Peraturan Terbaru Mengenai Perhitungan BPJS Kesehatan, Berlaku Per 1 April 2016

Peraturan Terbaru Mengenai Perhitungan BPJS Kesehatan, Berlaku Per 1 April 2016

Peraturan Terbaru Mengenai Perhitungan BPJS Kesehatan

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.

Berlaku Per 1 April 2016

Landasan: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

 
Apa saja yang membedakan antara peraturan Perhitungan BPJS Kesehatan yang baru dengan sebelumnya?

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Skema Pembayaran:
4% dibayarkan oleh perusahaan sebagai benefit
1% dibayarkan oleh pegawai yang direduksi dari gaji
Skema Pembayaran:
4% dibayarkan oleh perusahaan sebagai benefit
1% dibayarkan oleh pegawai yang direduksi dari gaji
Batas minimal perhitungan pembayaran berdasarkan Upah Minimum Regional Batas minimal perhitungan pembayaran berdasarkan Upah Minimum Regional
Batas maksimal perhitungan pembayaran Rp 4.725.000,00 bagi pegawai non PNS dan pegawai pemerintah Batas maksimal perhitungan pembayaran Rp 8.000.000,00 bagi pegawai non PNS dan pegawai pemerintah

 
Contoh Perhitungan
Upah Minimum Regional Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 sebesar Rp 3.100.000,00

Gaji Pokok Perhitungan BPJS 1 Januari 2016 Perhitungan BPJS Per 1 April 2016
Rp 2.500.000,00 4% x 3.100.000 = 124.000
1% x 3.100.000 = 31.000
TOTAL YANG DIBAYARKAN Rp 155.000,00
4% x 3.100.000 = 124.000
1% x 3.100.000 = 31.000
TOTAL YANG DIBAYARKAN Rp 155.000,00
Rp 4.000.000,00 4% x 4.000.000 = 160.000
1% x 4.000.000 = 40.000
TOTAL YANG DIBAYARKAN 200.000
4% x 4.000.000 = 160.000
1% x 4.000.000 = 40.000
TOTAL YANG DIBAYARKAN 200.000
Rp 10.000.000,00 4% x 4.725.000 = 189.000
1% x 4.725.000 = 47.250
TOTAL YANG DIBAYARKAN 236.250
4% x 8.000.000 = 320.000
1% x 8.000.000 = 80.000
TOTAL YANG DIBAYARKAN 400.000

 
Salah satu tujuan penyebab kenaikan iuran BPJS di Bulan April 2016 adalah untuk menekan defisit klaim pembayaran serta meningkatkan mutu layanan kesehatan di kelas pertama. Kenaikan iuran itu juga diharapkan dapat memenuhi prinsip gotong royong dalam memberikan subsidi bagi pasien peserta BPJS yang memiliki pendapatan kurang.
Walaupun pekerja dan perusahaan harus membayar biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan aturan sebelumnya terlepas dari segala kekurangan dan pro-kontra BPJS yang banyak diberitakan media selama ini, pendirian BPJS Kesehatan adalah suatu usaha yang seharusnya perlu diapresiasi. Perlu disadari bahwa dengan adanya BPJS Kesehatan, terbuka pula jaminan kesehatan untuk rakyat yang tidak mampu atau non-pekerja yang kesehatannya tidak ditanggung oleh perusahaan.
Kita tidak akan selamanya menjadi pekerja. Ketika kita telah memasuki masa pensiun, atau ada halangan lain, misalnya ketika harus melakukan cuci darah atau operasi besar. Dengan membayar iuran BPJS perorarangan tiap bulan tentu saja akan membantu bila dibandingkan harus keluar biaya jutaan rupiah. Selain itu layanan BPJS Kesehatan juga bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Hal ini dimungkinkan karena model subsidi silang yang diatur dalam undang-undang BPJS Kesehatan, baik dari pekerja dalam bentuk iuran serta dari pemerintah dalam bentuk alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Mudah mudahan BPJS kedepannya bisa terus menjadi lebih baik, sehingga intitusi ini dapat menjadi institusi yang bisa membantu rakyat Indonesia memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yaitu kesehatan.
Sumber: bpjs-kesehatan.go.id
Sumber gambar: porosmaluku.com


PUBLISHED26 Apr 2016
talenta
talenta