Expert Insight Learning & Development L&D Manager General

Mengapa Program Training Belum Berhasil Menutup Skill Gap Karyawan?

Mengapa Program Training Belum Berhasil Menutup Skill Gap Karyawan

Highlights

Program training belum tentu berhasil menutup skill gap karyawan karena ada beberapa faktor yang memengaruhi efektivitasnya:

  1. Diagnosis gap kurang tepat. Perusahaan belum memiliki standar kompetensi dan proficiency level yang jelas untuk mengukur kemampuan aktual karyawan.
  2. Treatment tidak sesuai kebutuhan. Tidak semua gap harus diselesaikan melalui training. Beberapa kondisi lebih tepat ditangani dengan coaching, counseling, self-learning, atau penugasan.
  3. Atasan kurang terlibat. Pengembangan karyawan masih dianggap sebagai tanggung jawab HR atau L&D, padahal atasan berperan dalam mengidentifikasi gap hingga memantau penerapan hasil training.
  4. Evaluasi berhenti pada penyelenggaraan. Keberhasilan training masih diukur dari kehadiran dan kepuasan peserta, bukan perubahan perilaku maupun dampaknya terhadap kinerja.
  5. Faktor organisasi belum diperhitungkan. Kesiapan karyawan, proses rekrutmen, akurasi penilaian kompetensi, dan dukungan organisasi juga memengaruhi keberhasilan pengembangan.

Karena itu, perusahaan perlu mengelola pengembangan karyawan secara menyeluruh, mulai dari pemetaan kompetensi, pemilihan intervensi, hingga evaluasi hasilnya.

Program training karyawan sering kali dinyatakan selesai: peserta hadir penuh, materi tuntas, dan skor kepuasan peserta tinggi. Namun, beberapa bulan kemudian, kemampuan kerja karyawan tidak banyak berkembang dan kesenjangan keterampilan (skill gap) yang ingin diatasi belum juga berkurang.

Masalah ini bukan sekadar soal kualitas trainer atau materi. Akar persoalannya sering kali ada pada cara organisasi memaknai training itu sendiri, yaitu sebagai obat tunggal untuk semua masalah kompetensi dan kinerja.

Urgensinya pun semakin nyata.

World Economic Forum dalam Future of Jobs Report 2025 mencatat bahwa 63% pemberi kerja menyebut skill gap sebagai hambatan terbesar transformasi bisnis pada periode 2025–2030.  Laporan yang sama memperkirakan rata-rata 39% keterampilan pekerja saat ini akan berubah atau menjadi usang dalam rentang waktu tersebut, dan 85% pemberi kerja berencana memprioritaskan upskilling.
statistik skill gap menurut WEF

Kesadaran itu sebetulnya sudah ada di level eksekutif. 

LinkedIn Workplace Learning Report 2025 menemukan 49% profesional L&D setuju bahwa eksekutif mereka khawatir karyawan belum memiliki keterampilan yang tepat untuk menjalankan strategi bisnis. Akan tetapi, hanya 36% organisasi yang tergolong career development champions, yaitu organisasi dengan program pengembangan yang matang dan terbukti menghasilkan dampak bisnis.

Artinya, banyak perusahaan sudah tahu bahwa skill gap harus ditutup, tetapi belum banyak yang berhasil membangun program pengembangan yang benar-benar mengubah kemampuan kerja karyawan.

Untuk memahami celah tersebut, kami berbincang dengan Angger Caesario, Head of People & Organizational Development di PT Mowilex Indonesia. 

Angger telah berkarier di bidang HR selama hampir 15 tahun, dimulai dari Astra Graduate Program pada 2011, lalu memegang peran training & culture, people development, hingga memimpin fungsi organization & people development, performance management, dan talent management di level grup pada beberapa perusahaan di industri otomotif, asuransi, media, dan properti.

Artikel ini merupakan bagian pertama dari rangkaian tiga seri interview bersama Angger Caesario yang membahas strategi pengembangan dan pelatihan karyawan. Rangkaian seri ini terdiri dari:

  1. Mengapa Program Training Belum Berhasil Menutup Skill Gap Karyawan? (artikel ini)
  2. Kirkpatrick Model: Cara Mengukur Efektivitas Training Karyawan
  3. Panduan Memilih Learning Management System yang Terintegrasi dengan Talent Management

Pada seri pertama ini, kita akan mengulas lebih jauh mengapa program training belum berhasil menutup skill gap karyawan dan apa yang perlu dievaluasi perusahaan.

