Aturan Struktur dan Skala Upah Terbaru Tahun 2017

Aturan Struktur dan Skala Upah Terbaru Tahun 2017

Agar dapat mendorong produktivitas pekerja dan mewujudkan upah yang transparan, pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah.
Pengusaha wajib menyusun struktur skala dan upah dengan memperhatikan:

Tinggalkan HR dan payroll manual, saatnya beralih ke Aplikasi HRIS Talenta dengan fitur absensi online, payroll dan fitur yang mempermudah pekerjaan HRD lainnya.
  1. Golongan
  2. Jabatan
  3. Masa Kerja
  4. Pendidikan
  5. Kompetensi
  • Lantas, struktur dan skala upah harus diinformasikan kepada siapa?

Agar pemberian upah dapat diberikan secara transparan dan meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial antar para pekerja, pengusaha wajib menyusun hal-hal tersebut dan mendistribusikan penyusunan struktur dan skala upah kepada karyawan secara transparan dan perorangan. Pimpinan perusahaan akan menetapkan struktur dan skala upah yang telah disusun dalam bentuk surat keputusan.

  • Bagaimana tahapan dalam menyusun struktur dan skala upah?

Tahapan dalam menyusun adalah sebagai berikut

  1. Analisa jabatan: pengusaha wajib mengelola data jabatan dan diuraikan menjadi informasi jabatan
  2. Evaluasi jabatan: setelah mendapatkan informasi jabatan, pengusaha harus menilai, membandingkan, dan membuat tingkatan jabatan
  3. Penentuan struktur dan skala upah: seduah mendapatkan tingkatan jabatan, pengusaha dapat menentukan struktur dan skala upah sesuai peraturan yang berlaku
  • Kapan terakhir pemgusaha harus menyelesaikan ini?

Batas waktu dalam penyusunan struktur upah dan menginformasikan kepada karyawan adalah tanggal 23 Oktober 2017. Hal ini wajib dilakukan dan tidak hanya dibuatkan penyusunannya saja, tetapi harus diterapkan dan diinformasikan kepada semua karyawan.

  • Apa sanksinya jika saya melewati batas waktu yang ditentukan?

Pengusaha yang tidak menyusun struktur dan skala upah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1).
Untuk melihat salinan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2017 dan Langkah-langkah penyusunan struktur skala upah tahun 2017, Anda dapat mengunduh file tersebut pada link di bawah ini.
Download Peraturan Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017


PUBLISHED11 Apr 2017
Ervina
Ervina