fbpx

Kesalahan dalam Perhitungan PPh 21 & Cara Menghitungnya yang Benar

15 Jan 2020

PPh 21 atau pajak penghasilan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan gaji karyawan. Sebagai HR, Anda harus mengetahui dengan baik informasi hingga perhitungan PPh 21. Perlu diketahui, untuk melakukan perhitungan PPh 21 ini tergantung pada latar belakang subjektif dan objektif karyawan bersangkutan, seperti kepemilikan NPWP, status PTKP, jumlah tanggungan, masa kerja, dan sebagainya. Di sisi lain, penghasilan ini juga berkaitan erat dengan penghasilan dan jenis penghasilan yang selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi penghasilan teratur atau tidak teratur. Faktor inilah yang akan menentukan perhitungan PPh 21, baik setahun maupun disetahunkan.

Namun, meski terlihat sepele, ternyata masih banyak perusahaan yang sering melakukan kesalahan dalam perhitungan PPh 21. Untuk mempermudah Anda dalam menghitungnya, di bawah ini Talenta akan memberikan beberapa informasi dan cara tepat menangani masalah yang terjadi akibat kesalahan perhitungan PPh 21.

 

Dasar Pengenaan PPh 21

Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, Wajib Pajak PPh 21 merupakan seorang yang dikenai pajak atas penghasilannya dan dipotong pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Di mana, wajib pajak yang dimaksud di sini dibagi menjadi 6 kategori yaitu karyawan, bukan karyawan, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan karyawan, dan peserta kegiatan.

Sedangkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari setiap WP penerima penghasilan. Di bawah ini adalah dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang harus Anda ketahui.

  1. Penghasilan Kena Pajak (PKP), berlaku bagi karyawan tetap, penerima pensiun berkala, karyawan tidak tetap yang penghasilannya dibayar bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam satu bulan telah melebihi angka Rp4.500.000. Serta bukan karyawan yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan.
  2. Jumlah penghasilan lebih dari Rp450.000 per hari, berlaku bagi karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, mingguan, satuan atau borongan. Sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima lebih dari Rp4.500.000 per bulan.
  3. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 selanjutnya, sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan karyawan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
  4. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan seperti yang telah disebutkan di atas.

 

Cara Menghitung PPh 21 Karyawan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, besaran PPh 21 yang ditanggung karyawan telah disesuaikan dengan jumlah pendapatan yang diterima pertahun dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Penghasilan per tahun sampai dengan Rp50.000.000 akan dikenakan pajak sebesar 5%;
  2. Penghasilan di atas Rp50.000.000 – Rp250.000.000 dikenakan pajak 15%;
  3. Di atas Rp250.000.000 hingga  Rp500.000.000 dikenakan 25%;
  4. Di atas Rp500.000.000, akan dikenakan pajak sebesar 30%.

Setelah mengetahui ketentuan di atas, ada tiga metode sederhana yang bisa digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan karyawan. Di mana, rumus ini tergantung dari tunjangan serta potongan lainnya yang diterapkan perusahaan terhadap karyawannya. Umumnya, terdapat 3 metode sederhana yang sering digunakan yaitu metode gross, gross up, dan net. Di bawah ini adalah penjelasannya.

a. Metode gross

Metode ini digunakan bagi karyawan yang bertanggung jawab atas pajaknya sendiri, di mana pendapatan yang diterima belum dipotong perusahaan untuk pembayaran pajaknya.

Misalnya Rudi memiliki gaji dengan besar Rp10.000.000 per bulan, maka gaji per tahun yang didapatkan Rudi sebesar Rp120.000.000. Sehingga tarif PPh 21 yang berlaku untuk Rudi sebesar 15%.

Maka perhitungannya adalah Rp120.000.000 x 15% = Rp9.900.000 per tahun atau Rp825.000 per bulan, sehingga take home pay per bulan yang Rudi dapatkan sebesar Rp10.000.000 – Rp825.000 = Rp9.175.000.

b. Metode Gross Up

Metode ini digunakan untuk karyawan yang mendapatkan tunjangan pajak oleh perusahaan. Di mana, gajinya telah dinaikkan terlebih dahulu sesuai besar PPh 21 yang berlaku.

Misalnya, dari contoh di atas ditemukan bahwa besaran PPh 21 yang ditanggung Rudi sebesar Rp825.000 per bulan. Maka, gaji Rudi akan dinaikkan perusahaan, sehingga gaji kotor yang dimiliki Rudi adalah Rp10.825.000 per bulan, dari sini baru dihitung PPh 21-nya sehingga take home pay yang diterima menjadi Rp10.000.000 per bulan.

c. Metode Net

Metode ini digunakan untuk karyawan yang pajaknya ditanggung perusahaan secara keseluruhan. Sehingga, gaji karyawan dan take home pay yang diterima per bulan adalah Rp10.000.000 tanpa ada potongan pajak, dan tanpa ada kenaikan gaji terlebih dahulu.

Selain metode di atas, Anda juga harus mengetahui rumus dasar perhitungan PPh 21. Ini akan menjadi sedikit lebih sulit dibanding perhitungan di atas, bagaimana rumusnya?

