesia dan membantu mereka berkembang. Dengan SDM yang berkembang, perusahaan akan ikut maju dan bisa membantu perekonomian negara lewat pembayaran pajak.


PUBLISHED27 Nov 2019
Ervina
Ervina