Upah Minimum Provinsi (UMP) direncanakan mengalami kenaikan untuk tahun 2020 sebesar 8,51%. Mengacu pada surat edaran menteri nomor B-M/308/HI.01.00/2019, maka kenaikan UMP telah diumumkan di semua daerah di Indonesia secara serentak pada 1 November 2019. Surat edaran menteri tersebut ditujukkan pada Gubernur se-Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan adanya kenaikan UMP berdasarkan pada besaran inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang terjadi sejumlah 3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%.

Daerah yang nantinya akan memiliki tarif UMP tertinggi yaitu DKI Jakarta. UMP DKI Jakarta pada 2020 akan berubah dari Rp3.940.973 menjadi Rp4.267.349. Sedangkan daerah yang memiliki UMP paling rendah adalah DI Yogyakarta. UMP DI Yogyakarta akan berubah dari Rp1.570.922 menjadi Rp2.004.000 pada 2020. Menanggapi kenaikan UMP, masyarakat memberikan berbagai reaksi yang berbeda. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Pusat menyatakan bahwa tetap menolak kenaikan UMP yang ditetapkan tersebut. KSPI menuntut agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2018 tentang dasar penetapan sistem upah segera direvisi.

Daftar kenaikan UMP di 34 provinsi Indonesia

Provinsi/Kota/Kabupaten20192020
DKI Jakarta3.940.9734.267.349
Papua3.240.9003.516.700
Sulawesi Utara3.051.0763.310.723
Bangka Belitung2.976.7053.230.022
Papua Barat2.934.5003.134.600
Nangroe Aceh Darussalam2.916.8103.165.030
Sulawesi Selatan2.860.3823.103.800
Sumatera Selatan2.804.4533.043.111
Kepulauan Riau2.769.6833.005.383
Kalimantan Utara2.765.4633.000.803
Kalimantan Timur2.747.5612.981.378
Kalimantan Tengah2.663.4352.903.144
Riau2.662.0252.888.563
Kalimantan Selatan2.651.7812.877.447
Maluku Utara2.508.0922.721.530
Jambi2.423.8892.630.161
Maluku2.400.6642.604.960
Gorontalo2.384.0202.586.900
Sulawesi Barat2.369.6702.571.328
Sulawesi Tenggara2.351.8702.552.014
Sumatera Utara2.303.4032.499.422
Bali2.297.9672.493.523
Sumatera Barat2.289.2282.484.041
Banten2.267.9652.460.968
Lampung2.240.6462.431.324
Kalimantan Barat2.211.5002.399.698
Sulawesi Tengah2.123.0402.303.710
Bengkulu2.040.0002.213.604
NTB2.012.6102.183.883
NTT1.793.2931.945.902
Jawa Barat1.668.3721.810.350
Jawa Timur1.630.0591.768.777
Jawa Tengah1.605.3961.742.015
DIY1.570.9222.004.000

 

KSPI berpendapat bahwa kenaikan UMP ini belum sesuai karena tuntutan buruh sebelumnya meminta kenaikan sebesar 16%, bukan hanya 8,51% saja. Serikat buruh mewakili masyarakat yang kontra terhadap kenaikan UMP karena merasa belum mendapat hak yang sesuai akan menggelar aksi demo di 100 kota dan kabupaten seluruh Indonesia.

Aksi demo pertama telah digelar pada 30 Oktober 2019 di Jakarta untuk menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) mengikuti kajian Dewan Pengupahan Buruh agar UMP naik 16%. Selain itu, aksi ini juga meminta Pemprov DKI agar tidak menyetujui PP 75/2015. Aksi tersebut membuahkan hasil yaitu Pemprov DKI sempat melakukan perundingan dengan KSPI. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Pemprov DKI akan membentuk Tim 7 sebagai alternatif penghasilan tambahan bagi para buruh agar tidak mengandalkan gaji mereka saja.

Kendati telah terjadi mediasi dengan Pemprov DKI, KSPI tidak dapat menjamin bahwa aksi demo oleh buruh akan berhenti apabila tuntutan kenaikan UMP sebesar 16% belum terpenuhi. Pemicu masyarakat belum menerima kenaikan UMP 8,51% dikarenakan telah adanya putusan Mahkamah Agung terkait tuntutan para buruh tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KSPI dan masyarakat yang kontra merasa bahwa kenaikan UMP 2020 belum cukup untuk memenuhi standar KHL buruh di Indonesia.

Dalam pasal 63 PP nomor 78/205 disebutkan bahwa ada 7 provinsi yang harus menyesuaikan UMP dengan KHL yaitu Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, Maluku, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Hal ini tentunya juga ikut memicu penolakan dari masyarakat karena kenaikan UMP 2020 belum memenuhi KHL. Sampai hari ini, kenaikan UMP 2020 masih menimbulkan pro dan kontra di berbagai lapisan masyarakat. Kubu yang menyepakati kenaikan UMP 2020 menyatakan bahwa standar UMP biasanya hanya diberlakukan pada pekerja yang masa kerjanya di bawah satu tahun saja. Selain itu, UMP tidak termasuk dalam uang lembur, bonus, serta uang tunjangan dari perusahaan. Ketika masa kerja sudah lebih dari satu tahun, upah masing-masing akan ditentukan melalui kesepakatan antara pegawai dan perusahaan dan umumnya akan lebih tinggi daripada UMP yang ditetapkan.

Keputusan kenaikan UMP 2020 ini tidak hanya berdampak pada buruh saja. Para pengusaha sempat menyampaikan keresahan terkait hal tersebut. Mereka mengkhawatirkan akan banyak investor asing yang menarik diri karena kenaikan UMP 2020 yang cukup signifikan. Nah, setelah membaca dan memahami tentang permasalahan UMP di atas, kira-kira bagaimana reaksi Anda? Apakah Anda setuju atau malah menolak kenaikan UMP 2020?

Apa yang bisa kami lakukan untuk Anda?

Miliki sistem HR tepercaya dengan mencoba Talenta sekarang! Ikuti 3 cara berikut tanpa rasa khawatir untuk mendapatkan sistem HR yang lebih mudah:

Jadwalkan Demo 1:1

Undang kami untuk datang ke kantor Anda dan berdiskusi lebih lanjut tentang Talenta.

Ikuti Demo

Ikuti Workshop Talenta

Datang dan bergabung di workshop untuk ketahui lebih lanjut tentang Talenta.

Daftar Workshop

Coba Demo Interaktif

Coba akun demo langsung dan temukan bagaimana Talenta dapat membantu Anda.

Coba Gratis
loading
Suka dengan Artikelnya?Talenta punya lebih banyak buat kamu!

Dapatkan konten premium mulai dari artikel, ebook, case study, white papers, infographic dengan berlangganan sekarang!

Suka dengan artikelnya?Dapatkan artikel HR premium langsung di email Anda!

Jadilah orang pertama yang akan mendapatkan artikel premium mulai dari study case, infographic, ebook, hingga white paper.