Training Berhasil Diselenggarakan, tetapi Apakah Kompetensi Karyawan Meningkat?

Training yang terselenggara dengan baik belum bisa disimpulkan berhasil meningkatkan kompetensi, apalagi kinerja. 

Angger membedakan dua hal yang sering dianggap sama: menyelenggarakan training, dan memastikan training tersebut benar-benar mengubah kompetensi maupun perilaku peserta.

Untuk membedakan keduanya, Angger merujuk pada Kirkpatrick Model, kerangka evaluasi training empat level yang umum dipakai praktisi HR. 

Berdasarkan penjelasannya, setiap level menilai hal yang berbeda dan membutuhkan metode serta penilai yang berbeda pula.

level evaluasi training kirkpatrick
Level Yang dinilai Cara mengukur (berdasarkan praktik Angger) Siapa yang terlibat
1. Reaksi Penyelenggaraan training Kuesioner tentang fasilitator, materi, dan pelaksanaan Peserta, tim L&D
2. Learning Apakah materi tersampaikan Pre-test dan post-test Peserta, tim L&D
3. Perilaku Perubahan perilaku setelah training Pengamatan beberapa periode setelah training, dibuktikan dengan evidence yang kuat Atasan langsung atau user
4. Impact Dampak pada hasil kerja Penugasan nyata yang berkaitan dengan materi training, misalnya peserta training manajemen proyek ditunjuk menjadi project leader Atasan, user, dan HR

Sebagai contoh, untuk mengukur level ke-4, perusahaan yang mengadakan training manajemen proyek tidak cukup hanya memastikan peserta memahami materi melalui post-test. Untuk melihat penerapannya, peserta dapat diberikan tanggung jawab sebagai project leader.

Selanjutnya, organisasi mengevaluasi bagaimana peserta mengelola proyek tersebut, apakah targetnya tercapai, dan apa yang perlu diperbaiki apabila hasilnya belum sesuai harapan.

Dengan demikian, keberhasilan training tidak bisa hanya dilihat dari penyelenggaraannya.

“
Jadi saya akan bilang secara kesimpulan, ketika training selesai apakah dianggap sudah berhasil — penyelenggaranya mungkin sudah. Mungkin bagi KPI seorang L&D sudah bisa menyelenggarakan beberapa program dalam setahun, itu sudah selesai. Tapi impact dan evaluasi level-level berikutnya itu nanti yang mungkin akan menjadi pengukuran yang berbeda.
Angger Caesario
Angger P. Caesario, ST, CHRM, CODM
Head of People & Organizational Development
di PT Mowilex Indonesia

Tidak semua organisasi harus langsung mengevaluasi hingga level tertinggi

Meskipun Kirkpatrick Model memiliki empat level, Angger menekankan bahwa kedalaman evaluasi perlu disesuaikan dengan kematangan dan prioritas organisasi.

Perusahaan yang baru membangun sistem pelatihan mungkin masih berfokus memastikan kalender training berjalan sesuai rencana. Dalam kondisi tersebut, evaluasi level pertama dapat menjadi prioritas awal.

Setelah proses penyelenggaraan lebih terstruktur, perusahaan dapat mulai mengevaluasi pemahaman peserta melalui level kedua. Organisasi yang lebih matang dapat melanjutkan pengukuran ke perubahan perilaku dan dampak terhadap hasil kerja.

Artinya, tidak semua program training harus langsung dievaluasi sampai level keempat. Namun, perusahaan perlu memahami batas kesimpulan yang dapat diambil dari setiap level.

Jika evaluasi hanya mengukur kepuasan peserta, misalnya, perusahaan baru bisa menyimpulkan bahwa training diterima dengan baik. Belum ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa kemampuan kerja peserta telah meningkat.

Ini menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan perlu membedakan antara keberhasilan penyelenggaraan dan efektivitas pengembangan kompetensi.

Mengapa Training Karyawan Tidak Selalu Berhasil Menutup Competency Gap dan Meningkatkan Kinerja?

Training karyawan tidak selalu berhasil menutup competency gap karena training hanyalah satu bentuk treatment, sementara kinerja dipengaruhi banyak faktor lain: peran atasan langsung, kesiapan organisasi memfasilitasi karyawan, kesesuaian jenis intervensi dengan besar gap, kesiapan karyawan untuk peran baru, hingga akurasi data kompetensi yang menjadi dasar training. 