  1. Gaji + Jaminan dari perusahaan (JKK) = penghasilan bruto
  2. Penghasilan bruto – biaya jabatan & iuran pensiun = penghasilan netto
  3. Penghasilan netto x 12 – PTKP = PKP x lapis tarif : 12

Kesalahan dalam Perhitungan PPh 21

Karena banyaknya komponen yang dihitung dalam perhitungan PPh 21 dan gaji karyawan, seringkali ditemukan kesalahan yang dilakukan perusahaan dalam proses perhitungannya. Setidaknya terdapat 5 kesalahan yang sering dilakukan, apa saja itu? Simak selengkapnya di bawah ini.

a. Tidak Memasukkan Biaya Jabatan

Biaya jabatan merupakan salah satu komponen penting dalam proses perhitungan pajak dan gaji karyawan. Di mana, biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarannya adalah 5% dari pendapatan bruto. Jika komponen ini lupa Anda sertakan dalam perhitungan pajak, Anda akan mendapatkan hasil perhitungan gaji yang tidak sesuai. 

b. Lupa Memasukkan Potongan

Ada banyak komponen potongan yang harus dimasukkan dalam perhitungan PPh 21 maupun gaji karyawan, mulai dari iuran pensiun, iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, dan masih banyak lagi. Iuran pensiun juga dikenal sebagai iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua bagi pegawai PNS. Sehingga, bagi karyawan, besaran pendapatan netto yg diterima merupakan hasil dari pendapatan bruto dikurangi biaya jabatan, biaya pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jika iuran pensiun tidak dihitung, besaran pensiun akan menjadi nihil ketika dimasukkan ke dalam perhitungan pajak penghasilan, sehingga menyebabkan hasil perhitungan jadi tidak akurat.

c. Tidak Menghitung Sesuai Ketentuan

Seperti yang telah dijelaskan pada poin cara menghitung PPh 21 di atas, ketika Anda tidak mengikuti ketentuan tarif pajak yang dikenakan, akan terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak. Misalnya saja ketika ada seorang karyawan dengan penghasilan kena pajak senilai Rp50.000.000, kemudian dikenakan tarif pajak senilai Rp10%. Hal ini tentu salah dan tidak sesuai ketentuan, di mana seharusnya karyawan tersebut dikenakan tarif 15%. 

d. Salah Memilih Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan, sehingga karyawan yang memiliki penghasilan sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP tidak dikenakan pajak penghasilan. Ketika ada kesalahan dalam mengisi formulir PTKP atau kesalahan dalam menghitung PTKP, wajib pajak bisa dikenakan PPh dan akan memengaruhi perhitungan PPh karyawan tersebut. Lalu berapa PTKP yang harus Anda ketahui? Di bawah ini adalah tarif PTKP terbaru sesuai PMK no.101/PMK.010/2016 sebagai berikut:

  1. Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
  2. Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah.
  3. Rp54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
  4. Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

e. Tidak Memanfaatkan Teknologi

Seringkali perhitungan yang terlalu ribet dan proses yang panjang, ditambah jumlah karyawan yang tidak sedikit, banyak membuat HR merasa kebingungan sehingga berakibat terjadi kesalahan dalam perhitungan PPh. Karena itulah, jika dirasa Anda sudah tidak sanggup menghitungnya secara manual, Anda bisa memanfaatkan software HR yang membantu menghitung PPh 21 dan gaji karyawan.

Jadi, bagi Anda yang ingin lebih produktif dalam menghitung gaji karyawan maupun pajak penghasilan mereka, Anda bisa memanfaatkan software HR seperti Talenta. Selain membantu Anda menghitung pajak dan gaji karyawan, Talenta juga dilengkapi fitur lainnya, mulai dari pengelolaan cuti karyawan, absensi, lembur, reimbursement, dan seluruh administrasi dalam perusahaan. Ajukan demo Talenta sekarang!

Suka dengan artikel ini?
Bagikan ke teman Anda.

Email berlangganan

Dapatkan content HR premium langsung di email Anda!

Tinggalkan tugas rutin dan kembangkan bisnis lebih cepat bersama Talenta

Undang ke Kantor

Konsultasi gratis dengan tim kami bagaimana solusi Talenta dapat membantu bisnis Anda.

Undang Konsultasi

Live Demo

Ikuti workshop Meet Mekari untuk mempelajari Talenta lebih lanjut secara langsung.

Daftar Workshop

Coba Demo Interaktif

Coba gratis Talenta untuk eksplorasi beragam fitur yang memenuhi kebutuhan Anda.

Coba Gratis
Suka dengan ArtikelnyaTalenta punya banyak buat kamu!

Dapatkan konten premium mulai dari Artikel, ebook, case study, white papers, info-graphics dengan berlangganan sekarang!

Suka dengan Artikelnya?Talenta punya banyak buat kamu!

Dapatkan konten premium mulai dari Artikel, ebook, case study, white papers, info-graphics dengan berlangganan sekarang!