Perusahaan Bisa Cicil dan Tunda Bayar THR Akibat Corona, Ini Aturannya

Perusahaan Bisa Cicil dan Tunda Bayar THR Akibat Corona, Ini Aturannya

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan baru berupa Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020. Isinya tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Ini dilakukan menyusul dampak besar yang dirasakan pelaku usaha akibat pandemi COVID-19. Selain itu, Surat Edaran tersebut untuk memastikan kewajiban pengusaha membayarkan THR menjelang Lebaran.

Note : Baca artikel Penting bagi HR, Ini Panduan Lengkap UU Ketenagakerjaan Indonesia

Ada beberapa poin penting yang diatur dalam Surat Edaran tersebut. Misalnya, pemerintah memberikan sejumlah opsi keringanan bagi pengusaha yang belum sanggup membayaran Tunjangan Hari Raya sesuai aturan perundang-undangan.

Hal ini tentu berbeda dari aturan yang ada yaitu Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dimana setiap pengusaha wajib membayar THR 100 persen bagi pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun. Kemudian, pembayaran dilakukan sekaligus selambatnya 7 hari sebelum hari raya. Untuk lebih jelasnya, simak ulasannya berikut ini seperti dikutip Talenta by Mekari.

Surat Edaran Sebagai Respons Dampak COVID-19

Kementerian Ketenagakerjaan bukan tanpa alasan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020. Salah satu alasannya adalah memperhatikan kondisi pengusaha yang terdampak pandemi COVID-19.

“Memperhatikan kondisi perekonomian saat ini sebagai akibat Pandemi COVID-19 yang membawa dampak pada kelangsungan usaha dan mempertimbangkan kebutuhan pekerja/buruh akan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan maka diperlukan kesamaan pemahaman antara pengusaha dan pekerja/buruh.”

Note : Baca artikel Panduan Kembali Bekerja di Kantor dengan Aman saat New Normal

Kewajiban dan Cara Menghitung THR Karyawan bagi Perusahaan

Perusahaan Bisa Cicil dan Tunda Pembayaran THR

Di dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tersebut, pemerintah memberikan beberapa opsi terhadap pengusaha berkaitan dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya. Tentunya opsi ini bisa dilakukan melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh. Berikut ini opsinya:

Note : Baca artikel Perusahaan Bisa Cicil dan Tunda Bayar THR Akibat Corona, Ini Aturannya

A. Bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap,

B. Bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati,

C. Waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR Keagamaan.

Perusahaan Tetap Wajib Bayar THR

Meskipun ada opsi Tunjangan Hari Raya bisa dibayar dengan cara dicicil atau ditunda, Kemnaker menegaskan perusahaan tetap wajib membayarkan THR. Hal ini ditegaskan dalam poin 4 Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020.

“Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan denda, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.”

Note : Baca artikel Kewajiban dan Cara Menghitung THR Karyawan bagi Perusahaan

Sementara itu, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh, harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Hal ini diatur dalam poin 4 Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020.

“Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh sebagaimana tersebut pada angka 2 dilaporkan oleh perusahaan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan lainnya.”

Menghitung THR

Pemerintah Bangun Posko THR 2020

Selain itu, pada poin terakhir Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020, Kemnaker juga membangun Posko Tunjangan Hari Raya 2020. Berikut ini penjelasannya:

1. Membentuk Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di masing-masing provinsi dengan memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.

2. Menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Note : Baca artikel Begini Cara Hitung THR Sesuai Dengan Ketetapan Pemerintah

CTA Talenta


PUBLISHED08 May 2020
Wiji Nurhayat
Wiji Nurhayat