Ketika training diharapkan langsung menghasilkan peningkatan kinerja tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, hasilnya hampir pasti mengecewakan.

Berdasarkan pengalaman Angger, berikut beberapa penyebab yang paling sering membuat program training belum berhasil menutup skill gap karyawan.

1. Training diperlakukan sebagai obat tunggal untuk masalah kinerja

Menurut Angger, pola pikir yang paling perlu dibenahi adalah anggapan bahwa setelah training, kinerja karyawan otomatis harus meningkat. Ia tidak setuju jika kinerja langsung dijadikan patokan utama keberhasilan training.

Angger memandang training sebagai satu ornamen yang melengkapi knowledge, skill, serta behavior atau attitude peserta. 

Faktor lain seperti bimbingan, penugasan, dan arahan dari atasan langsung, serta kesiapan organisasi untuk mendukung dan memfasilitasi karyawan, sama-sama menentukan apakah pembelajaran berubah menjadi kinerja.

2. Jenis intervensi tidak sesuai dengan kebutuhan

Angger mengaitkan hal ini dengan 9-box matrix atau human asset value, yang sumbunya memetakan kinerja terhadap kompetensi atau potensi. 

Menurutnya, dua sumbu itu saja sudah menunjukkan bahwa training hanyalah salah satu treatment yang dipilih setelah evaluasi dilakukan.

“
Bisa jadi training tidak berlaku karena sebenarnya cukup untuk dilakukan coaching counseling tanpa harus di training.
Angger Caesario
Angger P. Caesario, ST, CHRM, CODM
Head of People & Organizational Development
di PT Mowilex Indonesia

Dengan kata lain, mengirim karyawan ke training tanpa diagnosis gap yang jelas berisiko memberikan obat yang salah.

3. Masalahnya ada pada readiness, bukan kompetensi

Ada kalanya kinerja karyawan baik dan kompetensinya memadai, tetapi ia belum siap memegang tanggung jawab yang lebih besar. Menurut Angger, kondisi ini masuk ke ranah lain, yaitu replacement atau succession planning, dan tidak otomatis bisa diselesaikan dengan menambah training.

Untuk memastikan kesiapan tersebut, penilaian tidak cukup hanya mengandalkan rekomendasi atasan langsung.

Angger menjelaskan bahwa perusahaan dapat melibatkan stakeholder lain yang bekerja sama dengan karyawan, meminta bukti konkret atas kompetensinya (strong evidence), hingga menggunakan assessment center atau biro psikologi jika diperlukan.

Bahkan ketika hasil penilaian menunjukkan bahwa karyawan sudah layak dipromosikan, perusahaan masih dapat memberikan masa acting atau pejabat sementara sebelum menetapkannya secara permanen.

Angger mengibaratkannya seperti masa probation, tetapi khusus untuk promosi. Melalui periode ini, perusahaan dapat melihat bagaimana karyawan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar.

Jika ternyata ia masih kesulitan memenuhi ekspektasi posisi barunya, masa percobaan dapat diperpanjang atau promosi tidak dilanjutkan.

4. Atasan langsung menyerahkan pengembangan sepenuhnya kepada HR

Ini adalah kendala yang menurut Angger paling sering ditemui. Banyak atasan mengirim anggota timnya ke training dengan harapan masalah langsung terselesaikan.

“
Mereka berharap dengan mengirimkan para team-nya ke sebuah training dapat menyelesaikan masalah … Padahal kita tahu bahwa itu PR bersama.
Angger Caesario
Angger P. Caesario, ST, CHRM, CODM
Head of People & Organizational Development
di PT Mowilex Indonesia

5. Gap sudah terbawa sejak rekrutmen

Angger melihat bahwa sebagian gap seharusnya sudah terdeteksi sejak proses rekrutmen, terutama pada core technical competency. Misalnya untuk posisi sales dan marketing, negotiation skill bisa menjadi kompetensi yang wajib dimiliki.

Jika gap pada kompetensi inti baru ketahuan setelah karyawan onboard, menurut Angger ada yang kurang tepat dalam assessment di awal. Dalam situasi ini, training diminta menambal masalah yang sebenarnya berasal dari proses seleksi.

