fbpx

Kenali PPh Pasal 21 dan Cara Hitungnya

BY Wiji
06 Feb 2020

Setiap warga negara yang bekerja atau melakukan usaha dan memiliki penghasilan di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka ini disebut wajib pajak orang pribadi. Setiap tahun, wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pribadi atau PPh pasal 21.

Saat ini, pelaporan SPT Pajak Tahunan sangat mudah dan praktis. Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi cukup dilakukan secara online melalui e-fiiling (electronic filing). Pelaporan SPT PPh pribadi ini harus disampaikan setiap tahunnya dengan batas waktu paling lambat 31 Maret. 

Nah, sebelum melaporkan SPT PPh, ada baiknya mengetahui apa itu PPh pasal 21. Anda yang bekerja di sebuah perusahaan pasti sudah tahu tentang PPh pasal 21. Pajak jenis ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. 

Di dalamnya dijelaskan bahwa PPh adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri atau disebut dengan wajib pajak.

Pembayar PPh disebut sebagai Wajib Pajak dan hal yang dibayarkan disebut sebagai Objek Pajak. Objek Pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh pihak Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Siapa Saja yang Wajib Membayar PPh 21?

Ada 6 kategori yang masuk dalam peserta wajib pajak pribadi PPh 21. Menurut Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh 21) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pada peraturan tersebut tertulis pada pasal 3, menyebutkan ada 6 kategoti subyek wajib pajak PPh 21, yaitu:

  1. Pegawai
  2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh 21
  3. Bukan pegawai atau mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yaitu: Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris, Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya, Olahragawan, Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, Pengarang, peneliti, dan penerjemah, Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, Agen iklan, Pengawas atau pengelola proyek, Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara, Petugas penjaja barang dagangan, Petugas dinas luar asuransi, Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
  4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama,
  5. Mantan pegawai,
  6. Wajib pajak PPh 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain: Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya, Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja, Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, Peserta pendidikan dan pelatihan, Peserta kegiatan lainnya.

Siapa Wajib Pajak?

Penerima penghasilan atau wajib pajak dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

WPOP adalah setiap orang yang menerima penghasilan atau dikenakan pajak secara personal. Berdasarkan profesinya WPOP diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Pertama adalah WPOP yang memperoleh penghasilan dari usaha, kedua WPOP yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas, kemudian yang ketiga adalah WPOP yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan.

Mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 Pasal 3, pihak yang wajib menjadi peserta pajak pribadi adalah pegawai, pensiunan, non-pegawai, anggota dewan komisaris dan mantan pegawai.

  1. Wajib Pajak Badan (WP Badan)

Wajib Pajak badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Pihak yang termasuk dalam badan adalah Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Elemen PPh 21 dan Cara Penghitungannya

Setiap pekerjaan akan menerima penghasilan dalam bentuk gaji pokok. Gaji pokok tersebut akan diberikan utuh atau dikenakan pajak tergantung dengan sistem penggajian sebuah perusahaan. 

Tipe distribusi gaji karyawan terbagi menjadi tiga yaitu, Gross, Gross Up dan Nett. Gross adalah pembayaran gaji dimana penanggungan pajak penghasilan dan elemen payroll lainnya dilakukan oleh karyawan. Gross Up adalah metode pembayaran gaji karyawan serta tunjangan pajak penghasilan dari badan usaha, kemudian neto adalah pemberian gaji ‘bersih’ kepada karyawan setelah penanggungan pajak penghasilan dan lainnya oleh badan usaha.

Sementara itu, di dalam proses penghitungan PPh 21, ada beberapa elemen penghasilan yang dimasukkan. Contohnya adalah penghasilan bruto, penghasilan tidak rutin, iuran BPJS, premi asuransi karyawan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, tunjangan PPh 21, biaya jabatan, biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Baca juga: 3 Cara Mudah Mendapatkan e-FIN Wajib Pajak Pribadi

Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak

A. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi acuan penghitungan PPh dalam satu tahun. Untuk pegawai tetap dan penerima pensiun rutin, PKP yang dikenakan adalah jumlah penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sementara itu, pegawai tidak tetap akan dikenakan PKP dengan formula Penghasilan Bruto (Gross) dikurangi PTKP. Kemudian, untuk pegawai yang tercantum di dalam peraturan yang sama di dalam Pasal 3 poin C akan dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah Penghasilan Bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan.

B. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sesuai dengan namanya, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pendapatan yang tidak dikenai PPh. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101/PMK. 010/2016, Wajib Pajak tidak akan dikenakan PPh apabila penghasilan yang diperoleh sama dengan atau tidak lebih dari Rp 54.000.000 dalam setahun.

