Pengusaha dan Pekerja Wajib Memahami UU Ketenagakerjaan

Apa saja 5 hak dan 5 kewajiban pengusaha terkait hak dan kewajiban pengusaha menurut uu no. 13 tahun 2003? Disini Insight Talenta akan mengulasnya.

Suatu perusahaan dapat berdiri karena adanya 2 unsur penting yaitu pengusaha dan pekerja.

Pengusaha merupakan pemilik atau inisiator sekaligus pemberi dana untuk membangun perusahaan agar mendapatkan keuntungan.

Saya Mau Coba Gratis Talenta Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Talenta Sekarang!

Sedangkan pekerja merupakan sumber daya manusia yang bertindak memajukan dan mengembangkan perusahaan untuk mencapai target.

Dua unsur ini diatur secara jelas di dalam UU Ketenagakerjaan yang menjelaskan hak, kewajiban serta hukum terkait ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja, sebagaimana diatur pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban yang didapat oleh kedua pihak secara adil.

Akan tetapi, walaupun sudah ada UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang hukum ketenagakerjaan, masih ada sebagian perusahaan yang seringkali menghiraukan peraturan tersebut sehingga kesejahteraan pekerja kurang diperhatikan atau bisa sebaliknya.

Padahal, UU Ketenagakerjaan yang dibuat bertujuan untuk memberdayakan, memberi perlindungan, dan memberi kesempatan kerja kepada pekerja atau karyawan.

Oleh karena itu, untuk menghindari permasalahan ini dan mewujudkan apa yang menjadi hak para pekerja dalam ketenagakerjaan, pengusaha dan pekerja wajib memahami UU Ketenagakerjaan yang sudah diatur sedemikian rupa.

Hal ini demi mencapai hubungan kerjasama yang baik antara pengusaha atau pemilik suatu perusahaan dengan pekerja.

Saya Mau Coba Gratis Talenta Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Talenta Sekarang!

Membaca tulisan ini Anda akan bisa menjawab pertanyaan terkait topik ini seperti :

  • Kewajiban pengusaha terhadap tenaga kerja yang baru bekerja adalah apa saja?
  • Jelaskan kewajiban majikan terhadap buruh?
  • Kewajiban pengusaha terhadap tenaga kerja yang sedang dipekerjakan adalah apa saja?
  • Dalam sebuah industri bagian yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan adalah apa?
  • Supaya hubungan antara majikan dengan buruh berjalan lancar maka harus bagaimana?
  • Kewajiban pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yang dialami negara kita tertuang dalam peraturan atau undang undang apa?

Software Payroll untuk langkah pembayaran yang lebih baik

Apa Saja Hak Dan Kewajiban Pengusaha Menurut UU No. 13 Tahun 2003?

Apa Saja Hak Dan Kewajiban Pengusaha Menurut UU No. 13 Tahun 2003?

Untuk lebih jelas, mari kita bahas secara lengkap.

Apa yang Menjadi Kewajiban Perusahaan Terhadap Karyawan di dalam UU Ketenagakerjaan?

Setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan tentu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.

Kewajiban ini tertuang pada UU Ketenagakerjaan yang mengaturnya.

Selain kewajiban, hak serta sanksi juga telah diatur melalui UU Ketenagakerjaan.

Saya Mau Coba Gratis Talenta Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Talenta Sekarang!

Berikut penjelasan mengenai kewajiban suatu pengusaha atau pemilik perusahaan kepada para pekerjanya.

  • Memberikan Pelatihan serta Pengembangan Kompetensi kepada Karyawan

Pasal-pasal yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan, banyak menjelaskan tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan salah satunya dengan memberikan pelatihan serta

pengembangan kompetensi lewat pelatihan kerja. Pelatihan ini dapat diberikan sesuai dengan bantuan pihak luar atau pemerintah, baik secara bersama atau individu.

Pelatihan kerja bisa berupa magang, seminar, workshop, dan masih banyak lainnya.

Dengan adanya pelatihan kerja ini, tidak hanya pekerja saja yang akan mendapatkan keuntungan seperti peningkatan skill.

Perusahaan terkait yang memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan juga mendapatkan manfaatnya.

Lewat pelatihan kerja ini perusahaan akan mendapatkan sumber daya manusia berkualitas yang mampu membantu perusahaan mencapai target dan memajukan perusahaan itu sendiri.

Baca Juga : Surat Perjanjian Kerja dan Aturan Berbahasa Indonesia

  • Memberikan Fasilitas Jaminan Kesehatan dan Menjaga Keselamatan Karyawan

Kewajiban berikutnya yang harus dipenuhi oleh perusahaan yaitu memberikan fasilitas kesehatan dan keselamatan kepada karyawannya.