6. Data penilaian kompetensi yang menjadi dasar training kurang akurat

Training yang tepat sasaran membutuhkan data gap yang akurat. Namun Angger mengakui bahwa penilaian kompetensi oleh atasan langsung punya risiko subjektivitas yang cukup tinggi. Ada atasan yang memberi nilai baik agar bawahannya segera promosi, ada pula yang memberi nilai baik agar timnya tidak risih.

Angger juga pernah menemui pandangan bahwa kompetensi teknis karyawan otomatis dianggap fit jika KPI-nya tercapai 100%.

Ia tidak sependapat, karena komponen yang memengaruhi pencapaian kinerja terlalu banyak untuk disimpulkan hanya dari kompetensi. Ketika data gap bias, training yang dirancang pun berisiko tidak menyasar kebutuhan yang sebenarnya.

Cara Menelusuri Akar Masalah dalam Training: Penyelenggaraan atau Peserta?

Ketika hasil sebuah program training kurang optimal, Angger memulai penelusuran dengan satu pertanyaan: subjek apa yang sedang didiagnosis? Penyelenggaraan training dan perubahan pada peserta adalah dua objek evaluasi yang berbeda, sehingga kesimpulannya pun berbeda.

“
Jadi, kembali lagi, evaluasi di tahap yang berbeda dan subjek yang didiagnosis berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda juga.
Angger Caesario
Angger P. Caesario, ST, CHRM, CODM
Head of People & Organizational Development
di PT Mowilex Indonesia

Jika yang dievaluasi adalah penyelenggaraannya

Untuk menilai training itu sendiri, menurut Angger evaluasi level 1 dan 2 sudah cukup. Dari sini, HR dapat mendiagnosis apakah ada gap antara tujuan training dengan pihak yang ditunjuk sebagai penyelenggara atau pemberi materi, baik internal maupun eksternal.

Angger menjelaskan bahwa trainer internal dipilih ketika organisasi menilai karyawannya cukup mumpuni untuk mengajarkan materi kepada rekan kerja. Sementara itu, trainer eksternal didatangkan ketika organisasi membutuhkan wawasan yang lebih dalam dan komprehensif dari luar.

Namun, pemilihan trainer saja belum cukup. HR juga perlu memastikan bahwa materi dan aktivitas yang dirancang benar-benar terlaksana sesuai tujuan. Misalnya, dalam training communication skills, perusahaan merancang sesi role play agar setiap peserta mendapat kesempatan untuk mencoba langsung.

Jika sampai akhir sesi masih ada peserta yang belum pernah mencoba, berarti ada bagian dari tujuan pembelajaran yang tidak tersampaikan. Hal teknis seperti konsumsi yang tidak tersedia atau trainer yang datang terlambat dari jadwal juga termasuk temuan dalam evaluasi penyelenggaraan.

Jika yang dievaluasi adalah pesertanya

Jika masalahnya terletak pada peserta yang belum menunjukkan perubahan sesuai tujuan training, evaluasi perlu bergeser ke level 3 dan 4.

Angger mencontohkan peserta yang diharapkan mampu menjadi project leader setelah mengikuti training manajemen proyek. Namun, ketika diberi tanggung jawab tersebut, kemampuan kepemimpinannya belum terlihat dan ia justru gugup saat harus merangkul tim di bawahnya.

Jika masalahnya ada di luar training

Angger juga mengingatkan bahwa penelusuran penyebab skill gap tidak selalu berhenti pada evaluasi training atau kompetensi karyawan. 

Perusahaan mungkin perlu melihat kembali proses yang lebih awal, termasuk apakah ada kekeliruan saat rekrutmen atau apakah penurunan performa baru terjadi setelah karyawan menjalankan pekerjaannya.

Untuk menelusurinya, ada beberapa data yang dapat diperiksa:

  • Job description dan hasil job test, untuk melihat apakah target dan tuntutan pekerjaan yang diberikan kepada karyawan sudah sesuai dengan posisi yang diemban.
  • KPI, untuk menilai sejauh mana indikator kinerja benar-benar mewakili hasil yang diharapkan manajemen. Angger menyebut masih ada organisasi yang menyusun KPI berdasarkan kemudahan pengukuran, bukan semata-mata relevansinya terhadap hasil pekerjaan.
  • Struktur organisasi, untuk memeriksa apakah hubungan pelaporan dan pembagian tanggung jawab sudah tepat. Misalnya, karyawan secara formal melapor kepada satu atasan, tetapi dalam pekerjaan sehari-hari justru lebih banyak berinteraksi dengan atasan lain. Kondisi ini bisa menjadi petunjuk bahwa struktur organisasi perlu dievaluasi.

