Babak Baru Demokrasi di Negara Indonesia

Babak Baru Demokrasi di Negara Indonesia

Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata “Demokrasi” dan “Pemilu”? Seperti yang kita ketahui, Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjadikan Pancasila sebagai landasan utama. Sila keempat dalam Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” merupakan konsep dasar demokrasi di Indonesia. Dalam sila tersebut, dipaparkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia harus ditentukan melalui musyawarah. Musyawarah yang dimaksud adalah sistem demokrasi.

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.

Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan atau pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya,  rakyatlah yang memegang peranan kunci dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia tentunya memiliki hak asasi manusia, yang di antaranya juga mencakup kebebasan untuk menentukan pendapat dan mengambil keputusan. Rakyat berhak memilih siapa pun pemimpinnya secara jujur dan adil melalui sistem pemilihan umum atau yang akrab dikenal dengan pemilu.

Dewasa ini, demokrasi disebut-sebut sebagai tolak ukur dalam perkembangan politik suatu negara. Pemilu merupakan salah satu dari sekian instrumen untuk mewujudkan asas demokrasi. Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia menandakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Dengan kata lain,  pemilu merupakan wujud paling nyata dari sistem demokrasi. Indonesia sudah berulang kali menggelar pemilu guna menentukan wakil-wakil rakyat serta pemimpin negara. Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak 12 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sedangkan pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Setelahnya, pemilu presiden diadakan setiap lima tahun sekali. Sampai saat ini, sudah diadakan pemilu presiden sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Uniknya, dari empat pemilu presiden tersebut, dua presiden terpilih sebanyak dua periode. Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilu presiden pada tahun 2004 dan 2009, kemudian Joko Widodo memenangkan pemilu presiden pada tahun 2014 dan 2019.

Pemimpin Baru, Lembaran Baru 

Indonesia baru saja membuka lembaran baru dengan dilantiknya Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai pemimpin negara untuk lima tahun mendatang (periode 2019-2024) pada 20 Oktober 2019 lalu yang digelar dalam sidang paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ini kali kedua Jokowi menjabat sebagai Presiden RI. Dalam periode lima tahun lalu, Jokowi dan wakil presidennya, Jusuf Kalla, mencatatkan sejumlah pencapaian dalam berbagai bidang, termasuk di antaranya infrastruktur, sosial-ekonomi, politik dan hukum, pertahanan, serta hubungan internasional. Namun, tidak ada yang sempurna. Terlepas dari semua itu, tentu ada kekurangan dan kegagalan yang menyertai masa kepemimpinan Jokowi periode kemarin. Hal tersebut membuat Jokowi bertekad meningkatkan upaya untuk membenahi dan membereskan seluruh permasalahan-permasalahan utama di Indonesia dalam lima tahun ke depan. 

Pada 17 April lalu, seluruh warga Indonesia berbondong-bondong menyambangi KPU untuk ikut berkontribusi memberikan dukungan suaranya demi sekali lagi mewujudkan sistem pemerintahan berasaskan demokrasi. Sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada pemilu kali ini hanya ada dua calon yang mengajukan diri untuk mengepalai Indonesia. Mereka adalah pasangan capres dan cawapres nomor urut satu, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dan pasangan capres dan cawapres nomor urut dua, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Keduanya sama-sama memiliki banyak massa dan pendukung. Kedua pasangan capres dan cawapres ini melancarkan berbagai kampanye, mengumbar visi dan misi mereka jika kelak terpilih menjadi presiden, yang diharapkan rakyat Indonesia bukan hanya sekadar janji belaka.

Di hari terakhir penghitungan suara, yakni 21 Mei 2019, pasangan Jokowi dan Ma’ruf meraih kemenangan mutlak dalam pemilu, mengalahkan Prabowo dan Sandiaga Uno dengan suara 85,03 juta banding 68, 44 juta. Dilansir dari KPU, jumlah partisipan yang mengikuti pemilu pada 2019 ini mencapai 81 persen, meningkat dari pilpres 2014 yang hanya 70 persen, dan pileg 2014 yang 75 persen.

