Besaran UMP Tahun 2020 di 34 Provinsi Indonesia

Besaran UMP Tahun 2020 di 34 Provinsi Indonesia

Penentuan upah minimum di setiap tahun memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang layak bagi seluruh pekerja di Indonesia. Demikian juga penentuan UMP tahun 2020. Hal ini adalah amanat dari Pasal 89 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun untuk menentukan kadar “kelayakan” tersebut, dalam penentuan upah minimum diperlukan pertimbangan dari 1) Gubernur dan 2) Bupati/ Walikota, dan 3) Dewan Pengupahan Provinsi.

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.

Dewan pengupahan provinsi, terdiri dari 1) perwakilan serikat buruh, 2) pengusaha dan 3) pemerintah.

Upah minimum sendiri artinya adalah batas upah bulanan terendah yang boleh dibayarkan oleh suatu perusahaan di wilayah tertentu. Pengusaha tidak diperkenankan untuk membayar upah kepada pegawainya dibawah upah tersebut. Upah minimum tersebut adalah upah pokok termasuk tunjangan tetap. Penetapan upah minimum dilakukan oleh Gubernur, yaitu pada tanggal 1 November pada tahun sebelumnya.

Penetapan besaran UMP Tahun 2020

Penetapan Upah Minimum didasarkan pada beberapa variabel sebagaimana berikut:

1) Kebutuhan Hidup Layak di Masing-masing Daerah

Kebutuhan Hidup Layak atau yang sering disebut dengan KHL dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan dasarnya di daerah dimana tempat bekerja. KHL yang berlaku umum antara lain:

  • pangan sejumlah 2100 kkal setiap hari,
  • papan/ tempat tinggal,
  • sandang/ pakaian,
  • pendidikan,
  • dan lain sebagainya.

Dalam penetapan KHL, Dewan Pengupahan melakukan survei di wilayah kerjanya. Survei tersebut bertujuan agar dapat diperoleh data dan informasi yang valid dan akurat tentang kebutuhan hidup yang layak yang diperlukan untuk daerah/ wilayah tertentu. Hal ini penting, mengingat kebutuhan dan karakteristik harga masing-masing daerah yang berbeda satu dengan lainnya.

Perbedaan besaran Kebutuhan Hidup Layak ini adalah salah satu penyebab perbedaan upah minimum yang berlaku di berbagai daerah. Namun, memang tidak hanya variabel KHL saja yang mempengaruhi nilai UMP. Daya beli, produktivitas serta inflasi yang terjadi pun menjadi faktor pembeda nilai UMP.

2) Produktivitas

Produktivitas pekerja yang ada dalam satu daerah dengan daerah lainnya bisa berbeda. Tentu saja produktivitas pekerja, akhirnya akan mempengaruhi produktiitas perusahaan. Sehingga pada akhirnya pun akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar pegawainya.

Diharapkan ada timbal balik yang setimpal. Karena jika biaya pegawai tidak diiringi dengan produktivitas, maka dikawatirkan akan timbul kehancuran bisnis, karena kerugian material yang dialami perusahaan.

Hal ini tentu tidak kita harapkan, karena bubarnya suatu perusahaan tentunya akan merugikan semua pihak.

3) Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan ketentuan padaPP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, kenaikan UMP dihitung juga berdasarkan i) data inflasi dan ii) pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan dalam Surt Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari BPS, memberi arahan kenaikan UMP sebesar 8,51%.

Namun, di dalam pelaksanaannya, tidak semua provinsi menaikkan UMP sebesar 8,51%. Kalimantan Tengah, mengumumkan kenaikan lebih tinggi yaitu di angka 9%, sementara, Papua Barat hanya akan mengalami kenaikan UMP 6,82%, dari Rp 2.934.500 menjadi Rp 3.134.600. Hal ini tentunya mempertimbangkan iklim usaha di daerah tersebut apakah mampu menopang kenaikan UMP sesuai dengan asumsi inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Daftar UMP Tahun 2020

Selengkapnya, berikut adalah besaran UMP Tahun 2020 dari seluruh provinsi di Indonesia, diurutkan dari UMP terbesar hingga terkecil.

