Insight Talenta

Pengaturan dan Ketentuan Jam Kerja di Indonesia, Seperti Apa?

Pengaturan dan Ketentuan Jam Kerja di Indonesia, Seperti Apa?

Mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya-tanya, mengapa jam kerja setiap kantor bisa berbeda-beda. Ada yang masuk jam 9 hingga 5 sore, ada yang jam 8 hingga 4 atau 5 sore, bahkan ada yang jam setengah 9 hingga setengah 6 sore. Apakah pengaturan jam kerja ini hanya berlandaskan peraturan perusahaan saja?

Jam kerja di Indonesia, termasuk di dalamnya waktu istirahat kerja dan lembur, telah diatur dalam pasal 77 hingga pasal 85 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk waktu pastinya, waktu-waktu tersebut dicantumkan dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.

Mari kita ketahui bersama mengenai pengaturan jam kerja di Indonesia berdasarkan payung hukum tersebut.

Berapa lama sebenarnya jam kerja kita?

Jam Kerja dalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Untuk karyawan yang bekerja 6 hari dalam seminggu, jam kerjanya adalah 7 jam/hari dan 40 jam/minggu. Sedangkan untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam seminggu, kewajiban bekerja mereka 8 jam/hari dan 40 jam/minggu.

Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem seperti yang telas disebutkan diatas yaitu:

  • 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1  minggu; atau
  • 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 jam/minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur, sehingga karyawan berhak atas upah lembur.

Baca juga: 7 Hak Cuti Karyawan yang Harus Diketahui Perusahaan

Apakah ketentuan jam kerja diatas berlaku untuk semua sektor usaha atau jenis pekerjaan?

Berdasarkan Pasal 77 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 233, ketentuan waktu kerja selama 40 jam/minggu tidak berlaku bagi jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus. Jenis-jenis pekerjaan yang diatur dalam payung hukum tersebut diantaranya:

  • Pelayanan jasa kesehatan;
  • Pelayanan jasa transportasi;
  • Usaha pariwisata;
  • Jasa pos dan telekomunikasi;
  • Penyediaan tenaga listrik,
  • Jaringan pelayanan air bersih (PAM)
  • Penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;
  • Usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya;
  • Media massa;
  • Pekerjaan bidang pengamanan;
  • Bidang lembaga konservasi;
  • Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.

Namun demikian, setiap kelebihan jam kerja yang dilakukan oleh buruh/pekerja dalam melaksanakan pekerjaan seperti yang disebutkan di atas, harus dihitung sebagai lembur yang harus dibayarkan.

Selain itu, Pasal 85 ayat 2 UU No.13 tahun 2003 juga mengatur pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dijalankan terus-menerus, termasuk pada hari libur resmi. Sedangkan jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus ini diatur dalam Kepmenakertrans No. Kep-233/Men/2003 Tahun 2003. Dalam penerapannya, jenis pekerjaan ini dijalankan dengan waktu kerja sistem shift.

Simak: Mengulas Omnibus Law dari Sudut Pandang SDM dan Ketenagakerjaan

Apa yang dimaksud dengan waktu kerja lembur?

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 6 hari kerja atau 8 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 5 hari kerja. Jika karyawan bekerja melebihi jam kerja tersebut, maka mereka berhak atas upah lembur.

Berdasarkan Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004, perhitungan upah lembur didasarkan dengan cara menghitung upah sejam dari total gaji bulanan, yaitu sebanyak 1/173 upah sebulan. Berikut rumus perhitungan upah lembur:

Jam LemburRumusKeterangan
Jam ke-11,5  X 1/173 x Upah sebulanUpah sebulan adalah 100% Upah bila upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap atau 75% upah bila upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Dengan ketentuan upah sebulan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional.
Jam Ke-2, dst2   X 1/173 x Upah sebulan

Contoh:

Jam kerja Novi adalah 8 jam sehari/40 jam seminggu. Ia harus melakukan kerja lembur selama 2 jam/hari selama 2 hari. Gaji yang didapat Manda adalah Rp 4.000.000/bulan termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Berapa upah lembur yang didapat Manda?

Novi hanya melakukan kerja lembur total adalah 4 jam. Take home pay Novi berupa gaji pokok dan tunjangan tetap, berarti upah sebulan = 100% upah

Sesuai dengan rumus maka Upah Lembur Novi :

4 jam x 1/173 x Rp 4.000.000 = Rp 92.486

Talenta, Software HRIS yang Bantu Atur Manajemen Waktu Karyawan

Untuk mempermudah perhitungan jadwal dan jam kerja karyawan, Anda membutuhkan software HRIS (human resource information system). Dimana dengan software ini, Anda bisa mengatur, melacak jam kerja karyawan hingga otomasi perhitungan gaji beserta komponennya.

Anda juga bisa menerpakan sistem absensi online karyawan yang dilengkapi dengan kamera dan fitur geo tagging. Semua fitur yang telah disebutkan ada pada Talenta. Software HRIS yang dikembangkan oleh Mekari ini memiliki fitur yang dapat memenuhi profesionalitas bisnis Anda.

Tunggu apalagi! Ajukan konsultasi sekarang secara gratis di sini!

 


PUBLISHED03 Jun 2016
talenta
talenta