Peraturan Resmi Terkait Jam Kerja, Sudahkah Anda Mengetahuinya?

Peraturan Resmi Terkait Jam Kerja, Sudahkah Anda Mengetahuinya?

Tahukah Anda, selain masalah gaji dan cuti pemerintah sebenarnya juga membuat peraturan resmi terkait jam kerja? Untuk melindungi hak para pekerja, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja telah menetapkan peraturan terkait lamanya jam kerja dari masing-masing jenis pekerjaan dalam bentuk perundang-undangan. Bagi Anda yang akan memulai maupun sudah berkecimpung di dunia kerja, wajib mengetahui peraturan ini.
Melalui Undang-undang No.13 tahun 2003 pasal 77 sampai 85, pemerintah dengan jelas membagi jam kerja karyawan.
Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, jelas disebutkan bahwa ada dua sistem jam kerja untuk para karyawan yang bekerja di perusahaan yang ada di wilayah Indonesia. Yang pertama adalah karyawan yang normalnya bekerja selama lima hari dalam seminggu memiliki jam kerja total empat puluh jam. Waktu tersebut dibagi menjadi delapan jam setiap harinya dan biasanya jam kerja seperti ini akan dimulai dari pukul delapan hingga lima sore dengan satu jam waktu istirahat.
Sementara itu, pemerintah juga mengatur jam kerja bagi karyawan yang bekerja selama enam hari dalam satu minggu. Total jam kerja karyawan yang bekerja dengan regulasi ini sebenarnya hampir sama dengan jam kerja bagi karyawan yang bekerja lima hari dalam seminggu. Hanya saja pembagian waktunya dibedakan yakni wajib bekerja selama tujuh jam dalam lima hari ditambah setengah hari di akhir minggu.
Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah secara tegas menyebutkan bahwa perusahaan yang mengharuskan karyawannya bekerja di luar jam kerja resmi alias lembur maka wajib membayar uang lembur pada karyawannya.
Namun pemerintah juga mengatur jam kerja berbeda bagi sektor usaha tertentu melalui KEPMENAKERTRANS No. 233 Pasal 3 ayat 2.
Tidak ketinggalan, pemerintah sebenarnya juga mengatur jam kerja yang berbeda untuk sektor usaha tertentu. Melalui KEPMENAKERTRANS, pemerintah memberlakukan jam kerja shift atau pembagian waktu tertentu untuk sektor usaha seperti pelayanan kesehatan, jasa transportasi, pariwisata, perbaikan transportasi, penyedia tenaga listrik, media massa, lembaga konservasi, dan bidang usaha lain yang jika dihentikan akan mengganggu proses produksi.
Meskipun demikian, jika ada kelebihan jam kerja, maka pengusaha wajib membayar uang lembur. Sementara untuk jam kerja, menurut pemerintah mengenai pekerjaan yang dilakukan di hari libur resmi, telah diatur dalam Pasal 85 ayat 2 UU No.13/2003.
Itulah gambaran aturan resmi dari pemerintah terkait jam kerja karyawan. Bagi Anda yang baru saja memulai bekerja, sebaiknya memang mengetahui dan mempelajari terkait aturan resmi ini supaya Anda bisa mendapat hak yang sepantasnya sebagai karyawan.
 
Sumber cover: http://livejamaicaupdates.com/upper-house-passes-flexi-work-bill/

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.

PUBLISHED15 May 2017
talenta
talenta