  1. DKI Jakarta dari Rp 3.940.973,00 menjadi Rp 4.267.349,00.
  2. Papua dari Rp 3.240.900,00 menjadi Rp 3.516.700,00.
  3. Sulawesi Utara dari Rp 3.051.076,00 menjadi Rp 3.310.723,00.
  4. Bangka Belitung dari Rp 2.976.705,00 menjadi Rp 3.230.022,00.
  5. Papua Barat dari Rp 2.934.500,00 menjadi Rp 3.134.600,00.
  6. Nangroe Aceh Darussalam dari Rp 2.916.810,00 menjadi Rp 3.165.030,00.
  7. Sulawesi Selatan dari Rp 2.860.382,00 menjadi Rp 3.103.800,00.
  8. Sumatera Selatan dari Rp 2.804.453,00 menjadi Rp 3.043.111,00.
  9. Kepulauan Riau dari Rp 2.769.683,00 menjadi Rp 3.005.383,00.
  10. Kalimantan Utara dari Rp 2.765.463,00 menjadi Rp 3.000.803,00.
  11. Kalimantan Timur dari Rp 2.747.561,00 menjadi Rp 2.981.378,00.
  12. Kalimantan Tengah dari Rp 2.663.435,00 menjadi Rp 2.903.144,00.
  13. Riau dari Rp 2.662.025,00 menjadi Rp 2.888.563,00.
  14. Kalimantan Selatan dari Rp 2.651.781,00 menjadi Rp 2.877.447,00.
  15. Maluku Utara dari Rp 2.508.092,00 menjadi Rp 2.721.530,00.
  16. Jambi dari Rp 2.423.889,00 menjadi Rp 2.630.161,00.
  17. Maluku dari Rp 2.400.664,00 menjadi Rp 2.604.960,00.
  18. Gorontalo dari menjadi Rp 2.384.020,00 menjadi Rp 2.586.900,00.
  19. Sulawesi Barat dari Rp 2.369.670,00 menjadi Rp 2.571.328,00.
  20. Sulawesi Tenggara dari Rp 2.351.870,00 menjadi Rp 2.552.014,00.
  21. Sumatera Utara dari Rp 2.303.403,00 menjadi Rp 2.499.422,00.
  22. Bali dari Rp 2.297.967,00 menjadi Rp 2.493.523,00.
  23. Sumatera Barat dari Rp 2.289.228,00 menjadi Rp 2.484.041,00.
  24. Banten dari Rp 2.267.965,00 menjadi Rp 2.460.968,00.
  25. Lampung dari Rp 2.240.646,00 menjadi Rp 2.431.324,00.
  26. Kalimantan Barat dari Rp 2.211.500,00 menjadi Rp 2.399.698,00.
  27. Sulawesi Tengah dari Rp 2.123.040,00 menjadi Rp 2.303.710,00.
  28. Bengkulu dari Rp 2.040.000,00 menjadi Rp 2.213.604,00.
  29. NTB dari Rp 2.012.610,00 menjadi Rp 2.183.883,00.
  30. NTT dari Rp 1.793.293,00 menjadi Rp 1.945.902,00.
  31. Jawa Barat dari Rp 1.668.372,00 menjadi Rp 1.810.350,00.
  32. Jawa Timur dari Rp 1.630.059,00 menjadi Rp 1.768.777,00.
  33. Jawa Tengah dari Rp 1.605.396,00 menjadi Rp 1.742.015,00.
  34. DIY dari Rp 1.570.922,00 menjadi Rp 1.704.608,00.

DKI Jakarta dengan UMP sebesar Rp 4.276.349 di tahun 2020 menjadi daerah dengan UMP tertinggi. Bahkan, DKI Jakarta menjadi satu-satunya daerah yang memiliki upah minimum melebihi Rp 4.000.000,00. Walau begitu, UMP DKI Jakarta ini sebenarnya masih lebih rendah dari tuntutan buruh DKI, selisihnya Rp 400.000,00.

Sementara itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga tetap menjadi daerah dengan UMP terendah. Berada di bawah Jawa Tengah dan Jawa Timur, DI Yogyakarta memiliki UMP sebesar Rp 1.704.608,00. Daerah lain yang menarik untuk disoroti adalah daerah calon ibu kota Indonesia yang baru, Kalimantan Timur. UMP Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 2.981.378,00 dan berada di kisaran tengah.

Informasi tentang UMP tahun 2020 di seluruh provinsi Indonesia ini penting untuk Anda tahu sebagai pengusaha, dalam rangka dua hal:

1 . Pertimbangan dalam menentukan lokasi pabrik atau bisnis baru.

Biaya pegawai atau sumber daya manusia masih menjadi biaya yang termasuk paling besar, oleh karena itu penting bagi Anda untuk memperhitungkan besar kecilnya UMP karena akan mempengaruhi biaya tersebut.

2 . Menyesuaikan gaji/ upah pegawai di semua kantor cabang.

Setiap tahunnya Anda harus menyesuaikan besaran upah pegawai di perusahaan Anda dengan besaran UMP. Apalagi jika Anda memiliki beberapa cabang perusahaan yang berada di daerah dengan UMP yang berbeda-beda.

Memang ada kalanya upah pegawai dapat mengacu pada upah yang berlaku di kantor pusat, jika UMP kantor pusat lebih besar daripada kantor cabang. Namun tentunya hal ini tidak dapat dilakukan, apabila kantor pusat memiliki UMP yang lebih rendah dibandingkan kantor cabang. Seperti misalnya kantor pusat berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara kantor cabang berada di daerah Kalimantan Timur yang UMPnya lebih tinggi.

Perubahan upah akan mempengaruhi perhitungan PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas penghasilan pegawai dan juga atas iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini akan menjadi tantangan yang besar bagi Bagian Personalia, terutama apabila perusahaan Anda masih menggunakan sistem perhitungan manual.

Untuk meningkatkan efisiensi Bagian Personalia terkait hal di atas, Anda perlu mempertimbangkan untuk menggunakan aplikasi digital yang terintegrasi dengan human resources system seperti Talenta. Dengan aplikasi ini, perhitungan upah, PPh 21 dan BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara simultan serta terotomasi sehingga akan menghasilkan perhitungan yang cepat dan akurat.


PUBLISHED21 Feb 2020
Emanuelle
Emanuelle