Untuk membantu mewujudkan visi dan misinya, Jokowi membentuk kabinet berjuluk Kabinet Indonesia Maju yang terdiri dari 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri. Setelah dilantik, jokowi pun mengumumkan deretan sosok profesional yang dianggapnya layak memasuki jajaran kabinet tersebut. Siapa sajakah mereka?

  1. Menteri Koordinator Polhukam: Mahfud MD
  2. Menteri Koordinator Perekonomian: Airlangga Hartarto
  3. Menteri Koordinator PMK: Muhadjir Effendy
  4. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi: Luhut B. Pandjaitan
  5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
  6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
  7. Menteri Dalam Negeri: Jenderal Tito Karnavian
  8. Menteri Luar Negeri: Retno L.P. Marsudi
  9. Menteri Agama: Jenderal (Purn) Fachrul Razi
  10. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly
  11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
  12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
  13. Menteri Kesehatan: dr. Terawan Agus Putranto
  14. Menteri Sosial: Juliari Batubara
  15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah
  16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
  17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
  18. Menteri ESDM: Arifin Tasrif
  19. Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
  20. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
  21. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: Johnny G Plate
  22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
  23. Menteri LHK: Siti Nurbaya Bakar
  24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
  25. Mendes PDTT: Abdul Halim Iskandar
  26. Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil
  27. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
  28. Menteri PANRB: Tjahjo Kumolo
  29. Menteri BUMN: Erick Thohir
  30. Menkop UKM: Teten Masduki
  31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama Kusubandio
  32. Menteri PPPA: Gusti Ayu Bintang Darmawati
  33. Menristek: Bambang Brodjonegoro
  34. Menpora: Zainudin Amali
  35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
  36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung Wibowo
  37. Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia
  38. Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Presiden Jokowi melantik ke-38 anggota Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober lalu di istana negara dan disaksikan oleh sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Beberapa anggota kabinet baru Jokowi ini cukup menyita perhatian rakyat Indonesia karena memiliki latar belakang yang unik, seperti Nadiem Makarim yang merupakan mantan CEO Gojek dan Wishnutama yang merupakan mantan CEO Net TV. Keduanya seperti membawa atmosfer yang baru ke dalam dunia politik di Indonesia. Di samping itu, ada pula nama-nama ‘lama’ yang masih setiap menjadi anggota kabinet, seperti Sri Mulyani Indrawati, Sofyan Djalil dan Luhut B. Pandjaitan.

Harapan untuk Indonesia

Para pemimpin baru ini tentunya membawa awal yang baru bagi Indonesia. Banyak sekali keinginan dan harapan yang digantungkan rakyat Indonesia kepada presiden, wakil presiden, serta anggota kabinetnya. Salah satunya adalah melihat para pemimpin terpilih ini mampu mewujudkan dan membuktikan visi dan misi, yang ketika kampanye lalu mereka teriakkan dan umbar dengan lantang ke berbagai lapisan masyarakat, bukan sekadar janji belaka.

Selain itu, para pemimpin tersebut juga diharapkan dapat menjadi teladan dan panutan dalam memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Indonesia secara adil dan merata terutama masalah pembangunan dan pendidikan.

Masih banyak PR yang harus dirampungkan para petinggi negara untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju di berbagai sektor termasuk sektor ekonomi, politik, sosial, maupun hukum. Hal tersebut akan terwujud apabila ada kerja sama timbal balik antara para pemimpin dan rakyatnya.

Semoga Indonesia, di bawah kepemimpinan Jokowi selama 5 tahun mendatang, akan menjadi negara berasaskan sistem demokrasi yang berjaya, mementingkan kepentingan rakyat di atas segalanya, tidak lagi ‘dijajah’ oleh kebodohan, dan mampu bersaing di berbagai bidang dengan negara-negara hebat lainnya.


PUBLISHED04 Dec 2019
Ervina
Ervina