Insight Talenta

Bolehkah Perusahaan Melakukan Pemotongan Gaji Karena Terlambat Masuk Kerja?

Seorang karyawan di PT. ABC mengaku kaget ketika mengetahui bahwa ia mengalami pemotongan gaji yang cukup signifikan hanya karena terlambat. Apalagi ia ‘hanya’ terlambat selama 1-5 menit dimana hal itu seharusnya dapat ditoleransi. Walaupun setelah itu ia mengaku dapat masuk kantor lebih awal untuk menghindari dari pemotongan gaji di bulan-bulan setelahnya, namun apakah sebuah perusahaan dapat melakukan pemotongan gaji karena karyawannya terlambat hadir walaupun hanya beberapa menit?
Perusahaan dapat melakukan pemotongan gaji jika karyawan terlambat hadir, dengan catatan hal tersebut telah diatur dalam perjanjian kerja tertulis atau peraturan perusahaan beserta syarat, ketentuan, dan pengecualiannya serta jumlah denda yang harus dibayar dan penggunaan uang denda tersebut. Hal ini juga diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain Pasal 93 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyatakan bahwa:

  1. Upah tidak dibayar apabila karyawan tidak melakukan pekerjaan yang dikenal dengan asas no work no pay, dengan pengecualian dalam hal tertentu, seperti sakit, menikah, menikahkan, mengkhitankan/membaptiskan dan lain-lain
  2. Apabila karyawan melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau karena kelalaiannya.
  3. Pengusaha atau karyawan yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda apabila hal tersebut diatur secara tegas. Denda kepada Pengusaha atau karyawan dipergunakan hanya untuk kepentingan karyawan.
  4. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda dan penggunaan uang denda diatur dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan.

Berdasarkan konsep di atas, maka pemotongan gaji pokok karena keterlambatan hadir di tempat kerja memang dapat dikenakan sebagai denda atau hukuman. Namun pengenaan denda tersebut hanya dapat dilakukan jika hal tersebut telah diatur dalam perjanjian hitam diatas putih, yaitu perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan. Baik pengaturan mengenai besaran dendanya, mekanismenya, serta penggunaan uang denda tersebut. Dengan demikian, denda tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang jika tidak ada aturan resmi secara tertulis.
Salah satu contoh organisasi yang memberlakukan ketentuan ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lembaga pemerintah tersebut telah menegakkan disiplin ketat terhadap pegawainya dengan memangkas tunjangan mulai dari 0,5% bahkan tak tanggung-tanggung hingga 100%. Pegawai yang terlambat masuk 1 menit pun akan dipotong tunjangannya sebesar 0,5%, begitu juga pegawai yang pulang terlalu cepat 1 menit dari jam seharusnya. Aturan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam ketentuan tersebut, terdapat 6 (enam) jenis pelanggaran yang dapat dikenai pemotongan TKPKN, antara lain: Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa izin, pegawai yang terlambat masuk kerja, pegawai yang pulang sebelum waktunya, pegawai yang mendapat Surat Peringatan Tertulis (SP), pegawai yang dijatuhi hukuman indisipliner, serta pegawai yang dihukum pemberhentian sementara dari jabatannya.
Lalu bagaimana dengan perusahaan dimana jumlah karyawannya telah mencapai puluhan ribu? Apakah mereka mungkin melakukan pengecekan terhadap kehadiran karyawannya satu-persatu secara akurat? Jawabannya sangat mungkin. Sistem Talenta.co dapat membantu perusahaan dalam mengamati absensi karyawan dimana sistem tersebut secara otomatis terhubung dengan mesin absen, baik absen sidik jari maupun absen wajah. Begitu karyawan melakukan absen, sistem ini dapat secara langsung menarik laporan absensi karyawan setiap bulan. Sistem tersebut juga terhubung dengan sistem payroll. Dengan demikian, perusahaan dapat secara otomatis melakukan pemotongan gaji karyawan saat sistem tersebut mendeteksi keterlambatan.
 
 
Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  2. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan


PUBLISHED11 Aug 2016
talenta
talenta