Sebagaimana tertulis di dalam hak dan kewajiban pengusaha menurut uu no. 13 tahun 2003, perusahaan harus memperhatikan karyawan dari segi keselamatan dan kesehatan dengan cara memberikan jaminan asuransi kesehatan atau asuransi kecelakaan saat bekerja.

Perusahaan dapat menggunakan sistem manajeman yang memberikan fasilitas tersebut seperti mendaftarkan karyawan jaminan BPJS, asuransi konvensional, atau fasilitas angkutan pulang bagi karyawan wanita yang harus lembur.

Hal-hal tersebut tentu akan membuat keamanan dan kenyamanan karyawan terjamin saat bekerja.

  • Membuat dan Menentukan Peraturan Perusahaan bagi Karyawan

Selain menjadikan karyawan disiplin dan tepat waktu dalam soal pekerjaan, peraturan perusahaan ternyata merupakan kewajiban perusahaan untuk dibuat.

Peraturan ini berisi tentang tata tertib, hak dan kewajiban, dan syarat yang harus diikuti oleh setiap karyawan.

Isi dari peraturan ini juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur pada UU Ketenagakerjaan.

Dalam membuat suatu peraturan khususnya perusahaan yang baru berdiri, dapat melibatkan perwakilan pekerja atau karyawannya.

Dimana peraturan ini akan disesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut.

Hal ini tentu berpengaruh pada penerapannya, apakah dapat diikuti atau tidak.

Jika suatu aturan yang sudah berjalan dapat memberatkan dan mengganggu kinerja karyawan atau masa aktif peraturan yang dibuat telah habis, pihak karyawan dapat melakukan perundingan dan perubahan aturan kerja secara bersama.

Hal ini telah diatur pada hak dan kewajiban pengusaha menurut uu no. 13 tahun 2003 UU Ketenagakerjaan.

Baca Juga : Penting bagi HR, Ini Panduan Lengkap UUKetenagakerjaan Indonesia

Hak-Hak Apa yang Dimiliki Karyawan dalam UU Ketenagakerjaan

Jika perusahaan telah memenuhi kewajiban kepada para karyawannya, selanjutnya karyawan juga memiliki hak-hak yang harus diperhatikan.

Hak-hak ini juga telah diatur di dalam UU Ketenagakerjaan yang meliputi beberapa hal penting.

Hak-hak ini tentu mampu memberikan kesejahteraan bagi karyawan agar mereka merasa senang dan nyaman saat bekerja.

Berikut hak-hak yang didapat oleh setiap karyawan pada UU Ketenagakerjaan.

  • Hak dalam Memenuhi Waktu Kerja dan Cuti

Menurut UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 77, waktu kerja adalah delapan jam sehari atau 40 jam seminggu bagi masa kerja lima hari dalam seminggu dan tujuh jam sehari atau 40 jam seminggu bagi masa kerja enam hari dalam seminggu.

Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka waktu kerja yang dilewati oleh karyawan adalah waktu lembur.

Lembur di sini berarti karyawan berhak mendapatkan upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Waktu lembur juga diatur di dalam UU Ketenagakerjaan terkait hak dan kewajiban pengusaha menurut uu no. 13 tahun 2003 yaitu maksimal tiga jam dalam sehari atau 14 jam dalam seminggu.

Selain waktu kerja, UU Ketenagakerjaan juga mengatur waktu cuti setiap pekerja atau karyawan.

Di mana setiap karyawan pastinya memiliki kepentingan yang berbeda-beda hingga membuat karyawan tidak dapat masuk kerja.

Oleh karena itu, setiap karyawan berhak mendapatkan waktu cuti selama 12 hari dalam setahun bagi karyawan yang telah memiliki masa kerja selama satu tahun.

Namun, hal tersebut masih dapat ditoleransi berdasarkan beberapa ketentuan yang telah dibuat suatu perusahaan.

Baca Juga : Pengertian Manajemen, Fungsi dan Unsur-Unsurnya

  • Hak Upah setiap Karyawan

Hak selanjutnya yang paling penting untuk setiap karyawan yaitu hak upah.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, setiap karyawan berhak menerima upah kerja atau penghasilan setiap bulannya secara layak.

Dimana, perusahaan wajib memberikan upah minimum atau sesuai aturan UU Ketenagakerjaan yang biasa disebut UMR.

Upah minimum kerja yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan layak hidup para pekerja atau karyawan sehari-hari.

Peraturan ini bisa dilihat melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013.

  • Hak atas Kesejahteraan Karyawan

Setiap karyawan memiliki hak atas kesejahteraan yang meliputi karyawan beserta keluarganya, bagi yang telah menikah.

Dimana, perusahaan wajib memberikan jaminan sosial yang dapat mensejahterakan karyawan dan keluarganya.