Salah satu contoh yang diangkat Angger adalah pengukuran SLA rekrutmen (Service Level Agreement), yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses rekrutmen. 

Pengukurannya perlu memperjelas titik awal perhitungan, apakah sejak permintaan karyawan diajukan atau sejak kandidat mulai mengikuti seleksi, hingga akhirnya onboarding.

Karena pengukuran ini membutuhkan pencatatan dan tools yang memadai, sebagian organisasi memilih indikator yang lebih sederhana, seperti persentase permintaan tenaga kerja yang berhasil dipenuhi. 

Menurut Angger, pilihan tersebut tidak selalu muncul karena organisasi ingin mengambil jalan yang lebih mudah, tetapi bisa juga karena keterbatasan tools untuk mendukung pengukuran.

Peran Penting Atasan Langsung Sebelum, Selama, dan Sesudah Training

Atasan langsung adalah penentu apakah pembelajaran diterapkan di pekerjaan atau berhenti di ruang kelas. Angger enggan menyebut satu peran yang “ideal” untuk atasan, karena setiap atasan punya gaya kepemimpinan berbeda. 

Namun dari sudut pandang HR, ada ekspektasi yang jelas terkait peran atasan di setiap fase training:

Sebelum training: menyadarkan karyawan tentang gap-nya

Menurut Angger, peran atasan dimulai bahkan sebelum training, yaitu membantu anggota tim menyadari kesenjangan kompetensi yang mereka miliki.

Untuk melakukannya, HR perlu menyediakan acuan penilaian, salah satunya melalui competency framework yang memuat definisi kompetensi, key behavior, dan standar proficiency level untuk setiap posisi.

Dengan framework tersebut, atasan dapat menilai kompetensi teknis dan soft competency anggota timnya, lalu bersama-sama menyusun individual development plan (IDP). 

Angger menjelaskan bahwa IDP merupakan bentuk komitmen pengembangan karyawan dalam periode tertentu. Di dalamnya tercantum program pengembangan yang akan dijalani, baik melalui training, coaching dan counseling, self-learning, maupun intervensi lainnya.

Selama training: hadir dan menunjukkan kepedulian

Keterlibatan atasan selama training tidak harus selalu berupa pendampingan intensif. Angger mencontohkan atasan yang datang meninjau jalannya training dan menyapa anggota timnya. 

Kehadiran sederhana ini dapat memberikan kesan bahwa atasan memperhatikan dan mendukung proses pengembangan mereka.

Sesudah training: menanyakan dan memberi ruang praktik

Setelah training, atasan perlu menindaklanjuti pembelajaran dengan menanyakan pengalaman peserta dan mendorong mereka untuk mulai menerapkannya.

Angger memberi contoh, atasan dapat menanyakan apakah peserta sudah memiliki ide untuk membuat proyek tertentu agar pengetahuan yang diperoleh bisa langsung dipraktikkan.

Selanjutnya, atasan juga perlu mengamati perubahan perilaku peserta dalam beberapa periode setelah training, memberikan supervisi, serta mengevaluasi penerapan kompetensi yang dipelajari.

Keterlibatan ini menjadi bagian penting dalam evaluasi training level 3, yang berfokus pada perubahan perilaku peserta setelah pelatihan.

Mengapa atasan kurang terlibat?

Menurut Angger, kendala waktu adalah alasan yang paling sering muncul berkaitan dengan atasan langsung yang kurang terlibat dalam pengembangan dan pelatihan karyawan. 

Kesibukan atasan beragam, sehingga mengirim anggota tim ke training dianggap cukup untuk menyelesaikan masalah. Akibatnya, tanggung jawab pengembangan berpindah seluruhnya ke HR.

Temuan ini sejalan dengan data global.

LinkedIn Workplace Learning Report 2025 mencatat 50% responden menyebut manajer kurang mendapat dukungan sebagai salah satu hambatan utama career development. Laporan yang sama menemukan hanya 15% karyawan yang mengatakan manajernya membantu menyusun rencana karier dalam enam bulan terakhir.
hambatan utapa pengembangan karier

Solusi yang Angger tawarkan adalah membangun pemahaman kepada para atasan bahwa pengembangan karyawan bukan hanya tanggung jawab tim L&D. Caranya, libatkan atasan sejak awal dan jelaskan kontribusi yang diharapkan dari mereka pada setiap tahap program.