 

Berikut adalah daftar tarif PTKP terbaru:

PTKP Pria/Wanita Lajang PTKP Pria Kawin PTKP Suami Istri Digabung
TK/0 Rp 54.000.000 K/0 Rp 58.500.000 K/I/0 Rp 112.500.000
TK/1 Rp 58.500.000 K/1 Rp 63.000.000 K/I/1 Rp 117.000.000
TK/2 Rp 63.000.000 K/2 Rp 67.500.000 K/I/2 Rp 121.500.000
TK/3 Rp 67.500.000 K/3 Rp 72.000.000 K/I/3 Rp 126.000.000

Baca juga: Cara Mudah Setor SPT Pajak Pribadi Lewat Manual, Online, dan ASP

Tarif PPh 21 Dengan dan Tanpa NPWP

Salah satu syarat untuk membayar pajak adalah memiliki NPWP. Sesuai penghasilan per tahunnya, masing-masing karyawan akan dikenakan tarif yang berbeda-beda. Menurut pasal 17 ayat 1 poin A Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-32/PJ/2015, tarif PPh 21 bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah sebagai berikut:

 

Tarif Progresif PPh 21
50.000.000/tahun 5%
50.000.000 – 250.000.000/tahun 15%
250.000.000 – 500.000.000/tahun 25%
> 500.000.000/tahun 30%

 

Tarif ini juga berlaku untuk karyawan yang belum memiliki NPWP dengan catatan penambahan pajak sebesar 20% lebih tinggi dari tarif yang berlaku. Bagi Wajib Pajak dengan penghasilan kurang dari yang disebutkan, maka tidak akan dikenakan PPh. Namun, Wajib Pajak harus tetap melaporkan Surat Pemberitahuan atau SPT melalui kantor pajak terdekat atau online.

Cara Penghitungan PPh 21

Seperti yang telah disebutkan, ada beberapa metode distribusi gaji karyawan. Berikut adalah cara menghitung PPh 21 dari masing-masing metode.

A. Metode Nett

Menghitung PPh 21 dengan menggunakan metode Nett adalah pemotongan pajak dimana perusahaan yang menanggung pajak karyawannya. 

B. Metode Gross

Menghitung PPh 21 dengan menggunakan metode Gross adalah pemotongan pajak dimana karyawan yang menanggung pajak.

C. Metode Gross Up

Menghitung PPh 21 dengan metode Gross  Up adalah pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Metode Gross Up ini lebih rumit. Adapun tunjangan pajak dihitung berdasarkan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) dengan mengikuti formula Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Hindari Kesalahan Penghitungan

Banyaknya elemen di dalam penghitungan PPh 21 memungkinkan adanya kesalahan perhitungan. Agar terhindar dari kesalahan tersebut, ada baiknya hal-hal berikut diperhatikan.

A. Masukkan Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah salah satu komponen penting dalam proses perhitungan pajak dan gaji karyawan. Sebesar 5% diambil dari pendapatan bruto untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Selalu masukkan biaya jabatan untuk mendapatkan hasil perhitungan yang sesuai.

B. Masukkan Potongan Gaji

Potongan gaji karyawan dalam perhitungan PPh 21 seperti iuran pensiun, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan lain-lain harus dimasukkan ke dalam perhitungan.

C. Hitung Sesuai Ketentuan

Selalu ikuti tarif progresif yang telah ditentukan dan melakukan perhitungan secara bertahap. Contohnya, apabila Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan mencapai Rp 75.000.000 perhitungan yang benar adalah dengan mengenakan tarif progresif kepada jumlah tersebut, bukan membebankan satu tarif progresif kepada jumlah totalnya.

D. Pilih PTKP yang Sesuai dengan Status

Hal ini penting dilakukan agar tidak merugikan karyawan dan perusahaan. Jumlah perbedaan PTKP seorang karyawan berdasarkan statusnya signifikan, sehingga harus diperhatikan untuk perhitungan yang akurat.

Itulah beberapa hal terkait PPh 21. Mau lebih praktis? Anda bisa memanfaatkan software payroll atau software HR yang dilengkapi dengan perhitungan PPh 21 sesuai kebijakan perusahaan Anda.

Talenta merupakan salah satu software HR yang bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin menghitung penggajian secara tepat waktu dan dengan perhitungan yang akurat. Sehingga, Anda tidak perlu lagi menghitung komponen dalam PPh pasal 21 secara manual. Tunggu apalagi? Ajukan demo Talenta sekarang!


PUBLISHED06 Feb 2020
Wiji
Wiji

SHARE THIS ARTICLE:

Suka dengan Artikelnya?Talenta punya banyak buat kamu!

Dapatkan konten premium mulai dari Artikel, ebook, case study, white papers, info-graphics dengan berlangganan sekarang!