MK Putuskan Karyawan Boleh Menikah dengan Rekan Sekantor

MK Putuskan Karyawan Boleh Menikah dengan Rekan Sekantor

 
Setelah menjadi perdebatan panjang, akhirnya pada Kamis (14/12-17) Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memutuskan bahwa karyawan dalam satu perusahaan diperbolehkan terikat perkawinan. Dengan putusan MK ini maka peraturan dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undang Ketenagakerjaan yang selama ini dianggap melanggar hak asasi manusia sudah tak lagi berlaku atau telah dibatalkan.
Dikutip dari Tempo.co, setelah pemberlakuan keputusan MK ini maka Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undang Ketenagakerjaan secara keseluruhan akan berubah. Kini isi peraturan bakal berubah dari yang awalnya berbunyi pengusaha atau pemberi kerja berhak untuk memutus hubungan kerja alias PHK atas pekerja dalam satu perusahaan yang memiliki ikatan perkawinan menjadi “pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan… f. pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan.”
Putusan MK melalui pertimbangan matang karena peraturan sebelumnya dianggap menciderai hak asasi manusia.
Seperti dilansir oleh Detik.com, pihak Mahkamah Konstitusi alias MK tak sembarangan dalam memutuskan hal ini. Pihak MK beranggapan bahwa frasa pada ketentuan a quo sebelumnya yakni “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama” dianggap menciderai hak asasi manusia dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Pembatasan yang termuat dalam ketentuan a quo dinilai Mahkamah tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. “Karena pada dasarnya tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang tergangguoleh adanya pertalian darah atau ikatan perkawinan sebagaiman dimaksud ketentuan a quo,” ujar ketua MK Arief Hidayat.
Berkaitan dengan hal tersebut, pihak MK juga beropini bahwa ketentuan a quo yang selama ini mengikat telah mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini dianggap MK sebagai persyaratan yang dianggap tak bisa diterima, apalagi menjadi dasar dari peraturan yang sah dan konstitusional.
Lebih lanjut, MK mengungkapkan jika memang pihak pengusaha atau perusahaan suatu saat khawatir terjadi pelanggaran terkait adanya perubahan peraturan ini maka bisa diatasi dengan keputusan internal perusahaan. Di mana perusahaan wajib merumuskan peraturan yang ketat hingga terbangunnya integritas di setiap karyawan yang tinggi.
Semoga peraturan baru ini bisa membawa angin segar bagi karyawan yang selama ini mungkin merasa hak asasinya telah diganggu gugat. Selain itu, diharapkan perusahaan juga bisa lebih bijak dalam merumuskan peraturan terbaru berkaitan dengan hubungan antara rekan kerja terutama pasangan menikah.
Sumber data :

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.
  1. www.nasional.tempo.co
  2. www.detik.com

Sumber gambar : www.netz.id


PUBLISHED15 Dec 2017
Ervina
Ervina