Dengan begitu, atasan tidak hanya berperan mengirim peserta training, tetapi juga ikut memberikan masukan dalam merancang program pengembangan, mengidentifikasi kebutuhan tim, hingga mendukung penerapannya setelah training selesai.

Bagaimana Cara Agar Program Pengembangan dan Pelatihan Karyawan Bisa Efektif?

Salah satu cara paling efektif agar training tidak salah sasaran adalah menentukan treatment berdasarkan besar gap kompetensi, bukan berdasarkan kebiasaan. 

Angger menerapkan pendekatan ini melalui competency framework yang disusun dari job analysis.

Langkah 1: Lakukan job analysis untuk menentukan kompetensi yang dibutuhkan

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi tanggung jawab dan tujuan setiap posisi melalui job analysis. 

Menurut Angger, job analysis menghasilkan job description yang memuat tanggung jawab dan tujuan pekerjaan. 

Dari sana, organisasi menurunkan kompetensi yang dibutuhkan agar tanggung jawab tersebut bisa dijalankan, baik technical competency maupun soft competency (core, managerial, dan leadership).

Setiap kompetensi diberi proficiency level 1 sampai 5 yang mengacu pada taksonomi Bloom. Level 1 berarti mengetahui, sementara level 5 berarti mampu mengajarkannya kepada orang lain. Standar level setiap jabatan bisa berbeda.

Contoh ilustrasi proficiency level kompetensi Microsoft Excel:

Posisi Kebutuhan kompetensi Target proficiency level
Admin / Sekretaris Mengolah data, menggunakan formula, dan membuat laporan kompleks 4–5
Supervisor Mengolah dan menganalisis data untuk kebutuhan operasional tim 3–4
Manager Membaca dan menginterpretasikan laporan untuk pengambilan keputusan 2–3
Direktur / GM Memahami laporan dan menggunakan insight untuk keputusan strategis 1–2

Catatan: Tabel ini merupakan ilustrasi untuk menjelaskan konsep yang disampaikan Angger, bukan standar level yang ditetapkan Angger atau standar universal untuk setiap perusahaan.

Perlu dicatat, standar proficiency tidak selalu naik seiring tingginya jabatan. Untuk kompetensi Microsoft Excel misalnya, seorang admin atau sekretaris bisa membutuhkan level 4 atau bahkan 5, sementara direktur atau GM mungkin lebih rendah karena pekerjaan tersebut didelegasikan kepada timnya.

Langkah 2: Menentukan treatment berdasarkan selisih level

Setelah standar proficiency level ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengukur kompetensi aktual setiap karyawan. Hasil pengukuran ini kemudian dibandingkan dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi masing-masing.

Dari perbandingan tersebut, perusahaan dapat mengetahui apakah kompetensi karyawan masih berada di bawah standar, sudah sesuai, atau bahkan melampaui ekspektasi. 

Selisih antara level aktual dan standar inilah yang menjadi dasar untuk menentukan intervensi pengembangan yang tepat.

Menurut Angger, selisih tersebut dapat menghasilkan beberapa kondisi, mulai dari minus 2 hingga plus 2. Masing-masing kondisi membutuhkan treatment yang berbeda dan dapat ditentukan sesuai kondisi organisasi.

Dalam pengalamannya, ia menggunakan beberapa pilihan intervensi untuk setiap tingkat selisih, mulai dari training, coaching, counseling, pemberian penugasan, hingga intensive supervision melalui Performance Improvement Plan (PIP).

alternatif treatment per selisih competency level

Untuk gap besar seperti minus 2, Angger menegaskan bahwa perjalanan masih panjang jika hanya mengandalkan training. 

Ia juga meluruskan persepsi tentang PIP (Performance Improvement Plan). Menurutnya, PIP adalah satu langkah sebelum surat peringatan yang berfokus murni pada kinerja, bukan indikasi bahwa seseorang akan diberhentikan. Karyawan yang memandangnya sebagai bagian dari pengembangan justru bisa membuktikan perubahan perilaku selama masa supervisi intensif.

