Larangan Menikah dengan Rekan Sekantor, Apakah Masih Penting Diterapkan?

Larangan Menikah dengan Rekan Sekantor, Apakah Masih Penting Diterapkan?

Beberapa waktu lalu, Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan yang mengatur hak pengusaha untuk pemutusan hubungan kerja alias PHK atas pekerja dalam satu perusahaan yang memiliki ikatan perkawinan setelah perjanjian kerja disepakati kedua belah pihak kembali digugat. Dikutip dari laman Kompas.com, sekelompok pegawai yang diantaranya adalah Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro dan Airtas Asnawi menggugat ke Mahkamah Konstitusi dengan dalih bahwa peraturan tersebut telah melanggar hak konstitusional para pegawai dan juga bertentangan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan dan UU Hak Asasi Manusia.
Terkait kisruh atas perjanjian ini memang bukanlah pertama terjadi. Beberapa waktu sebelumnya banyak pegawai dari beragam disiplin pekerjaan menggugat peraturan kontroversial tersebut. Lantas, seberapa pentingkah peraturan larangan menikah dengan teman sekantor ini diterapkan? Dan apakah peraturan ini masih relevan jika diterapkan di perusahaan-perusahaan? Berikut penjelasan lengkapnya.
Menilik pada kebijakan umum perusahaan, pada dasarnya peraturan larangan menikah sekantor ini memang relevan untuk diterapkan.
Namun perusahaan tak bisa sembrono dan terlalu saklek dalam menerapkan peraturan ini. Saat memutuskan peraturan ini ditegakkan dalam kebijakan maka pihak perusahaan harus mendasarkan pemikirannya pada 3 pilar pertimbangan berikut ini.
Yang pertama, peraturan pada dasarnya diterapkan jika di masa depan perusahaan mengkhawatirkan munculnya potensi konflik kepentingan hingga KKN.
Misalnya sang istri bekerja di bagian pembelian dan suami sebagai project manager. Bisa jadi dalam suatu proses bidding tender, suami bertanya pada istri mengenai penawaran yang masuk. Padahal sebenarnya ini adalah informasi yang sifatnya rahasia (confidential). Suami juga bisa mengarahkan istri untuk memenangkan vendor yang ia inginkan. Ada pula kemungkinan apabila pihak vendor memberikan bonus tertentu kepada suami atau istri, maka pasangan menikah tersebut bisa bekerja sama yang mengarah kepada KKN.
Yang kedua, peraturan ini bisa diterapkan jika perusahaan mengkhawatirkan munculnya potensi konflik pekerjaan terhadap kehidupan atau sebaliknya.
Ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, misalnya pasangan suami-istri tersebut hingga tidak saling berbicara satu sama lain. Nah, hal semacam ini sangat mungkin berimbas di kantor sehingga mengganggu profesionalitas kerja. Demikian halnya jika terjadi konflik di kantor, sangat mungkin hal tersebut cukup berimbas terhadap kehidupan rumah tangga juga. Oleh karena itu, peraturan seperti ini bisa dibilang masih relevan jika diterapkan dengan tujuan menghindari potensi konflik pribadi terjadi di kantor atau sebaliknya.
Yang ketiga, peraturan ini bisa diterapkan jika perusahaan mengkhawatirkan potensi timbulnya subjektivitas dalam pekerjaan.
Subjektivitas dalam hal ini mencakup beragam hal, mulai dari penilaian kinerja, pemberian reward and punishment, dan sebagainya. Misalnya, pasca penilaian kerja sang istri yang ada di bawah pimpinan suami dalam suatu divisi di perusahaan malah memperoleh promosi jabatan, apakah promosi tersebut murni karena prestasi kerja? Atau turut dipengaruhi posisi yang dimiliki sang suami? Jika penilaian promosi tersebut memang murni dari prestasi kerja, sangat mungkin akan timbul gosip atau omongan yang kurang mengenakkan dari rekan-rekan kerja.
Berdasar pertimbangan di atas, peraturan larangan menikah sesama pegawai di kantor memang bisa dibilang masih relevan untuk diterapkan. Namun, mengingat kian berkembangnya zaman, peraturan memang tak bisa serta merta melarang pegawai sesama kantor untuk memiliki hubungan. Di banyak perusahaan swasta modern seperti sekarang, peraturan ini memang tak terlalu ketat dan bahkan ada yang memperbolehkan pernikahan antar sesama pegawai.
Pasalnya, diterapkan atau tidaknya peraturan ini memang sangat bergantung pada individu alias karyawan itu sendiri. Apakah ketika peraturan larangan menikah sesama pegawai ini tak diterapkan, sang karyawan tetap bisa mempertahankan profesionalitasnya saat bekerja bersama pasangan atau malah tidak?
Sumber data :

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.
  1. http://lipsus.kompas.com/kemenaker/read/2017/05/22/110131228/larangan.menikah.dengan.teman.sekantor.digugat.ini.kata.kemenaker.
  2. Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan.

Sumber cover : http://www.rmafinancial.co.nz/are-you-both-insured-here-is-why-you-should-be/


PUBLISHED05 Jun 2017
Ervina
Ervina