Memahami Aturan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Surat Perjanjian Kerja

Memahami Aturan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Surat Perjanjian Kerja

Setiap perusahaan yang mempekerjakan seorang karyawan akan menggunakan surat perjanjian kerja sebagai bukti kerjasama. Perjanjian kerja ini memiliki kekuatan hukum ketika di antara kedua pihak melakukan pelanggaran terhadap kerjasama yang dilakukan. Perjanjian kerja yang disetujui oleh kedua pihak antara pekerja dan perusahaan terdiri dari beberapa jenis status pekerjaan yang disepakati.

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.

Di mana, perjanjian kerja ini meliputi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disingkat PKWT atau sebagai karyawan kontrak dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu disingkat PKWTT atau sebagai karyawan tetap. Di dalam surat perjanjian tersebut, sudah lengkap dijelaskan mengenai aturan, hak dan kewajiban, serta sanksi yang diberikan antara perusahaan dan karyawan. 

Oleh karena itu, penting bagi setiap karyawan untuk membaca dan memahami isi dari surat perjanjian agar tidak terjadi kesalahpahaman ke di masa mendatang. Hal ini yang menjadikan penggunaan bahasa Indonesia dalam surat perjanjian kerja karyawan itu penting. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia pada surat perjanjian kerja juga telah diatur melalui UU Ketenagakerjaan.

Untuk memahami aturan penggunaan bahasa dalam perjanjian kerja karyawan, berikut penjelasan mengenai hal tersebut.

Penggunaan Bahasa dalam Perjanjian Kerja Menurut UU Ketenagakerjaan

Perjanjian kerja karyawan diatur di dalam UU Ketenagakerjaan, di mana perjanjian kerja baik PKWT atau PKWTT wajib disusun secara tertulis. Sebagaimana aturan UU Ketenagakerjaan Pasal 57 Ayat 1 menjelaskan bahwa:

  • Ayat 1, “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.”
  • Ayat 2, “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.”

Bisa diambil kesimpulan bahwa di dalam perjanjian kerja karyawan ada tiga poin yang harus diperhatikan sebagai syarat teknis. Hal ini meliputi pembuatan yang wajib tertulis, pembuatan harus menggunakan bahasa Indonesia, dan penggunaan aksara atau huruf latin. Penjelasan ini berlaku untuk semua jenis perjanjian kerja meliputi pengusaha dan karyawan asing yang bekerja di Indonesia karena UU tersebut tidak menyebutkan pengecualian. 

Lalu bagaimana dengan suatu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Apakah perusahaan tetap membuat perjanjian kerja dengan menggunakan bahasa Indonesia atau tidak?

Aturan Surat Perjanjian Kerja bagi Tenaga Kerja Asing

Terkadang, perusahaan membutuhkan tenaga ahli di bidang tertentu sehingga harus mempekerjakan tenaga kerja asing untuk kebutuhan tersebut. Hal ini jelas tidak dilarang jika perusahaan menggunakan jasa atau tenaga ahli asing. Akan tetapi, ada beberapa catatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi tenaga kerja domestik. Salah satunya dengan melakukan pembatasan.

Pembatasan ini berupa jabatan tertentu yang hanya bisa ditempati dan status kerja hanya bisa diterapkan secara kontrak atau berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Hal ini telah ditetapkan  melalui UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 42, menjelaskan bahwa:

  • Ayat 4, “Tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.”
  • Ayat 5, “Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana maksud di dalam ayat 4 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.”
  • Ayat 6, “Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang, dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.”

Dari penjelasan UU tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa tenaga kerja asing diperbolehkan untuk bekerja di perusahaan di Indonesia dengan status sebagai pekerja kontrak atau dalam jangka waktu tertentu dan tidak bisa diangkat sebagai karyawan tetap.

Baca juga : Serba-Serbi Karyawan Kontrak dan Perjanjian Kerja

Perusahaan Menggunakan Bahasa Inggris dalam Surat Perjanjian Kerja

Walaupun aturan penggunaan bahasa ini sudah ditetapkan melalui UU Ketenagakerjaan, masih banyak perusahaan yang mengabaikan aturan tersebut. Perusahaan lebih memilih menggunakan bahasa asing khususnya bahasa Inggris agar memudahkan tenaga asing untuk memahami perjanjian kerja.

Akan tetapi, hal ini jelas akan memberi dampak yang rumit pada sisi hukum di kemudian hari. Misalnya saja, jika terjadi perselisihan terkait perjanjian kerja dan permasalahan ini dibawa ke meja pengadilan hubungan industrial, maka proses hukum akan mengacu pada UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan perjanjian kerja disusun dalam bahasa Indonesia.

Sebagaimana diatur melalui UU Ketenagakerjaan Pasal 57 Ayat 3 menjelaskan bahwa,

“Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang sifatnya wajib, salah satunya pembuatan perjanjian kerja juga mengacu pada UU No.24 Tahun 2009 Pasal 31 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, menjelaskan bahwa,

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”

Lalu, bagaimana dengan perusahaan asing yang ada di Indonesia dengan karyawan domestik? Hal ini balik lagi ke acuan UU, di mana perusahaan apapun yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia harus patuh dan tunduk dengan hukum ketenagakerjaan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, perusahaan tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian kerja.

Untuk mengatasi permasalahan bahasa, perusahaan bisa membuat kontrak perjanjian kerja dalam dua bahasa agar saling memahami dengan jelas. Namun, hal ini tidak akan berpengaruh apa-apa jika terjadi perselisihan atau sengketa karena perjanjian dalam bahasa Indonesia yang menjadi acuan. Selain itu, menurut aturan UU No 24 Tahun 2009 serta UU Ketenagakerjaan Pasal 116 menjelaskan bahwa aturan penggunaan bahasa Indonesia ini juga harus diterapkan dalam pembuatan peraturan perusahaan atau PP, perjanjian kerja sama lainnya, dan hal-hal semacamnya

Oleh karena itu, sudah sewajarnya hal-hal yang menyangkut pembuatan berbagai berkas perjanjian atau perusahaan dan berada di Indonesia, harus menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai permasalahan yang dapat terjadi pada suatu perusahaan di masa mendatang.

Baca juga : Mempekerjakan Karyawan PKWT Sesuai UU Ketenagakerjaan

Untuk urusan peraturan dan perjanjian kerja ini merupakan tugas dari divisi HR. Jika terjadi revisi atau perubahan atas keputusan yang diambil, maka pekerjaan ini terkadang memakan waktu yang lama sehingga urusan operasional HR terganggu. Untuk mengantisipasi hal ini yang sewaktu-waktu dapat terjadi, maka perusahaan harus menemukan solusi dalam membantu pekerjaan HR yang bersifat administratif.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan peran teknologi yaitu menggunakan aplikasi HR seperti Talenta. Talenta merupakan aplikasi karyawan dan HR yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan perusahaan. Dengan beberapa fitur yang tersedia seperti absensi online, payroll system, slip gaji online, pengajuan cuti online, dan pengelolaan database karyawan.

Talenta memberikan kemudahan dalam soal akses melalui gadget di mana saja dan kapan saja. Sudah saatnya, perusahaan beralih ke Talenta untuk meningkatkan performa perusahaan ke depan. Cari tahu informasi lebih banyak tentang Talenta di sini.


PUBLISHED08 Mar 2020
Rianhmz
Rianhmz