Kapan training menjadi pilihan yang paling tepat?

Angger tidak menjadikan training sebagai jawaban untuk setiap gap individu. Ia melihat hasil evaluasi secara utuh di level organisasi.

Misalnya, jika communication skill wajib dimiliki di setiap level tetapi hanya 20% dari 100 karyawan yang memenuhi standar, itu adalah indikasi kuat untuk menyelenggarakan training.

Alasannya praktis. Satu kali penyelenggaraan dapat menjangkau banyak peserta dengan biaya per orang yang lebih rendah, dibandingkan mengirim karyawan satu per satu ke program berbeda. 

Pertimbangan lain adalah waktu: training lima hari berarti atasan harus rela anggota timnya tidak bekerja selama itu. Ada pula atasan yang memilih mengajari langsung tanpa training.

Dalam training masif tersebut, Angger memastikan pemberi materi menyertakan contoh treatment yang cukup implementatif agar bisa langsung diujicobakan peserta. Setelahnya, user dilibatkan untuk mengamati perubahan yang terjadi.

Pemantauan atau evaluasi setelah treatment

Untuk evaluasi reguler, Angger menyebut technical competency umumnya dinilai setahun atau dua tahun sekali, tergantung organisasi. Untuk karyawan dengan gap yang cukup besar, pemantauannya lebih rapat, misalnya satu, tiga, dan enam bulan setelah treatment.

Yang diamati adalah hasil kerja dan perilaku pada titik yang merepresentasikan kompetensi tersebut. HR memvalidasi temuannya kepada atasan langsung. Jika atasan sepakat, temuan itu diperkuat. Jika tidak, HR mendalami lebih jauh hingga ditemukan titik temu.

L&D Bukan Event Organizer: Akar Masalah yang Paling Mendasar

Di akhir perbincangan, Angger menyampaikan satu prinsip yang menurutnya perlu diluruskan di kalangan praktisi HR:

“
Learning & development itu bukan training.
Angger Caesario
Angger P. Caesario, ST, CHRM, CODM
Head of People & Organizational Development
di PT Mowilex Indonesia

Ia menjelaskan bahwa L&D adalah bagian dari upaya membangun program yang utuh, mulai dari organisasi hingga memastikan pengembangan karyawan dapat dievaluasi di area kinerja. 

Dalam pandangannya, L&D berfungsi sebagai fasilitator dan jembatan agar seluruh treatment untuk membentuk talenta unggul benar-benar bisa dijalankan.

Masalahnya, banyak fungsi L&D diperlakukan sebagai event organizer. Permintaan yang datang berbentuk “tolong buatkan training ini” atau “tolong ikutkan anggota tim saya ke training itu”. 

Menurut Angger, akibatnya kompetensi yang terbangun di sebagian tim L&D hanya seputar penyelenggaraan: memastikan konsumsi tersedia, trainer tepat waktu, dan absensi lengkap.

Padahal yang seharusnya dibangun adalah daya pikir untuk memastikan setiap talenta terfasilitasi dalam pengembangannya, bukan sekadar memastikan calendar of event training terselenggara. 

Ketika L&D berhenti di peran event organizer, evaluasi pun berhenti di level 1. Akibatnya, perusahaan tidak pernah benar-benar memantau apakah skill gap karyawan sudah berhasil ditutup.

Dari pengalaman Angger Caesario, keberhasilan pengembangan karyawan ditentukan jauh sebelum training dimulai, yaitu sejak gap didiagnosis dengan benar, dan jauh setelah training selesai, yaitu ketika perubahan perilaku dan dampaknya benar-benar diukur.

Sebelum menambah anggaran training berikutnya, HR leaders dapat merefleksikan beberapa pertanyaan berikut:

  1. Level evaluasi Kirkpatrick mana yang sebenarnya diukur organisasi saat ini, dan apakah kesimpulan “training berhasil” sudah sesuai dengan level tersebut?
  2. Apakah gap kompetensi diukur dengan standar proficiency level yang jelas untuk setiap jabatan, atau masih bergantung pada penilaian subjektif atasan?
  3. Apakah treatment sudah disesuaikan dengan besar gap, termasuk opsi coaching, counseling, self-learning, penugasan, dan PIP, bukan hanya training?
  4. Apakah atasan langsung dilibatkan sebelum, selama, dan sesudah training, atau pengembangan masih dianggap tugas HR semata?
  5. Apakah masalahnya kompetensi, atau sebenarnya readiness yang perlu dijawab melalui succession planning?
  6. Apakah data rekrutmen, job description, KPI, kompetensi, learning, dan kinerja sudah terhubung sehingga akar masalah bisa ditelusuri?
  7. Apakah tim L&D diposisikan sebagai jembatan pengembangan talenta, atau masih sebagai event organizer?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi titik awal untuk menggeser fokus dari jumlah training yang terselenggara menuju kemampuan kerja yang benar-benar meningkat. 