Hal ini bisa dilakukan dengan pembuatan koperasi bagi pekerja dan jaminan kesehatan.

Tujuan dari hal ini tentu untuk mensejahterakan setiap karyawannya ketika bekerja pada perusahaan terkait.

  • Hak Pekerja Perempuan

Pekerja atau karyawan perempuan memiliki tambahan hak istimewa yang diatur di dalam hak dan kewajiban pengusaha menurut uu no. 13 tahun 2003 pada UU Ketenagakerjaan yaitu hak cuti hamil, melahirkan, keguguran dan haid.

Di mana setiap karyawan perempuan berhak mendapatkan cuti hamil selama 1,5 bulan, cuti melahirkan selama 1,5 bulan, cuti keguguran selama 1,5 bulan, dan cuti haid selama satu sampai dua hari.

Baca Juga : UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasan Lengkapnya

Hak Dan Kewajiban Pengusaha Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Sesuai Hubungan Industrial yang Ada di dalam UU Ketenagakerjaan

UU Ketenagakerjaan yang telah dibuat oleh pemerintahan, sifatnya wajib untuk dipatuhi.

Dalam hal ini pemerintah berhak terlibat sebagai pembuat kebijakan, pembuat keputusan, badan pengawas, pemberi layanan, dan penindak pelanggaran yang berkaitan dengan UU Ketenagakerjaan atau yang disebut hubungan industrial.

Penerapan kewajiban pengusaha dan pekerja untuk dijalani, pengawasan menjaga ketertiban perusahaan, dan penyaluran aspirasi merupakan tugas dari hubungan industrial.

Oleh karena itu, pihak pekerja dan pengusaha berhak melaporkan segala jenis pelanggaran UU Ketenagakerjaan kepada pemerintah terkait agar bisa diusut secepatnya.

Jika terjadi pelanggaran di antara dua pihak tersebut, maka hubungan industrial dapat memberikan beberapa cara untuk proses penyelesaiannya.

Penyelesaian dapat dilakukan secara musyawarah mufakat antara dua pihak tersebut atau dilanjutkan ke proses hukum.

Selain itu, pihak pekerja juga dapat menggunakan cara seperti mogok kerja atau demo yang sifatnya mengarah ke perusahaan terkait dan tidak menganggu ketertiban di luar pihak.

Sudah menjadi kewajiban bagi pengusaha dan pekerja untuk mematuhi hak dan kewajiban pengusaha menurut uu no. 13 tahun 2003 sesuai aturan UU Ketenagakerjaan yang memiliki manfaat bagi keduanya.

Dimana pekerja dan perusahaan dapat sama-sama mengambil keuntungan secara adil.

Untuk memudahkan proses dan aktivitas kerja berjalan dengan lancar, pihak perusahaan bisa menggunakan bantuan teknologi yaitu dengan aplikasi karyawan salah satunya Talenta.

Talenta memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mengelola database dan aktivitas karyawannya secara aman dan teratur.

Fitur-fitur yang ada di Talenta seperti Payroll System, employee self service, employee benefit, aplikasi absen online, slip gaji online, dan masih banyak lainnya, dapat membantu pekerjaan perusahaan secara praktis.

Tertarik untuk mencoba Talenta? Isi formulir ini untuk jadwalkan demo Talenta dengan sales kami dan konsultasikan masalah HR Anda kepada kami!

Anda juga bisa coba gratis Talenta sekarang dengan klik gambar dibawah ini.

Coba Gratis Aplikasi HRD HRMS HRIS Talenta Sekarang!

Nah, diatas adalah 5 hak dan 5 kewajiban pengusaha terkait hak dan kewajiban pengusaha menurut uu no. 13 tahun 2003

Sekarang setelah membaca tulisan ini Anda akan bisa menjawab pertanyaan terkait topik ini seperti :

  • Kewajiban pengusaha terhadap tenaga kerja yang baru bekerja adalah apa saja?
  • Jelaskan kewajiban majikan terhadap buruh?
  • Kewajiban pengusaha terhadap tenaga kerja yang sedang dipekerjakan adalah apa saja?
  • Dalam sebuah industri bagian yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan adalah apa?
  • Supaya hubungan antara majikan dengan buruh berjalan lancar maka harus bagaimana?
  • Kewajiban pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yang dialami negara kita tertuang dalam peraturan atau undang undang apa?

PUBLISHED04 Dec 2019
Ervina
Ervina


Kelola payroll & administrasi HR jadi lebih mudah, siap kembangkan bisnis lebih cepat

Jadwalkan Demo

Jadwalkan Demo

Jadwalkan demo & konsultasi langsung dengan Talenta

Jadwalkan Demo
Coba Demo Interaktif

Coba Demo Interaktif

Eksplorasi fitur Talenta untuk kebutuhan payroll & administrasi HR

Coba Sekarang