Jangan Biarkan Skill Gap Terus Berulang

Mekari Talenta membantu perusahaan mengintegrasikan penilaian kompetensi, penyusunan IDP, pemantauan kinerja, succession planning, hingga pembelajaran melalui LMS dalam satu platform.

Pelajari Fitur Talent Development
Fitur Talent Development Mekari Talenta

Referensi

  1. LinkedIn Learning. (2025). Workplace learning report 2025: The rise of career champions.
  2. World Economic Forum. (2025). The future of jobs report 2025.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa tujuan training karyawan?

Training karyawan bertujuan membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaannya. Program ini juga dapat membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan proses bisnis, teknologi, standar operasional, maupun tuntutan jabatan. Bagi perusahaan, training menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja dalam mencapai target organisasi.

Apa perbedaan training dan development karyawan?

Training berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan karyawan untuk menjalankan pekerjaan saat ini. Sementara itu, employee development memiliki cakupan lebih luas dan berorientasi pada pertumbuhan kemampuan serta potensi karyawan dalam jangka panjang. Pengembangan karyawan dapat mencakup training, coaching, mentoring, penugasan khusus, rotasi pekerjaan, hingga persiapan untuk posisi yang lebih tinggi.

Apa yang dimaksud dengan kompetensi karyawan?

Kompetensi karyawan adalah kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab pekerjaannya secara efektif. Kompetensi dapat dibedakan menjadi technical competency yang berkaitan dengan kemampuan teknis pekerjaan, serta soft competency yang mencakup kompetensi inti, manajerial, dan kepemimpinan. Standar kompetensi setiap posisi dapat berbeda sesuai tanggung jawab dan kebutuhan pekerjaan.

Apa yang dimaksud dengan pengembangan karyawan?

Pengembangan karyawan adalah proses terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, serta potensi individu agar dapat menjalankan peran saat ini maupun tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Proses ini tidak terbatas pada pelatihan formal, tetapi juga dapat dilakukan melalui coaching, mentoring, self-learning, pemberian proyek, dan pengalaman kerja yang relevan dengan rencana karier karyawan.

Apa manfaat training bagi karyawan dan perusahaan?

Bagi karyawan, training dapat membantu meningkatkan keterampilan, memperluas pengetahuan, dan membangun kepercayaan diri dalam menjalankan pekerjaan. Bagi perusahaan, program training dapat mendukung peningkatan kualitas kerja, konsistensi proses operasional, adaptasi terhadap perubahan, serta kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan bisnis. Namun, manfaat tersebut akan lebih optimal jika materi training sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan didukung penerapan serta evaluasi setelah pelatihan.


Author

Abidah Ardelia

Abidah Ardelia

Editor

Angger P. Caesario, ST, CHRM, CODM

Angger P. Caesario, ST, CHRM, CODM

Head of People & Organizational Development PT Mowilex Indonesia

Pengalaman
15+ Tahun
Industri
Manufacturing
Editorial eksklusif terkurasi untuk profesional terpilih

Editorial eksklusif terkurasi untuk profesional terpilih

Buletin premium bulanan yang dibatasi khusus bagi profesional terkualifikasi. Disesuaikan secara personal untuk mendukung ekosistem keahlian Anda.

Satu solusi untuk semua kebutuhan HR

Optimalkan pengelolaan operasi HR Anda dengan bantuan solusi terintegrasi dari 
Mekari Talenta.

Ajukan Buletin

Akses Editorial Eksklusif Terkurasi untuk Profesional Terpilih

Dapatkan insight mendalam melalui buletin premium yang dibatasi khusus bagi profesional terkualifikasi.

Materi ini disesuaikan secara personal untuk mendukung ekosistem keahlian Anda.

Silakan lengkapi data untuk akses eksklusif

WhatsApp Hubungi sales